Ini Kata Luhut soal Prabowo Tegur Panglima TNI Gara-Gara Mutasi Letjen Kunto Arief

Luhut mengatakan pergantian perwira tinggi TNI adalah hal yang wajar dan tidak berkaitan dengan dinamika politik yang melibatkan beberapa purnawirawan TNI.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, menanggapi isu mengenai Presiden Prabowo Subianto yang diduga menegur Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait dengan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo, putra dari Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno. Isu ini muncul setelah adanya surat mutasi yang awalnya menempatkan Letjen Kunto sebagai Staf Khusus Kasad, namun kemudian dipulihkan kembali ke posisinya sebelumnya sebagai Pangkogabwilhan I.

"Enggak ada (tegur-menegur), saya tahu itu. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok," tegas Luhut dalam kutipan yang diambil dari Antara.

Ia menegaskan mutasi perwira tinggi TNI adalah hal umum dan tidak berkaitan dengan dinamika politik yang melibatkan sejumlah purnawirawan TNI. Menurutnya, mengaitkan mutasi ini dengan sikap Try Sutrisno dan usulan lainnya adalah asumsi yang tidak berdasar.

"Mutasi bisa saja direvisi. Itu hal yang wajar dalam organisasi militer. Tidak ada hubungannya dengan politik atau pernyataan siapa pun," jelas Luhut lebih lanjut.

Luhut juga mengingatkan akan pentingnya menjaga kekompakan dan stabilitas nasional, terutama di tengah tantangan situasi global yang ada.

"Kita itu harus kompak. Jangan sampai membuat suasana gaduh. Fokus kita adalah mendukung pemerintahan yang sah dan bekerja untuk rakyat," tegasnya, menekankan perlunya persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

TNI: Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Arief Tidak Ada Hubungannya dengan Politik

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan keputusan untuk membatalkan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo tidak berkaitan dengan situasi politik yang sedang berlangsung. Letjen Kunto Arief Wibowo, yang awalnya dijadwalkan untuk mengisi posisi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), kini akan tetap menjalankan tugasnya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I. Penegasan ini disampaikan melalui Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.A/IV/2025 yang dikeluarkan pada 30 April 2025.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan semua mutasi dan penugasan perwira tinggi TNI dilakukan semata-mata berdasarkan kebutuhan organisasi tanpa adanya intervensi politik dari luar.

"Mutasi ini tidak terkait dengan apa pun di luar organisasi TNI. Tidak ada hubungannya dengan orang tua Letjen Kunto. Semua berdasarkan pertimbangan profesional dan proporsional," ungkap Kristomei di Jakarta pada Jumat (2/5/2025).

Ia juga menambahkan perubahan atau penundaan dalam mutasi adalah hal yang biasa dalam pengelolaan sumber daya manusia TNI, dan tidak seharusnya dihubungkan dengan isu politik.

Kristomei menjelaskan mutasi jabatan di dalam TNI didasarkan pada keputusan yang diambil oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) yang melakukan sidang untuk menilai kebutuhan personel dalam tiga bulan ke depan.

"Apakah nanti akan ada mutasi lagi? Bisa saja. Semua tergantung dinamika kebutuhan organisasi dan konfirmasi akhir dari Panglima TNI serta Kepala Staf Angkatan," tambahnya.

Dengan demikian, proses mutasi di TNI tetap berpegang pada prinsip profesionalisme dan kebutuhan organisasi yang objektif.

Kristomei menjelaskan lebih lanjut pembatalan mutasi Letjen Kunto beserta beberapa perwira lainnya disebabkan oleh adanya tugas-tugas strategis yang masih perlu diselesaikan.

"Ada perwira yang belum bisa bergeser karena harus menyelesaikan tugas penting. Maka, dilakukan ralat melalui Kep/554.A/IV/2025," ujarnya.

Ia menekankan keputusan ini bersifat administratif dan strategis untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas di dalam tubuh TNI.

"Tidak ada hal lain dalam keputusan ini. Semuanya murni demi kepentingan dan kelangsungan organisasi TNI," tandas Kristomei.