Sebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Pemerintah akan mencairkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2024 untuk 3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada triwulan I sebesar Rp28,15 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pencairan dana PMN tersebut sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat panitia kerja (panja) bersama DPR beberapa waktu lalu.
"Kita menyebutkan PMN pada 3 BUMN yang akan dicairkan pada awal tahun 2024 atau triwulan I-2024," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR agenda pengantar penambahan PMN APBN TA 2023, secara virtual, Selasa (12/9).
Pemberian PMN bertujuan untuk penyelesaian jalan Tol Sumatera tahap I dan proyek tol Bogor-Ciawi Sukabumi dan tol Kayu Agung-Palembang-Betung.
"Kita harapkan dengan PMN yang dikaitkan dengan kemajuan proyek akan semakin akuntabel," kata Sri Mulyani.
Penyertaan modal diberikan dalam rangka penguatan IFG life guna menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya.
"Dari BPUI ini IFG life masih ada kekurangan di dalam penyelesaian pengalihan polis sebesar Rp3,556 triliun yang kita harapkan bisa direalisasikan pada awal tahun 2024," kata Sri Mulyani.
"Ketiga, kita mengusulkan di dalam PMN 2024 adalah Rp6 triliun untuk PT Wijaya Karya," kata Sri Mulyani.
merdeka.com
" loading="lazy">
Sebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI.
Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak.
Baca Selengkapnya
Menurut Cak Imin, dia punya kesamaan dengan Anies.
Baca Selengkapnya
Menkeu Sri Mulyani menganggarkan Rp52 triliun untuk kenaikan gaji ASN TNI/Polri dan pensiunan.
Baca Selengkapnya
Arsjad Rasjid merespons soal kabar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bergabung ke TPN Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Nota kesepahaman juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KY dan KPK dalam koridor kewenangan masing-masing.
Baca Selengkapnya
“Tidak ada bicara tentang bagi-bagi kekuasaan, karena kekuasaan itu dikelola bersama-sama."
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi