Ikut Bangun 3 Juta Rumah per Tahun, Perumnas Butuh Suntikan Modal Negara
Perusahaan pelat merah ini butuh suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) untuk menopang program milik Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Perum Perumnas menegaskan siap terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Namun, perusahaan pelat merah ini butuh suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) untuk menopang program milik Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Direktur Utama Perumnas, Budi Saddewa Soediro mengatakan, pihaknya pada 2024 ini tidak mendapatkan suntikan PMN. Memang, perusahaan atas persetujuan DPR mendapat kucuran Rp1 triliun untuk 2025. Namun, itu dipakai sebagai modal kerja menyelesaikan pembangunan unit-unit yang sudah ada.
"Kalau tidak ada PMN, untuk Perumnas saat ini ya agak berat. Tahun ini kan enggak ada PMN, tahun depan mudah-mudahan (ada)," ujar Budi saat ditemui di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (27/11).
Dalam membangun rumah tapak subsidi, Budi menyebut tantangannya berada di sisi pemerintah. Khususnya dalam menyediakan subsidi KPR melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun untuk konstruksi hunian vertikal, Perumnas harus menanggung beban biaya sebelum dilakukan serah terima.
"Tantangannya untuk developer adalah cashflow, karena itu jadi padat modal. Di mana kami ini sebagai developer menerima pembayaran atas rumah subsidi itu ketika proyek itu sudah serah terima. Artinya sudah selesai," bebernya.
"Jadi selama perjalanan bangun itu tidak ada pemasukan uang. Ini yang berat, sementara itu padat modal," kata Budi.
Siap Dapat Arahan
Kendati begitu, ia menyatakan, Perumnas siap mendapat arahan untuk ikut membangun 3 juta rumah per tahun. Lantaran perusahaan punya beberapa lahan di berbagai daerah untuk dimanfaatkan.
"Kawasan yang cukup luas itu di Medan ada, di Kota Bekala, kami bekerjasama dengan PTPN. Tanahnya PTPN, tapi kita buat tanah perusahaan dengan PTPN. Sekarang yang sudah kita olah 241 ha dari 800 ha, di Kota Bekala," terangnya.
"Kemudian di Palembang, Talang Keramat (Kabupaten Banyuasin) kurang lebih ada 100 ha. Itu siap untuk dibangun. Di Makassar ada, di Bontoa (Kabupaten Maros) kurang lebih sekitar 90 ha," pungkas Budi.
