Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Hasil PSBS Biak vs Persija Jakarta: Gol Semata Wayang Maxwell Benamkan Badai Pasifik

{{caption}}
JK Buka Suara soal Dilaporkan ke Polisi terkait Isi Ceramah di UGM

{{caption}}
Real Madrid, Masa Depan Arbeloa, dan Keputusan yang Dipertanyakan

{{caption}}
Mendagri Tito Dampingi Prabowo dalam Kursus Pemantapan Kepemimpinan Ketua DPRD Se-Indonesia

{{caption}}
Real Madrid vs Barcelona dalam Perburuan Wonderkid Espanyol

{{caption}}
Barcelona Atur Siasat Boyong Alessandro Bastoni, Korbankan Jebolan La Masia

Topik Terkait
{{caption}}
IRA Internet Rakyat Meluncur, Layanan Fixed Broadband Rp100.000 Dapat Kecepatan hingga 100 Mbps

Surge lewat Telemedia meluncurkan layanan 5G FWA IRA Internet Rakyat 100 Mbps Rp100 ribu/bulan tanpa kuota, target 5 juta pelanggan.

{{caption}}
Siap-siap! Lelang Frekuensi 1,4 GHz Dimulai 13 Oktober 2025, Tiga Operator Berebut Jangkauan Internet Lebih Luas

Kementerian Komunikasi dan Digital siap menggelar Lelang Frekuensi 1,4 GHz pada 13 Oktober 2025. Tiga operator telekomunikasi akan bersaing ketat demi perluasan akses internet.

{{caption}}
Frekuensi 1,4 GHz Dilelang, Internet Murah dan Ngebut Segera Hadir

Pemerintah pernah mengatakan lelang frekuensi 1,4 Ghz untuk layanan internet murah kecepatan 100 Mbps dengan harga Rp 100 ribu.

{{caption}}
Lelang Frekuensi 1,4GHz yang Buat Internet Murah selesai Semester I 2025

Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan penyelesaian lelang frekuensi 1,4GHz pada paruh pertama tahun 2025 guna meningkatkan akses Fixed Broadband.

{{caption}}
Pemerintah Diminta Hati-hati saat Lelang Frekuensi 1,4 GHz untuk Internet Murah

Niat baik pemerintah menerapkan harga internet murah dengan melelang frekuensi 1,4 GHz perlu hati-hati.

{{caption}}
Pemerintah Janjikan Masyarakat Bisa Nikmati Internet Cepat dan Murah Tahun Ini

Pemerintah menjanjikan internet murah dan cepat bisa didapatkan masyarakat di tahun ini.

{{caption}}
Menkominfo Minta Kecepatan Internet Minimal 100 Mbps, Pengamat: Indonesia Butuh Pemerataan Akses

Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemerataan akses internet.

{{caption}}
Fakta Menarik: 5 Provinsi Ini Jadi Sasaran Utama Program Kampung Internet, Apa Saja Manfaatnya?

Program Kampung Internet telah menjangkau lima provinsi di Indonesia, dengan Sumatera Utara sebagai penerima manfaat terbanyak. Ingin tahu dampak positifnya bagi ekonomi desa?

{{caption}}
Aksi Lingkungan Pramuka Banten: Tanam 350 Pohon dan Susur Sungai Cibanten Jaga Kelestarian

Ratusan anggota Pramuka Banten menunjukkan komitmen terhadap lingkungan melalui Aksi Lingkungan Pramuka Banten dengan menanam 350 pohon dan membersihkan Sungai Cibanten. Simak detail upaya mereka menjaga ekosistem dan tantangan yang dihadapi.

{{caption}}
Komnas HAM Tegaskan Serangan Terhadap Warga Sipil di Puncak Merupakan Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM menyatakan serangan yang menewaskan warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, adalah pelanggaran HAM. Temukan mengapa insiden ini memicu keprihatinan serius.

{{caption}}
Pembangunan 24 Dapur SPPG Papua Barat Masuki Tahap Krusial Aprasial

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengawal ketat tahap aprasial pembangunan 24 Dapur SPPG Papua Barat di daerah 3T untuk memastikan kelayakan operasional dan pemenuhan gizi gratis bagi masyarakat rentan.

{{caption}}
BMKG Imbau Warga Papua Pegunungan Waspadai El Nino dan Kemarau Mei 2026

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat Papua Pegunungan untuk mewaspadai fenomena El Nino dan Kemarau yang diprediksi dimulai Mei 2026, meskipun dampaknya tidak signifikan.

{{caption}}
Kementerian PU Tuntaskan Penanganan Darurat Infrastruktur Sanitasi Sumatera Pascabencana

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menuntaskan penanganan darurat 27 infrastruktur sanitasi Sumatera dan persampahan terdampak bencana, memastikan pemulihan layanan dasar dan mencegah risiko kesehatan lingkungan. Pembaca akan mengetahui langkah konkret

{{caption}}
KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik Mahal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.