Respons Tidak Terduga PDIP Hari Kebudayaan Nasional Berbarengan dengan Ultah Prabowo

Ketua DPP PDIP menilai yang terpenting Indonesia memiliki HKN.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menilai, Hari Kebudayaan Nasional (HKN) yang bertepatan pada hari lahir Presiden Prabowo Subianto hanya kebetulan saja.

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon sebelumnya menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai HKN.

"Saya mengapresiasi, bahwa akan ada Hari Kebudayaan Nasional. Bahwa Hari Kebudayaan Nasional itu bertepatan dengan hari lahir bapak presiden ya kebetulan saja," kata Said kepada wartawan, Selasa (15/7).

Sehingga, menurutnya tidak perlu dilebih-lebihkan. Karena menurutnya, yang terpenting Indonesia memiliki HKN.

"Sehingga tidak perlu tendensius, tidak perlu lah kita ini melebih-lebihkan sesuatu yang penting substansinya bahwa kita punya Hari Kebudayaan Nasional," ujarnya.

"Kan itu yang paling penting. Sehingga dari pusat sampai daerah semua itu memberikan gambaran konkret tentang kearifan lokal budaya masing-masing, kan itu luar biasa dan tidak sesederhana yang kita bayangkan," sambungnya.

PDIP yang merupakan rival partai-partai pendukung Prabowo di Pilpres kemarin menegaskan, HKN yang bertepatan dengan hari kelahiran Prabowo tersebut tidak perlu dikait-kaitkan.

"Ya jangan dikait-kaitkan lah. Substansi pokoknya adalah kita punya Hari Kebudayaan Nasional," pungkasnya.

Sebelumnya, Fadli Zon menjelaskan alasan penetapan 17 Oktober sebagai HKN bertepatan dengan ulang tahun Prabowo.

Penetapan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesadaran kolektif bangsa Indonesia tentang pentingnya pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Tanggal 17 Oktober dipilih berdasarkan pertimbangan kebangsaan yang mendalam, merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo pada 17 Oktober 1951.

PP tersebut menetapkan Lambang Negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai bagian integral dari identitas bangsa.

"Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, tetapi filosofi hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan kekayaan budaya, toleransi, dan persatuan dalam keberagaman," tegas Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

"PP No. 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara merupakan tonggak sejarah penetapan Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol resmi Indonesia," lanjut Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Tujuan Penetapan Hari Kebudayaan Nasional

1. Penguatan identitas nasional, lambang garuda Pancasila dan bhinneka tunggal ika yang ditetapkan pada 17 Oktober 1951 adalah simbol pemersatu bangsa. Penetapan HKN diharapkan dapat mengingatkan seluruh rakyat Indonesia pentingnya menjaga identitas kebangsaan.

2. Pelestarian Kebudayaan sebagai momentum untuk mendorong upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan sebagai pondasi pembangunan.

3. Pendidikan dan Kebanggaan Budaya. Mendorong generasi muda untuk memahami akar budaya Indonesia dan menjadikannya sumber inspirasi dalam menghadapi tantangan global.

"17 Oktober adalah momen penting dalam perjalanan identitas negara kita. Ini bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang masa depan kebudayaan Indonesia yang harus dirawat oleh seluruh anak bangsa," ujar Menteri Fadli Zon.

Dengan ditetapkannya HKN, Pemerintah berkomitmen untuk: Meningkatkan pemahaman publik tentang nilai-nilai kebudayaan nasional. Memperkuat peran kebudayaan dalam memajukan peradaban bangsa. Menjadikan kebudayaan sebagai landasan pembangunan karakter dan kesejahteraan masyarakat.

Usulan ini awalnya datang dari kalangan seniman dan budayawan Yogyakarta yang terdiri dari para maestro tradisi dan kontemporer. Mereka melakukan kajian sejak Januari 2025 dan disampaikan ke Kementerian Kebudayaan setelah beberapa kali diskusi mendalam.