Ngegas, Rieke 'Oneng' Soroti Dana Pensiun PNS, TNI-POLRI ke Kemenkeu 'Jangan Merasa Itu Duit Lu Pada'

Dengan nada tinggi, Rieke 'Oneng' senggol pejabat Kemenkeu bahas dana pensiun PNS, TNI dan Polri.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka dalam Rapat Komisi VI DPR dengan Pekerja Pos Indonesia menduga adanya dugaan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan perusahaan asuransi negara lain yakni PT Asabri (Persero).

Oneng menyinggungnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti tentang rencana ambil alih tugas pembayaran pensiun PNS, TNI dan Polri selama ini.

Namun pada malam harinya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata ditetapkan sebagai tersangka kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan RI atas kasus korupsi Jiwasraya senilai Rp16,8 Triliun dengan terdakwa yang sama dengan kasus korupsi ASABRI Rp22,78 Triliun.

Dirinya juga menganggap adanya indikasi akal-akalan permainan dana pensiun PNS, TNI dan POLRI.

Peringatkan Pentingnya Dana Pensiun

Oneng menilai rencana Kemenkeu mau mengambil alih dana pensiun dianggap kurang tepat, terlebih munculnya kasus korpusi dana pensiun Jiwasraya dan ASABRI oleh pejabatnya.

"Total duit potongan upah PNS TNI Polri itu empat ratus empat puluh delapan koma tujuh puluh lima triliun. Mau ngapain Kemenkeu sudah ada proses bisnis dan inget itu adalah asuransi sosial. Dana amanah, bukan? Uang yang ditambahin untuk seolah-olah pensiun untuk kita dibagi, pak," kata Oneng.

Kader PDI Perjuangan tersebut meminta agar penyaluran dana pensiun PNS, TNI dan Polri selaku pelayan publik tidak diusik.

Secara khusus, ia meminta agar skema penyaluran dana tetap melalui PT POS Indonesia agar proses bisnis tetap berjalan.

"Ini BUMN juga kan dipotong. Dipotong kan sama PNS TNI Polri. Mungkin yang di atas PNS, TNI, Polri enggak butuh. Tapi setidaknya kita memperjuangkan para PNS dan prajurit TNI Polri yang berada di garda terdepan pelayanan publik. Mudah-mudahan ini nanti di rapat berikutnya juga menjadi perhatian karena seandainya ini kemudian juga melibatkan PT Pos kembali dengan baik, ini juga akan membantu untuk kelangsungan bisnis PT Pos ke depan dengan menambahkan keuntungan yang lebih baik," tambahnya.

Reaksi Keras Oneng Sindir Pejabat Kemenkeu

Perihal rencana pengambilalihan dana pensiun oleh Kemenkeu, Oneng memperingatkan agar tidak semena-mena terhadap kebijakan tersebut.

"Dan terakhir saya mengingatkan saudara-saudara yang bertugas di Kementerian Keuangan. Bukan berarti saudara-saudara itu adalah pemilik uang republik ini. Bukan. Jadi konstruksi untuk moneter dan fiskal kita," jelasnya.

Dengan tegas, ia mengatakan bahwa uang pensiun bukanlah uang dari negara. Meski berasal dari dana APBN, namun skema dana pensiun tersebut berasal dari potongan upah gaji.

"Rasanya jangan merasa itu duit Lu pada lah istilahnya begitu. Itu adalah terutama untuk pensiun dan hari tua. Sekali lagi potongan upah para pekerja dan prajurit TNI Polri mohon dukungannya pimpinan dan anggota Komisi enam dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih," pungkasnya.

Menurut data yang dilampirkan Oneng, setiap bulan PNS, TNI dan Polri mendapat potongan gaji yang digunakan untuk dana pensiun. Namun ia masih mendengar adanya alasan dana pensiun membebani APBN.

"Setiap bulan total dari gaji PNS,TNI/POLRI dipotong 8% (Tabungan Hari Tua 3,25%; Jaminan Pensiun 4,75%). Jadi DANA PENSIUN ADALAH UANG PESERTA.

@Kemenkeu STOP BANGUN NARASI PENSIUN BEBANI APBN!!" kata Oneng.

Oneng menilai bahwa rencana Kemenkeu mengambil penyaluran dana pensiun tidak memiliki dasar hukum.

"Per Januari 2025 (data unaudited cut off Desember 2024) Dana THT 168,8T (Taspen 149,53T; ASABRI 19,27T) dan Jaminan Pensiun 279,95T (Taspen 250,77T; ASABRI 29,18T). Apa dasar hukumnya Kemenkeu jadi penyalur pensiun," tegasnya.

Sayangkan Korupsi Dana Pensiun

Mengutip video Instagram @dprri, Selasa (11/2) Rieke 'Oneng' juga menyayangkan korupsi yang terjadi di perusahaan milik negara yang melibatkan Jiwasraya dan ASABRI.

Menurutnya, uang pensiun bukan uang negara namun iuran peserta dari potongan gaji.

"Uang itu bukan uang perusahaan. Uang itu bukan uang APBN. Uang dana pensiun adalah potongan upah..Uang itu adalah hak pekerja. Dana pensiun adalah hak pekerja. Oleh karena itu, kepada pertama Direktur Utama Asuransi jiwa IFG, ada restrukturisasi," kata Oneng.

Oneng pun meluapkan kekesalannya lantaran pihak Jiwasraya dan Indonesia Financial Group (IFG) belum mampu mendapatkan solusi dari masalah tersebut.

"Saya bilang, saya kesel sekali. Bapak Ibu inilah yang namanya dzolim. Itu uang potongan upah pekerja setiap bulan untuk masa tuanya. Bapak Ibu di sini dipotong juga kan.

"Bayangkan kalau ini terjadi kepada kita bukan hanya korupsi tapi masuk pada tindak pidana pencucian uang."

"Nah, oleh karena itu Pak, fight Pak, nggak bisa tadi dengan menjawab bahwa ini begini, ada bener, ini bukan persoalan mudah, tapi kalau bapak ibu bisa mencari solusi ini amal ibadah pak. Atau setidaknya ini menyelamatkan masa depan bapak Ibu juga," sambungnya.