Guru Honorer

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah strategis mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah Provinsi (BOSP) demi menjamin keberlanjutan guru non-ASN di tengah pembatasan aturan pusat, sekaligus mengatasi kekurangan tenaga pendidik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan keberlanjutan pemberian Insentif Guru Non-ASN Kaltim sebesar Rp500 ribu per bulan, menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan pendidik.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan Program Revitalisasi Sekolah dan digitalisasi akan terus berlanjut pada tahun 2026. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran secara merata di seluruh Indonesia, serta menduku

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan Program Revitalisasi Sekolah 2026 dan digitalisasi pendidikan akan terus berlanjut dengan anggaran fantastis, siap meningkatkan mutu pembelajaran di seluruh Indonesia.

Komisi VIII DPR RI mengusulkan pemberian Insentif Guru Madrasah swasta sebanyak 638 ribu orang yang terganjal menjadi ASN, demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkap 16 ribu Renovasi Sekolah tuntas pada 2025 dengan anggaran Rp17 triliun. Ini wujud komitmen pemerintah tingkatkan kualitas pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah progresif dengan menyiapkan THR PPPK paruh waktu bagi guru, sembari menanti regulasi resmi dari MenPAN-RB untuk kepastian status mereka.

Padahal, kata dia, guru honorer merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk masalah pemberian insentif.

Penghentian perkara yang ditandai dengan terbitnya SP3 itu disertai alasan bahwa tindakan tersangka adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam kasus ini, dia disebut merugikan negara hingga Rp118 juta lantaran menerima gaji dari dua sumber yang dibiayai negara.

Kabar baik bagi dunia pendidikan! Pemkot Semarang memastikan tidak akan ada lagi Guru Honorer mulai tahun 2026, karena semua akan diangkat menjadi PPPK penuh atau paruh waktu.

Pemerintah Kabupaten Kediri mengambil langkah signifikan dengan Pengangkatan Guru PPPK Kediri sebanyak 1.585 guru honorer menjadi PPPK paruh waktu. SK akan diserahkan Desember ini. Simak detailnya!

Melalui rekrutmen PPPK guru honorer yang sebelumnya hanya mendapatkan gaji sekitar Rp200.000 per bulan bisa menikmati gaji dan tunjangan setara guru PNS.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan Rp76,6 miliar untuk insentif guru non-ASN Kaltim di berbagai jenjang pendidikan, merealisasikan janji politik demi kesejahteraan pendidik.

DPRD Gorontalo Utara mendesak pemerintah daerah dan Kemenag memperjuangkan status 60 guru madrasah honorer menjadi PPPK, demi kepastian nasib dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Nasib guru honorer harus menjadi prioritas kebijakan negara.

Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar Aksi Unjuk Rasa Sumbar di depan DPRD Sumbar. Bagaimana demonstrasi besar ini bisa berjalan tanpa insiden dan mencapai kesepakatan?

Sempat disebut 'beban negara', benarkah guru aset bangsa? Simak bagaimana pemerintah menjaga kesejahteraan tenaga pendidik melalui strategi fiskal dan inovasi pembiayaan di tengah keterbatasan anggaran.

PLN Madura memberikan sambungan listrik gratis kepada 100 keluarga kurang mampu di empat kabupaten, termasuk guru honorer Kamilah, melalui program 'Light Up The Dream' untuk pemerataan akses energi.

Menaker Yassierli juga menjelaskan soal Bantuan Subsidi Upah atau BSU untuk para pekerja dan para guru honorer