VIDEO: Menjerit Rieke 'Oneng' Mohon ke Puan di DPR, Rakyat Sulit Kerja & CPNS Berantakan

Rieke menyinggung angka kemiskinan yang menurut perhitungannya mencapai 50,31 persen dari total penduduk Indonesia, setara dengan sekitar 147 juta jiwa.

Rieke, yang juga merupakan inisiator Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Rieke menilai, kewajiban iuran yang dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja bertentangan dengan kondisi riil lapangan.

Rieke Diah Pitaloka ikut bersuara terkait keputusan Kementerian PANRB yang mengundurkan tanggal pelantikan CPNS dan pengangkatan pegawai PPPK

Anggota DPR RI fraksi PDIP Ario Bimo meminta MKD tidak memproses aduan tersebut.

PDIP membela Rieke Diah Pitaloka yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI setelah mengkritik kebijakan kenaikan PPN yang menjadi 12 persen.

Rieke 'Oneng' memohon kepada Presiden Prabowo untuk membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen

OJK tengah mempersiapkan program iuran peniun tambahan yang bersifat wajib bagi pekerja.

Program itu dinilai bertentangan dengan undang-undang dan rasa keadilan rakyat.

Berikut ini daftar potongan gaji yang dibayarkan pekerja dan perusahaan berdasarkan program pemerintah.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka buka suara soal wacana program iuran pensiun tambahan.

Dia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun

Harus menjadi momentum penting untuk perbaikan sistem transportasi perkeretaapian di Indonesia.

Ia bahkan menyebut terdapat sekitar 15 korban meninggal dunia dan lebih dari 90 orang luka-luka.

Rieke menegaskan, peringatan 71 tahun KAA yang berlangsung pada 18–24 April 1955 di Bandung menjadi pengingat dunia untuk menolak kolonialisme dan penindasan.

Ia mengungkapkan rasa syukur dan haru atas lahirnya payung hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa pembahasan RUU ini masih berada pada tahap awal setelah sebelumnya disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada awal Desember 2025.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa norma dalam RUU ini harus presisi agar kewarganegaraan tidak dijadikan komoditas.

Puan menyoroti ancaman gelombang PHK yang mulai terasa di sektor industri nasional dampak konflik geopolitik global.

Pemerintah sedang berupaya untuk mengimplementasikan solusi infrastruktur yang bertujuan mengurangi risiko kecelakaan di area-area yang dianggap rawan.

Puan menekankan pentingnya Negara meningkatkan unsur keselamatan pada transportasi kereta api, terutama di perlintasan sebidang.

Puan juga mendorong agar investigasi atas kecelakaan tersebut harus menghasilkan pembelajaran struktural yang jelas.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Pemerintah Terbuka Kritik Akademisi, bahkan yang tajam sekalipun, sebagai masukan penting untuk perbaikan kebijakan, bukan ancaman.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menyambut baik kritik akademisi yang tajam, bahkan Presiden Prabowo mempersilakan kritik, di tengah kasus Feri Amsari.