Kemenkeu Catat, Pekerja Swasta Paling Banyak Terima Program Rumah Murah Pemerintah
Pekerja Swasta Paling Banyak Terima Program Rumah Murah Pemerintah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat pemerintah telah mengalokasikan investasi untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 108,5 triliun.
Investasi tersebut telah disalurkan melalui dana bergulir maupun Penyertaan Modal Negara (PMN) sejak tahun 2010.
Dalam rentang waktu 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung kepemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sekretaris DJKN Dedi Syarif Usman mengatakan khusus realisasi penyaluran dana FLPP dari Januari hingga Juli 2023 sebanyak 120.169 unit rumah. Angka sudah lebih dari setengah yang ditargetkan dalam APBN 2023 yakni 220.000 unit.
Dari sisi penerima, program ini sebagian besar dinikmati pekerja swasta dengan porsi 77 persen.
Kemudian ASN 9 persen, wiraswasta 7 persen, TNI/Polri 4 persen dan sisanya 3 persen dari sektor lainnya.
"Penerima manfaat program FLPP ini didominasi oleh pekerja swasta dengan porsi 77 persen," kata Dedi dalam acara Media Briefing DJKN, Kamis (31/8).
Di tahun ini kata Dedi, pemerintah telah mengalokasikan investasi dalam APBN untuk mendukung program FLPP kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,48 triliun.
Kemudian melalui PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/PT SMF sebesar Rp1,53 triliun.
"PMN yang diterima PT SMF di-leverage melalui penerbitan surat utang untuk meningkatkan jumlah KPR yang disalurkan kepada MBR untuk mengurangi beban APBN," kata Dedi.
Perlu diketahui, sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, PT SMF mengemban penugasan khusus yaitu mendukung penyediaan rumah yang layak bagi MBR melalui penyaluran pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP.
Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo mengatakan PT SMF akan terus memperkuat peran dan fungsinya dalam mengakselerasi ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia.
Caranya melalui peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan baik dari sisi suplai dan permintaan.
berita untuk kamu.
Dalam membantu menurunkan beban fiskal, Ananta bilang, hingga saat ini PT SMF konsisten menjadi fiscal tools melalui dukungan pembiayaan porsi 25 persen KPR FLPP.
"Dalam pelaksanaanya PT SMF bersinergi dengan BP Tapera dalam menyediakan dana KPR FLPP yang bersumber dari APBN untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui Bank Penyalur," ujar Ananta.
Sebagai informasi, pemerintah terus mendayagunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperkuat infrastruktur dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar sebagai bagian dari prioritas nasional.
Salah satu sasaran dukungan tersebut adalah penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau.
- Siti Ayu Rachma
Berbagai program pemberdayaan masyarakat dijalankan di desa yang terletak di lereng Gunung Ijen.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran Rp985 miliar untuk penambahan program pangan murah bersubsidi
Baca SelengkapnyaProgram JHT yang bersifat tabungan, dapat dimanfaatkan oleh para pekerja untuk mempersiapkan hari tua yang sejahtera.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Padahal puluhan rumah itu baru diresmikan pada 2022.
Baca SelengkapnyaHarus ada program berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaHarvick Hasnul Qolbi meninjau pengerjaan program Jalan Usaha Tani atau JUT sepanjang 1,2 kilometer di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
Baca SelengkapnyaProgram bernama Rumah Kreatif Tamiang didasari oleh keterbatasan masyarakat difabel dalam mengakses lapangan pekerjaan
Baca SelengkapnyaPemprov DKI memberikan berbagai program bantuan sosial. Di antaranya program pangan bersubsidi, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.
Baca SelengkapnyaSkema program BLT akan dilakukan penyesuaian sedemikian rupa agar masyarakat dapat menjadi lebih produktif.
Baca Selengkapnya