Presiden Peru Jose Jeri Dilengserkan Kongres karena Diduga Korupsi

Dalam pemungutan suara yang dilakukan di parlemen, 75 anggota legislatif setuju dengan pencopotan Jeri, sementara 24 menolak dan tiga lainnya abstain.

Kongres Peru mengambil keputusan untuk mencopot Jose Jeri dari posisinya sebagai presiden sementara, Selasa, 17 Februari 2026. Pencopotan ini terjadi setelah Jeri menghadapi tuduhan korupsi, yang memicu ketidakstabilan politik baru menjelang pemilihan presiden dan legislatif yang direncanakan pada bulan April.

Saat ini, Jeri sedang menjalani penyelidikan awal terkait dugaan korupsi dan praktik memperdagangkan pengaruh, yang berkaitan dengan serangkaian pertemuan rahasia dengan dua eksekutif asal China.

Dalam pemungutan suara yang dilakukan di parlemen, 75 anggota legislatif setuju dengan pencopotan Jeri, sementara 24 menolak dan tiga lainnya abstain. Jeri telah menjabat sebagai presiden sementara sejak 10 Oktober, menggantikan Dina Boluarte, pendahulunya yang diberhentikan akibat meningkatnya kejahatan di negara tersebut.

Sebagaimana dilaporkan oleh Associated Press, anggota parlemen kini akan memilih presiden baru dari kalangan mereka sendiri untuk memimpin hingga 28 Juli mendatang. Pada tanggal tersebut, pemimpin sementara akan menyerahkan jabatannya kepada pemenang pemilu presiden yang dijadwalkan pada 12 April.

Setelah pencopotan, Jeri akan kembali menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif hingga Kongres baru dilantik pada 28 Juli. Pemungutan suara untuk memilih pengganti Jeri akan berlangsung pada Rabu, 18 Februari, setelah anggota parlemen mendaftarkan kandidat masing-masing.

Pengaruh Parlemen Dalam Dinamika Kekuasaan di Peru

Tuduhan yang dialamatkan kepada Jeri dimulai dari kebocoran laporan mengenai sebuah pertemuan rahasia yang terjadi pada bulan Desember dengan dua eksekutif asal China. Salah satu dari mereka diketahui memiliki kontrak aktif dengan pemerintah, sementara yang lainnya sedang dalam proses penyelidikan terkait dugaan keterlibatan dalam kegiatan pembalakan liar.

Jeri membantah semua tuduhan pelanggaran tersebut dan menyatakan bahwa tujuan dari pertemuan itu adalah untuk merencanakan perayaan antara Peru dan China. Namun, lawan-lawan politiknya menganggap pertemuan itu sebagai tanda adanya praktik korupsi yang mencolok.

Walaupun Peru sering mengalami pergantian presiden, perekonomian negara tersebut tetap relatif stabil. Pada tahun 2024, rasio utang publik terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 32 persen, yang merupakan salah satu yang terendah di kawasan Amerika Latin.

Selain itu, pemerintah terus berupaya membuka peluang untuk investasi asing, khususnya dalam sektor pertambangan dan infrastruktur. Menjelang pemilihan umum tahun ini, Rafael Lopez Aliaga, seorang pengusaha konservatif yang juga mantan wali kota Lima, menjadi pemimpin dalam persaingan yang diikuti oleh banyak kandidat lainnya.

Di antara para pesaingnya terdapat Keiko Fujimori, mantan legislator yang terkenal dan merupakan putri dari mantan presiden Peru pada tahun 1990-an. Jika tidak ada kandidat yang berhasil memperoleh lebih dari 50 persen suara, pemilu putaran kedua akan diadakan pada bulan Juni antara dua kandidat yang mendapatkan suara terbanyak.

Dalam satu dekade terakhir, pengaruh parlemen terhadap eksekutif dilaporkan semakin meningkat. Mereka sering memanfaatkan penyelidikan korupsi untuk memberhentikan presiden yang kesulitan mendapatkan dukungan mayoritas di Kongres.

Sebuah klausul dalam konstitusi Peru memberikan wewenang kepada presiden untuk diberhentikan jika dianggap "tidak cakap secara moral" untuk memimpin negara. Ketentuan ini telah ditafsirkan secara luas oleh para legislator dan beberapa kali digunakan untuk menggulingkan presiden dari jabatannya.

Boluarte, pendahulu Jeri, mampu bertahan hampir tiga tahun di kursi kepresidenan, meskipun ia sempat menghadapi protes besar yang menyebabkan puluhan demonstran tewas akibat tindakan aparat kepolisian. Namun, ia akhirnya diberhentikan dengan alasan ketidakmampuan moral, di mana anggota parlemen menyoroti tingginya angka kejahatan dan berbagai skandal korupsi yang terjadi.

Di sisi lain, Pedro Castillo, pemimpin serikat pekerja berhaluan kiri yang berhasil memenangkan pemilu presiden pada tahun 2021, dipecat oleh parlemen pada akhir tahun 2022 setelah ia mencoba membubarkan Kongres untuk menghindari proses penyelidikan korupsi. Tahun lalu, Castillo dijatuhi hukuman 11 tahun penjara akibat upayanya untuk menggulingkan institusi negara.