Alasan Pemerintah Rajin Suntik Dana PNM kepada Perusahaan BUMN

Perusahaan pelat merah ini butuh suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) untuk menopang program milik Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.

Penyertaan modal negara ini juga bisa berdampak positif untuk pemasukan negara lewat realisasi dividen BUMN.

PMN tersebut akan dialokasikan untuk 10 komoditas pangan yang terdiri dari daging sapi, daging ayam, telur ayam dan lainnya.

Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.

Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.

Usulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.

Erick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.

Sejak 2023, Pertamina bersinergi dengan BRI untuk menyalurkan bantuan pinjaman modal usaha kepada UMK binaan.

Sebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.

Jumlah tersebut lebih besar dari usulan awal Kementerian BUMN, senilai Rp10 T.

Banyaknya perusahaan BUMN di bidang kontruksi terlilit utang mendorong bank melakukan mitigasi risiko dengan menghentikan kredit ke BUMN Karya.

Salah satu proyek paling monumental yang dikerjakan Waskita Karya yaitu renovasi area terbuka yang mengelilingi Ka'bah atau mataf di Masjidil Haram.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pembangunan 324 unit hunian sementara (huntara) di kawasan Senen adalah langkah cepat pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

Langkah restrukturisasi yang diinisiasi BP BUMN dan Danantara merupakan upaya penting dalam memperkuat fondasi industri konstruksi.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk bersama Danantara resmi menyerahkan 600 Hunian Sementara (Huntara) kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang pada 9 Januari 2026, menandai langkah signifikan Waskita Karya dalam pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang.

PT Adhi Karya (ADHI) tegaskan komitmen selesaikan Pembangunan Hunian Aceh Tamiang tepat waktu, hadirkan tempat tinggal layak bagi korban banjir. Bagaimana progresnya?

PT Hutama Karya (Persero) mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh Tamiang, mengerahkan seluruh sumber daya demi target penyelesaian yang cepat dan layak huni.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan subsidi pemerintah dan bantuan sosial berperan vital menjaga daya beli masyarakat di tengah pelemahan rupiah, sementara Kemenkeu menyatakan anggaran negara tetap aman.

Danantara Indonesia akan mengumumkan jajaran pengurus PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pekan depan, setelah melalui proses seleksi ketat untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam (SDA) wajib melaporkan kegiatan ekspornya melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan pelaporan ekspor SDA ini bertujuan perkuat pengawasan dan cegah praktik curang.

KPP Bantul Sita Aset Perusahaan di Kapanewon Sewon, Bantul, karena tunggakan pajak sebesar Rp17 miliar sebagai bagian dari penagihan aktif. Ini dilakukan setelah PT berinisial H tidak melunasi kewajiban pajaknya, menarik perhatian publik terhadap kepatuha

Kata Purbaya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar gejolak rupiah tetap terkendali. Salah satunya melalui intervensi di pasar obligasi.

Selain di DJP, Purbaya juga menyerahkan satu ekor sapi kurban lain di dekat kediaman pribadinya di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan.