Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Peringati Hari Kartini, MBG di SDN 2 Barukan Disajikan Prasmanan: Ada Susu Hingga Kelengkeng

{{caption}}
6 Hal Mengerikan di Kasus Pembunuhan Celeste Rivas Hernandez, Penyanyi D4vd Jadi Terdakwa

{{caption}}
Chat Terakhir IDS, Siswa SMA di Yogyakarta dengan Teman Sekolah Sebelum Tewas Dikeroyok

{{caption}}
Polisi Ingatkan Pelaku BBM-LPG Ilegal Bisa Dijerat Pencucian Uang

{{caption}}
Aksi Komplotan Pencuri Spesialis Pura di Denpasar Terungkap, Ribuan Keping Uang Kuno Raib

{{caption}}
Dasco Pertemukan Suster Natalia dengan Dirut BNI, Dana Nasabah Rp 28 Miliar Dikembalikan Besok

Topik Terkait
{{caption}}
Megawati: Alhamdulillah Hakim-Hakim MK Ternyata Masih Punya Nurani

"Terutama alhamdulillah akhirnya MK hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian,” kata Mega

{{caption}}
VIDEO: Deddy PDIP "MK Dulu Dibajak Mahkamah Keluarga, Sekarang Kembali pada Kewarasan!"

MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon

{{caption}}
Said Abdullah Minta KPU Segera Tindaklanjuti Putusan MK Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Derah

Said berharap KPU segera menindaklanjuti putusan MK tersebut karena pelaksanaan Pilkada akan segera dimulai akhir Agustus.

{{caption}}
Pakar Hukum Apresiasi Putusan MK: Cegah Monopoli Calon Kepala Daerah

Pakar hukum menilai putusan MK ini baik bagi demokrasi dan bisa mencegah monopoli pencalonan kepala daerah.

{{caption}}
MK Ubah Aturan, PDIP Ajak Parpol KIM Plus Gabung Koalisinya di Pilkada Jakarta

Kemungkinan itu terbuka tentunya menyikapi putusan Mahkamah Konsitusi (MK) memutuskan pengusungan Calon Kepala Daerah tidak lagi bergantung jumlah kursi DPRD.

{{caption}}
Politikus PDIP soal Putusan MK: Setelah Dulu Dibajak jadi Mahkamah Keluarga kini Kembali pada kewarasan

Deddy menilai, sebelum adanya putusan MK ini ada upaya-upaya serius dengan mengumpulkan kotak kosong sebanyak-banyaknya jelang pilkada serentak.

{{caption}}
VIDEO: Senyum Merekah Hasto PDIP Usai Putusan MK soal Pilkada, Makin Dekat dengan Anies

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tersenyum lebar saat mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas atau threshold

{{caption}}
Ganjar soal Putusan MK Ubah Ambang Batas Pilkada: Kami Siapkan Kader-Kader Maju Kepala Daerah

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, partainya telah mempersiapkan kader-kadernya untuk maju di Pilkada 2024 usai putusan MK soal ambang batas Pilkada.

{{caption}}
Anies Bisa Maju Pilkada Usai MK Ubah Aturan, RK: Makin Banyak Gagasan dan Solusi, Warga Jakarta Diuntungkan

Putusan itu membawa angin segar untuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan untuk mengusung calon gubernur sendiri.

{{caption}}
Senyum Lebar Sekjen PDIP Hasto Saat Dengar MK Ubah Aturan Pilkada

Sekjen PDIP Hasto menyampaikan terima kasih kepada MK.

{{caption}}
MK Ubah Syarat Pilkada, Anies Baswedan Siap Maju Pilgub Jakarta dengan Siapapun

Belakangan Anies dan PDIP dikabarkan siap menjalin kerja sama melawan calon lainnya.

{{caption}}
PDIP Minta KPU Segera Tindaklanjuti Putusan MK: Angin Segar Buat di Jakarta dan Jatim

Said mengaku bahwa putusan MK menjadi angin segar untuk PDIP mengusung pasangan calon sendiri.

{{caption}}
Hari Pers Nasional, Said Abdullah Terima Penghargaan PWI Jatim

PWI Jawa Timur menilai Said Abdullah berperan penting menjaga kebijakan fiskal untuk rakyat.

{{caption}}
FOTO: DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Gelar Halalbihalal, Tekankan Poros Kebangsaan antara PDIP dengan NU

Said menyebut perpaduan kekuatan 'ijo-abang' sebagai akar sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kuat masyarakat Jatim hingga ke tingkat kampung.

{{caption}}
Said Abdullah Tegaskan Poros NU–PDI Perjuangan di Jatim, Halalbihalal Jadi Penangkal Politik Kepalsuan

NU dan PDI Perjuangan memiliki titik temu ideologis yang kuat, terutama pada nilai Islam wasathiyah yang moderat, adil, seimbang, dan toleran.

{{caption}}
OPINI: Menata Ulang Kebijakan Subsidi Energi

Hendaknya pemerintah segera mengubah kebijakan subsidi energi. Subsidi LPG sebaiknya diarahkan kepada 40% penduduk yang berpendapatan rendah.

{{caption}}
OPINI: Dunia harus Menghukum Israel

Terbunuhnya 3 orang prajurit TNI dan 5 lainnya luka luka harus menjadi momentum bagi PBB untuk bertindak lebih tegas dan nyata terhadap Israel.

{{caption}}
Jaga Ketahanan Fiskal, Said Abdullah Desak Pemerintah Stop Kompensasi Listrik Orang Kaya dan Industri

Said optimistis, penghentian kompensasi listrik untuk kelompok mampu dan sektor industri dapat membantu menjaga defisit APBN tetap berada pada level aman.

{{caption}}
Ketua Banggar DPR Usul Reformasi Subsidi Energi, Minta Pemutakhiran Data dan Pakai Sistem Biometrik

Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, Said mengusulkan adanya pembaruan data penerima manfaat secara menyeluruh.

{{caption}}
PDIP Desak PBB Israel Bertindak Tegas Pasca Insiden Prajurit TNI di Lebanon

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bertindak lebih tegas terhadap Israel, menyusul insiden yang menewaskan dan melukai prajurit TNI di Lebanon. Insiden ini harus menjadi momentum bagi PBB untuk mem

icc
{{caption}}
Said Abdullah Ingatkan Pentingnya APBN Tetap Sehat di Tengah Gejolak Global

Untuk memastikan kesehatan fiskal tetap terjaga, Said mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi terhadap belanja negara yang dianggap tidak mendesak.

{{caption}}
Said Abdullah: Disiplin Fiskal di Bawah 3 Persen PDB Masih Bisa Dijaga

Said berharap setiap opsi kebijakan ekonomi didahului oleh kajian komprehensif dengan melibatkan para ekonom dan kalangan akademisi.

{{caption}}
Ketua Banggar DPR Said Abdullah Usulkan 4 Langkah Penguatan Fiskal di Tengah Defisit APBN Rp135,7 Triliun

Said menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal tanpa melanggar batas defisit APBN yang telah diatur dalam undang-undang.

{{caption}}
Ketua Banggar Sarankan Program Tidak Mendesak Ditunda, Kecuali MBG Tidak Bisa Ditawar

Said Abdullah, mengimbau pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah antisipatif dengan mengidentifikasi program-program prioritas yang mendesak.