Benarkah Gaji Rp10 Juta Cukup di Jakarta?

Hingga tahun 2025, Upah Minimum Regional (UMR) DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp 5,39 juta.

Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyani, mengenai kemungkinan pekerja di Jakarta digaji Rp 10 juta per keluarga menimbulkan berbagai reaksi dari para pekerja di Ibu Kota. Meski terdengar menjanjikan, kenyataannya tak semua pekerja mendapatkan penghasilan sebesar itu.

Hingga tahun 2025, Upah Minimum Regional (UMR) DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp 5,39 juta. Angka ini masih jauh di bawah harapan Rp 10 juta yang dianggap ideal oleh sebagian besar pekerja.

Ismu, seorang praktisi humas di Jakarta, mengaku menerima gaji antara Rp 8 hingga 10 juta per bulan. Ia menilai angka tersebut cukup untuk menjalani hidup di Jakarta, meski masih bergantung pada gaya hidup dan pengelolaan keuangan masing-masing.

“Dibilang cukup sih cukup aja. Cuma ya tergantung gaya hidup dan cash flow. Karena di Jakarta masih banyak yang affordable kok,” ujarnya saat diwawancara Liputan6.com pada Rabu (14/5).

Namun, ia juga menegaskan bahwa idealnya, seseorang perlu memiliki penghasilan minimal Rp 10 juta untuk hidup lebih tenang dan mampu menabung.

“Itu udah minimal, karena pengeluaran bukan hanya konsumtif. Kita juga perlu siap untuk masa depan dan pengeluaran tak terduga,” tambahnya.

Saya berharap mendapatkan kenaikan gaji

Daniel, karyawan di sebuah agensi swasta, menghadapi kenyataan berbeda. Dengan pendapatan Rp 5–7 juta per bulan, ia merasa hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, sewa tempat tinggal, dan membantu orang tua.

Sebagai ayah dari satu anak, Daniel berharap gajinya bisa meningkat demi mencukupi kebutuhan hidup yang lebih luas.

“Harapannya sih bisa di angka Rp 10–15 juta. Emang perlu kenaikan gaji untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup lainnya,” ungkapnya.

Pendapatan yang minim

Senada dengan Daniel, Duta—seorang jurnalis di media swasta—mengaku penghasilannya memang di atas UMR, tetapi masih di bawah Rp 10 juta. Dengan tanggungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Depok serta berbagai kebutuhan keluarga, Duta merasa harus mengelola keuangan dengan sangat ketat.

“Bisa dibilang pas-pasan, apalagi dengan pengeluaran seperti cicilan rumah, transportasi, biaya anak, listrik, internet, hingga ART,” jelasnya.

Menurut Duta, Rp 10 juta seharusnya menjadi ambang batas minimal untuk kehidupan layak di Jakarta, apalagi jika ingin merencanakan masa depan dengan baik.

“Kalau di atas Rp 10 juta, baru bisa mikir untuk investasi dan pendidikan anak. Jadi bukan cuma cukup, tapi bisa sustainable,” tambahnya.

Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah?

Tiga pekerja di Ibu Kota memiliki pandangan yang berbeda mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita di Jakarta.

Duta dan Daniel memiliki harapan yang sejalan, keduanya berharap pemerintah dapat memperkuat regulasi yang mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan gaji yang layak kepada karyawan mereka.

"Pemerintah bisa juga memberikan insentif atau skema lain dalam menjaga keberlangsungan industri media sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan para karyawan," ungkap Duta.

Daniel menambahkan, "Melakukan penyesuaian peraturan agar perusahaan taat terhadap kebijakan yang ada dan perlu dilakukan penyesuaian agar upah pekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan dan biaya rekreasi."

Kebijakan untuk mendukung transportasi umum

Ismu mengungkapkan harapannya agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan publik daripada privat. Dia menekankan pentingnya kebijakan yang dapat mendukung keberlangsungan akses transportasi publik.

"Karena selain bisa membantu menekan cost, juga meningkatkan perputaran ekonomi. Karena kalo selalu glorifying hal-hal private, tentu cost yang keluar makin banyak untuk 1 kebutuhan padahal seharusnya bisa untuk beberapa kebutuhan," ujarnya.

Sebagai contoh, Ismu menyebutkan ojek online yang sebenarnya merupakan transportasi privat, bukan publik.

"Contoh kayak ojek online. Itu kan tranportasi private sebenarnya, bukan public. Yang harusnya bisa cuma Rp 3.500 ke satu titik, ini bisa jadi Rp 35.000 untuk sekali jalan. Tentu peluang untuk mengeluarkan budget di sektor lain pun harus berfikir beberapa kali dengan pendapatan yang tetap," imbuh dia.