63 Kementerian Lembaga Masih Nunggak PNBP Hingga Rp27,64 Triliun

DJP Sumbar dan Jambi memblokir 571 rekening wajib pajak dengan tunggakan Rp70,2 miliar. Ketahui tiga tahap penting untuk membuka blokir rekening dan menghindari konsekuensi hukum.

Nandang memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan ketentuan aturan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari mencatat realisasi Belanja APBN 2025 mencapai Rp12,28 triliun, menunjukkan optimalisasi penyerapan anggaran meski ada kontraksi tahunan.

Kantor Wilayah DJKN Kalselteng berhasil melampaui target, mencatat Realisasi PNBP Kalsel 2025 sebesar Rp31,95 miliar meskipun terjadi penurunan pada beberapa sektor. Simak detailnya!

Realisasi Belanja K/L APBN 2025 tercatat melonjak signifikan hingga 129,3 persen. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan faktor utama di balik kenaikan anggaran ini.

Realisasi belanja kementerian/lembaga yang dicatat KPPN Manokwari hingga Oktober 2025 mencapai Rp2,92 triliun, atau 64 persen dari total pagu anggaran, menunjukkan akselerasi positif namun masih menghadapi tantangan.

Dia menyatakan salah satu kunci keberhasilan penagihan tersebut adalah integrasi data pembanding.

Purbaya menjelaskan bahwa setiap wajib pajak memiliki kondisi yang berbeda, sehingga penarikan penuh dari pengemplang pajak tidak dapat dilakukan.

Kementerian Keuangan tak hanya fokus pada 200 kasus besar, namun juga akan mengejar ribuan penunggak pajak di seluruh Indonesia untuk memastikan kepatuhan pajak. Siapa saja mereka?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan akan menagih ribuan penunggak pajak di seluruh Indonesia, bukan hanya 200 wajib pajak besar yang disorot. Siapa saja targetnya?

Uang tersebut berasal dari sebagian penunggak pajak besar yang mulai memenuhi kewajibannya setelah mendapat peringatan dari otoritas pajak.

Kantor Wilayah DJP Kalselteng mengambil langkah tegas dengan melakukan pemblokiran rekening penunggak pajak senilai lebih dari Rp110 miliar. Simak langkah-langkah penagihan dan dampaknya bagi penerimaan negara!

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menegaskan dukungan APBN Rp137,89 miliar untuk Sensus Ekonomi 2026 NTT. Anggaran ini vital untuk data akurat demi pembangunan daerah.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali membuka program Beasiswa Program Doktor untuk Dosen Indonesia (BPDDI) 2026, guna meningkatkan kualifikasi akademik dosen dan memperkuat riset nasional.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengintensifkan program Pelatihan Vokasi Lampung di 33 titik. Langkah ini bertujuan mempercepat serapan tenaga kerja produktif ke pasar kerja, didukung APBD dan APBN.

Pengamat transportasi menilai pembangunan jaringan kereta Kalimantan akan memperkuat distribusi logistik dan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi jangka panjang di pulau tersebut. Rencana ini sedang dimatangkan pemerintah.

PLN Lampung berhasil menuntaskan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2025 untuk 10.830 rumah tangga di Lampung, wujudkan akses energi merata dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penyaluran Dana Desa Bengkulu tahap pertama telah mencapai Rp160,39 miliar, menjangkau 1.334 desa dan efektif menggerakkan roda perekonomian lokal.

Selain itu, Ateng pun menyebut kelompok transportasi sebagai kontributor inflasi tahunan terbesar kedua pada Juni 2026.

Rapat koordinasi tersebut difokuskan pada pembahasan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026, menekankan pentingnya data akurat untuk perencanaan pembangunan daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan seluruh data Sensus Ekonomi 2026 hanya untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya, penting untuk kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Restrukturisasi BUMN, memangkas jumlah perusahaan negara dari seribu lebih menjadi 250. Langkah ini demi efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang lebih baik, menarik perhatian luas.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana restrukturisasi BUMN besar-besaran tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan, demi efisiensi dan keuntungan negara.