BPK

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diputus pada Senin, 9 Februari 2026.

MK melalui putusannya telah memutuskan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi.

Pemerintah Kabupaten Kuningan meluruskan informasi simpang siur mengenai besaran TGR Disdikbud Kuningan yang sempat disebut puluhan miliar rupiah, memastikan nilai sebenarnya berdasarkan BPK adalah Rp3,2 miliar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk memberikan perhatian serius terhadap temuan berulang dalam laporan keuangan, demi tata kelola yang lebih baik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan bahwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas awalnya membagi kuota haji tambahan 2024 sesuai Undang-Undang, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan ditahan.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti regulasi yang menghambat **audit cucu perusahaan BUMN**, mempertanyakan transparansi dan tata kelola entitas negara. Simak selengkapnya kritik tajam Presiden Prabowo terhadap aturan yang membatasi pengawasan keuangan an

Menteri PU Dody Hanggodo membeberkan kronologi pengunduran diri dua Dirjen di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, terkait temuan BPK mengenai kerugian negara. Simak selengkapnya!

BPK berharap Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) mampu mempertahankan Opini WTP meskipun sedang dalam masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih, demi tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Periksa LK K/L bidang politik, hukum, dan keamanan Tahun 2025 dengan fokus perbaikan tata kelola, akuntabilitas, dan integrasi prinsip ESG demi Indonesia Emas 2045. Simak detailnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memfinalisasi perhitungan kerugian negara oleh BPK terkait kasus korupsi kuota haji, mengungkap potensi kerugian triliunan rupiah dan menyeret nama-nama besar.

Kejaksaan Tinggi Papua Barat serius mendalami dugaan korupsi belanja makan dan minum di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, dengan potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

BPK memberikan tiga catatan evaluasi kinerja Pemprov Jateng terkait ketahanan pangan.

Pemerintah Kabupaten Garut terus menggenjot penertiban aset tanah demi kejelasan status dan pemanfaatan optimal bagi rakyat. Upaya **Penertiban Aset Tanah Garut** ini sejalan dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bertujuan meningkatkan kesejaht

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Gus Alex, sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji yang merugikan negara.

Mulai 1 Januari 2026, Pemerintah Provinsi NTB secara resmi akan beralih menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas, menandai reformasi tata kelola aset daerah yang signifikan dan bertujuan efisiensi anggaran.

KPK terus mendalami kasus korupsi kuota haji dengan memanfaatkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2025 BPK RI, yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024.

DPRD Kota Jambi segera membentuk Pansus Zona Merah Pertamina Jambi untuk menuntaskan polemik ribuan bidang tanah warga yang bersertifikat di kawasan PT Pertamina EP Jambi. Konflik ini sudah berlangsung sejak 1988.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah serius menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Bangka Tengah, memastikan tata kelola transparan dan akuntabel.

Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XXIII memfasilitasi Suku Moi Klabra di Sorong untuk menjaga warisan budaya lokal melalui Banpem, memastikan identitas mereka lestari.