BPK Temukan Sederet Masalah di Kartu Prakerja

BPK juga temukan masalah pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan daring prakerja kurang memadai.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan sejumlah masalah dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku terkait kartu prakerja.

Mengutip dari Antara pada Kamis (10/10), salah satu temuan BPK adalah adanya peserta kartu prakerja yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima, yang tercantum dalam Laporan Keuangan (LK) pada anggaran belanja lainnya (BA 999.08) tahun 2023 di unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA) Bendahara Umum Negara (BUN) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP).

Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing, kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kantor Kemenko Perekonomian.

"Selama proses pemeriksaan, BPK menemukan masalah dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan. Salah satu permasalahan adalah terdapat peserta program kartu prakerja yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima, sehingga penetapan peserta sebanyak 54.856 orang tidak tepat," ungkapnya dalam keterangan resmi.

Lebih lanjut, BPK juga menemukan bahwa pengendalian kehadiran peserta dalam kelas pelatihan daring kurang memadai, yang berdampak pada realisasi belanja lain-lain program kartu prakerja pada tahun 2023 yang tidak layak dibayarkan dengan jumlah minimal sebesar Rp10,46 miliar.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Ketua Komite Cipta Kerja (Ciptaker) untuk memerintahkan Direktur Eksekutif MPPKP agar berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam mengintegrasikan sistem melalui penyelarasan Application Programming Interface (API) untuk memperbarui data blacklist.

Selain itu, Ketua Komite Ciptaker juga diminta untuk melakukan tinjauan dan perbaikan guna meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi program kartu prakerja.

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah diperiksa dengan cermat

Daniel berharap agar Menko Perekonomian terus mendorong timnya untuk menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK dan segera menyelesaikan rekomendasi tersebut.

"Kami ingin mengingatkan bahwa Kemenko Perekonomian diharapkan memberikan penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan BPK diterima," ujarnya.

Pemeriksaan LK BA 999.08 tahun 2023 pada UAKPA BUN MPPKP merupakan audit keuangan di tingkat UAKPA BUN yang bertujuan mendukung pemeriksaan LK BUN tahun 2023.

Tujuan dari pemeriksaan LK BA 999.08 Program Kartu Prakerja tahun 2023 adalah untuk menilai kesesuaian antara penganggaran dan pelaksanaan belanja lainnya dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memastikan keselarasan pertanggungjawaban pengelolaan belanja lainnya sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.

"Pemeriksaan ini bukan bertujuan untuk memberikan opini, melainkan sebagai salah satu pertimbangan dalam merumuskan opini atas LK BUN tahun 2023," jelas Daniel.

Apakah Program Prakerja Akan Diteruskan di Era Prabowo? Berikut Ini Informasinya

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa program Prakerja kemungkinan akan diteruskan oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Hampir semua program tersebut akan dibahas lebih lanjut, karena dalam APBN 2025 telah disediakan anggaran untuk itu," ungkap Menko Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Kamis (3/10).

Namun, ia belum dapat memastikan kelanjutan program ini. Menurutnya, masih banyak hal yang perlu didiskusikan dengan Presiden Terpilih.

"Semua hal masih perlu dibicarakan," tambahnya.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menekankan pentingnya keberlanjutan program Prakerja, yang terbukti dari berbagai capaian selama lima tahun pelaksanaannya dari 2020 hingga 2024.

Misalnya, Riset Presisi Indonesia (2021) menunjukkan bahwa penerima perempuan Prakerja mengalami peningkatan pendapatan sebesar lebih dari 33 persen dibandingkan dengan perempuan yang tidak menerima.

Selain itu, studi dari Svara Institute (2023) menemukan bahwa penerima Prakerja mengalami peningkatan pendapatan hingga 17,6 persen lebih tinggi dibandingkan non penerima.

Di sisi lain, banyak peserta merasakan manfaat dari program Prakerja. Hasil Rapid Assessment TNP2K (2020) mencatat bahwa 92 persen penerima mengalami peningkatan kompetensi, dan data dari Sakernas BPS 2024 menunjukkan bahwa 92 persen penerima menganggap Program Kartu Prakerja meningkatkan keterampilan kerja mereka.

Generasi Z dan Milenial semakin sadar akan pentingnya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan melalui program Prakerja

Direktur Eksekutif Prakerja, Deni Puspa Purbasari, mengungkapkan bahwa sebagian besar peserta program Prakerja berasal dari generasi milenial dan Gen Z.

"Mayoritas peserta Kartu Prakerja berusia antara 18 hingga 35 tahun, yang dapat dikategorikan sebagai generasi Z dan milenial," jelas Deni dalam sambutannya pada acara Temu Alumni Prakerja 2024, Kamis (3/10).

Ia juga menambahkan bahwa tingkat pendidikan mayoritas peserta adalah setingkat SMA ke atas, dengan perempuan mendominasi peserta program Prakerja sebanyak 51 persen.

Selain itu, banyak peserta berasal dari daerah pedesaan. Sejak awal pelaksanaan, program Prakerja telah menawarkan lebih dari 6.000 pelatihan, baik secara online maupun offline, yang semuanya telah terkurasi dan diverifikasi.

Saat ini, pelatihan yang tersedia mencakup keterampilan digital, kecerdasan buatan, keamanan siber, keterampilan ramah lingkungan, dan lainnya.

Jumlah lembaga pelatihan yang berpartisipasi dalam program Prakerja juga telah mencapai lebih dari 540. Berdasarkan evaluasi dari tahun 2020 hingga saat ini, program Prakerja terbukti meningkatkan peluang kerja, kewirausahaan, pendapatan, inklusi keuangan, dan literasi digital para pesertanya.

Deni menyatakan bahwa keberadaan program ini berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya berstatus bekerja sebanyak 39 persen, kemudian meningkat menjadi 55 persen setelah dua bulan mengikuti pelatihan.

"Awalnya 39 persen, dan dalam dua bulan setelah pelatihan, meningkat menjadi 55 persen. PMO akan melakukan tracer study terhadap semua alumni Prakerja yang berjumlah 18,9 juta jiwa pada bulan November ini, berkat dukungan teknologi digital," tutupnya.