1,5 Juta Unit Rumah Layak Huni Dibangun Sepanjang Pemerintahan Jokowi

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat Penyaluran Pembiayaan Perumahan mencapai Rp129,97 miliar hingga April 2026, memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Pencapaian tersebut mencerminkan konsistensi BRI dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor perumahan.

Helvi menegaskan, dalam setiap proyek pembangunan, UMKM lokal wajib terlibat, baik sebagai kontraktor maupun pemasok bahan bangunan.

Total rumah subsidi yang telah terwujud hingga 5 Januari 2024 mencapai 66.349 unit.

Dalam rentang waktu 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung kepemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pemerintah dan swasta harus membangun 1,5 juta rumah tiap tahun agar angka masyarakat tak punya rumah terus turun.

Anggota DPR RI Andre Rosiade mendesak Pemerintah Kabupaten Solok untuk segera menuntaskan pembebasan lahan demi kelancaran Pembangunan Jalan Lubuak Selasih-Surian yang vital bagi masyarakat setempat.

Puluhan hunian sementara (huntara) di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, rusak parah akibat diterjang angin kencang. Kementerian PUPR bergerak cepat mendata Kerusakan Huntara Aceh Utara dan siapkan perbaikan darurat.

Pemerintah Kota Kediri resmi mengoperasikan Layanan Pengelolaan Limbah Domestik Si Sinta di Campurejo. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kebersihan lingkungan tetapi juga berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Temanggung akan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp3 miliar dari Kementerian PUPR pada tahun 2026 untuk Program Air Bersih, menyasar tiga desa yang masih kesulitan akses air minum layak.

Pemerintah tengah mengkaji perpanjangan tenor KPR menjadi 40 tahun. Kebijakan KPR 40 tahun ini diharapkan dapat meringankan angsuran bulanan masyarakat dan memperluas pasar properti.

Pemerintah Indonesia siap meluncurkan Sekolah Rakyat bebas biaya di 97 lokasi mulai Juli, memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu dan mendukung pengentasan kemiskinan.

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bantul, DIY, sekaligus meresmikan pelaksanaannya dan menargetkan daerah perbatasan.

Kolaborasi ini merupakan langkah penting dalam menghadirkan inovasi pendanaan untuk mengatasi karakteristik pembiayaan perumahan yang bersifat jangka panjang.

Pengembang dan perbankan sebenarnya telah menerima notifikasi mismatch data dan sistem peringatan dini secara berkala.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serius tangani kawasan kumuh di Pekon Pajar Bulan, mengubahnya menjadi permukiman layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS Lampung Barat). Program ini diharapkan meningkatkan kualitas hidup mas

Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah progresif dengan menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), menegaskan komitmennya mendukung program nasional tiga juta rumah dan mempermudah akses h

Direktur Utama BTN menegaskan penilaian kredit bank tetap menjadi hak prerogatif bank, meskipun ada pelonggaran kebijakan SLIK OJK, demi menjaga kualitas risiko dan tanggung jawab penuh perbankan.