Benarkan Ada Tambang Emas dan Galena Ilegal di Pongkor, ESDM Gandeng PT Antam Tbk

Jeffri menegaskan, pihaknya bersama PT Antam Tbk sudah berkoordinasi untuk menindaklanjuti terkait adanya tambang-tambang ilegal yang sudah ada dari lama.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) benarkan ada tambang emas dan galena ilegal di Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Jeffri Huwae.

"Aktivitas ilegal di daerah Pongkor itu ada. Ya ada tambang emas, ada juga yang ambil galena," kata Jeffri Huwae ketika ditemui di Jakarta, Selasa (20/1).

Jeffri menegaskan, pihaknya bersama PT Antam Tbk sudah berkoordinasi untuk menindaklanjuti terkait adanya tambang-tambang ilegal yang sudah ada dari lama.

Apalagi, tambang emas dan tambang galena liar itu menjadi sumber penghasilan masyarakat di kawasan Pongkor untuk bertahan hidup. Sehingga, untuk penindakan tambang ilegal di kawasan itu membutuhkan penanganan khusus.

"Rasa-rasanya, saya mau sampaikan bahwa memang itu hanya perlu ditertibkan saja, sebab itulah cara mereka untuk hidup," ujarnya.

Oleh karena itu, PT Antam sebagai perusahaan yang mengelola tambang di wilayah Pongkor diminta untuk memberi pembinaan kepada masyarakat di sekitar wilayah tambang.

"Bukan berarti kami melegalkan yang ilelola tambang di wilayah Pongkor diminta untuk memberi pembinaan kepada masyarakat di sekitar wilayah tambang.

"Bukan berarti kami melegalkan yang ilegal, ya. Ilegal tetap salah, tetapi bagaimana perlakuan kesalahannya itu tidak harus dengan pemidanaan yang keras," paparnya.

Kemudian, terkait kecelakaan di tambang Antam yang berlokasi di Pongkor, Jawa Barat. Ia ingin mengetahui, apakah aktivitas penambangan ilegal di Pongkor berhubungan langsung dengan kecelakaan yang dialami oleh Antam atau tidak.

"Kita juga tidak boleh menyalahkan tambang ilegal kalau ada kecelakaan tambang," pungkasnya.

Apa yang disampaikannya itu juga merespons dugaan aktivitas penambangan tanpa izin yang menerobos wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Antam.

Sebelumnya, PT Antam Tbk menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan terkait insiden di sekitar wilayah Tambang Emas Pongkor, Kabupaten Bogor. Salah satunya dengan melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi korban yang ditemukan di area tersebut. Perusahaan menegaskan komitmennya untuk mengedepankan aspek kemanusiaan, keselamatan, serta penegakan keamanan wilayah tambang.

Berdasarkan hasil penelusuran bersama aparat dan otoritas berwenang, kejadian tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas penambangan tanpa izin (gurandil) yang menerobos wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Antam. Area tersebut berada di luar kegiatan operasi resmi perusahaan.

Antam bersama tim gabungan dan aparat berwenang telah berhasil mengevakuasi dua korban jiwa di lokasi insiden. Proses evakuasi dilakukan melalui koordinasi intensif lintas instansi, dengan mengedepankan prosedur keselamatan kerja yang ketat serta mempertimbangkan kondisi teknis dan keamanan di lokasi.

Hingga saat ini, upaya penelusuran dan penanganan lanjutan masih terus dilakukan sesuai dengan hasil asesmen teknis dan rekomendasi aparat terkait. Seluruh tahapan evakuasi dilaksanakan secara cepat, terukur, dan berhati-hati, dengan prioritas utama pada keselamatan personel tim di lapangan. Antam turut menyampaikan empati dan duka mendalam kepada keluarga korban.

Direktur Utama Antam, Untung Budiharto menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi perhatian serius manajemen dan akan menjadi dasar penguatan pengawasan serta penegakan keselamatan kerja dan keamanan wilayah tambang.

"Keselamatan manusia adalah prioritas utama. Antam tidak menoleransi aktivitas penambangan ilegal karena berisiko tinggi dan dapat menimbulkan korban. Ke depan, kami akan memperketat pengawasan, penegakan K3, serta pengamanan wilayah tambang agar aktivitas ilegal tidak kembali terjadi dan masyarakat tidak lagi menjadi korban," ujar Untung.

Penguatan Pengamanan Wilayah

Ia menambahkan, penguatan pengamanan wilayah tambang akan dilakukan secara terintegrasi dengan aparat dan pemangku kepentingan terkait, termasuk peningkatan sistem pemantauan dan pengendalian akses di area IUP.

Menurut Untung, langkah tersebut sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) secara konsisten, khususnya pada aspek keselamatan kerja, perlindungan masyarakat sekitar tambang, serta tata kelola operasi yang bertanggung jawab.

"Penegakan K3 dan keamanan wilayah bukan hanya untuk melindungi operasional perusahaan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat. Tambang ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga sangat membahayakan keselamatan jiwa," tegasnya, seperti dikutip Antara.