Sorot
{{caption}}
Franka Tak Lelah Berjuang untuk Nadiem Makarim

{{caption}}
3 Polisi Gugur dalam Operasi Narkoba Katingan Naik Pangkat Luar Biasa

{{caption}}
Dicor Hari Ini, Retak Lagi Esok: Lingkaran Setan Warga Jalan Amblas Pulo Gadung

{{caption}}
Indonesia-India Siap Tandatangani Sejumlah MoU di Tengah Kunjungan Modi

{{caption}}
Agenda Prabowo dan PM India: Pertemuan 4 Mata, Kunjungi Candi Prambanan

{{caption}}
4 Bulan Jalan Amblas di Pulo Gadung Tak Kunjung Diperbaiki

Topik Terkait
{{caption}}
LIVE VIDEO: PDIP Umumkan Cagub Pilkada, Usung Anies di Jakarta & Andika Maju Jateng?

Belakangan santer nama Anies Baswedan bakal diusung PDIP sebagai calon gubernur untuk maju Pilkada Jakarta.

{{caption}}
DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada, Rieke: Sekarang Bola Utama ada di 3 Institusi

Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengingatkan putusan MK bersifat final serta memperoleh kekuatan hukum.

{{caption}}
PDIP Belum Umumkan Cagub untuk Jateng, Jatim dan Jakarta, Ini Kata Said Abdullah

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan pihaknya memang tidak terburu-buru mengumumkan semua nama yang akan diusung.

{{caption}}
VIDEO: Gregetan Megawati Membara Bakar Semangat Kader PDIP "Jangan Melempem, Kamu Itu Siapa!"

Megawati dalam pidatonya mengingatkan para kader PDIP jangan melempem.

{{caption}}
Megawati Umumkan 169 Calon Kepala Daerah Diusung PDIP Hari Ini, Termasuk Anies?

PDIP menegaskan akan taat pada putusan Mahkamah Konstitusi dan akan mendaftarkan calonnya ke KPU berdasarkan putusan itu.

{{caption}}
DPR Bikin Aturan Baru Abaikan Putusan MK, PDIP Tetap akan Daftarkan Anies di Pilkada Jakarta

PDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

{{caption}}
VIDEO: Komarudin PDIP Beri Syarat Anies Jadi Kader Jika Ingin Diusung di Pilgub Jakarta

Kemungkinan mengusung Anies terbuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas (threshold) pilkada

{{caption}}
Perludem Tegaskan Putusan MK Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Langsung Berlaku di Pilkada 2024

MK telah mengabulkan sebagian gugatan yang telah diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.

{{caption}}
Rieke: Isi Putusan MK Terang Benderang, Tak Ada Ruang KPU dan Kemenkumham Memberikan Tafsir Lain

MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

{{caption}}
VIDEO: Putusan MK Ubah Peta Politik Pilkada Jakarta, PDIP Bisa Usung Anies Lawan Ridwan Kamil

PDIP sudah mengakui langkahnya mengusung calon di Pilkada Jakarta

{{caption}}
PDIP Umumkan Cagub-Cawagub Jakarta pada 23-24 Agustus 2024

Nama-nama tersebut baru akan dimunculkan tepat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pendaftaran pasangan Calon.

{{caption}}
Sikapi Putusan MK, Partai Buruh Bersiap Usung Anies di Pilkada Jakarta Bersama PDIP dan Hanura

Usai gugatan dikabulkan, Partai Buruh mempertimbangkan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta bersama PDIP dan Hanura.

{{caption}}
Sekjen PDIP Hasto Soroti Kritik Sosial dalam Film "Ghost in the Cell" di Bulan Bung Karno

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti kritik sosial film "Ghost in the Cell" karya Joko Anwar di Bulan Bung Karno 2026, menyebutnya cerminan perlawanan terhadap kapitalisme.

{{caption}}
Megawati Hadiri Rakernas PDIP Ancol, Petinggi Partai Turut Meramaikan

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP Ancol, memicu sorotan publik terhadap konsolidasi internal partai.

{{caption}}
Rakernas PDI Perjuangan 2026 Soroti Kebebasan Berbicara dan Isu Krusial Masyarakat

PDI Perjuangan menggelar Rakernas 2026 di Ancol, Jakarta, untuk membahas berbagai isu krusial yang menjadi sorotan masyarakat, termasuk kebebasan berbicara dan sistem Pilkada.

{{caption}}
PDI Perjuangan Tegaskan Dukungan Kuat Terhadap Pilkada Langsung, Hindari Debat Lama yang Sudah Selesai Konstitusional

PDI Perjuangan secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap Pilkada Langsung. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyoroti pentingnya mekanisme ini untuk menentukan pemimpin daerah dan menghindari perdebatan yang sudah usai secara konstitusional.

{{caption}}
PDIP Akan Bahas Wacana Pilkada Lewat DPRD dalam Rakernas

Rakernas PDIP 2026 membahas Pilkada langsung, dinamika geopolitik global, serta isu kebencanaan nasional sesuai arahan Ketua Umum Megawati.

{{caption}}
Hasto hingga Rocky Gerung Hadiri Rakernas PDI Perjuangan di Ancol

Sejumlah tokoh nasional, mulai dari Hasto Kristianto hingga Rocky Gerung, turut meramaikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, menarik perhatian publik.

{{caption}}
Ketum PPP Mardiono Tanggapi Putusan MK: Pilkada Langsung Tetap Pilihan Rakyat

Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Pilkada Langsung tetap dilaksanakan. Simak pandangan lengkapnya mengenai keputusan penting ini yang mengukuhkan kedaulatan rakyat.

{{caption}}
Putusan MK dan Komitmen Presiden Prabowo Tegaskan Keberlanjutan IKN

Putusan MK No. 71/PUU-XXIV/2026 menegaskan pemindahan ibu kota ke IKN bergantung pada Keputusan Presiden, memperkuat komitmen keberlanjutan IKN di bawah Presiden Prabowo.

{{caption}}
DPD Dorong Penyiapan Matang Regulasi Pemilu 2029 Pasca Putusan MK

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

{{caption}}
Hakim MK Minta Pemohon Rapikan Gugatan Uji Materiil UU Perkawinan

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.

{{caption}}
Putusan MK Syarat Pimpinan KPK: Jabatan Cukup Nonaktif, Tidak Perlu Lepas Permanen

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

{{caption}}
MK Tolak Uji UU Polri, Permohonan Masa Jabatan Kapolri Dinilai Kabur

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji Undang-Undang Polri terkait masa jabatan Kapolri, menyatakan permohonan tidak jelas dan kabur.