Respons Demokrat Soal Usulan Ambang Batas Parlemen Naik 7 Persen

Selain model tunggal, Nasdem juga mengusulkan skema berjenjang yang membedakan besaran ambang batas di tiap tingkatan.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa ambang batas parlemen masih tetap dibutuhkan sebagai syarat.

Partai Gerindra menyatakan masih menunggu perkembangan uji materi terhadap ketentuan ambang batas parlemen 4 persen, sembari mendorong proses politik yang lebih efisien di Indonesia.

Hasil kajian tersebut akan dibahas pemerintah secara bersama-sama, setelah itu pemerintah akan membahwanya ke DPR untuk dirapatkan.

Hal itu dia sampaikan, menanggapi usulan Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta politikus PBB, Yusril Ihza Mahendra.

Keputusan MK tersebut disambut pelbagai partai politik tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hakim meminta Pemohon memberikan alasan yang kuat atas permohonannya mengingat pasal tersebut sudah sering diuji dan diputus MK.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan tentang ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

MK menegaskan hanya meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen.

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Sekjen NasDem menilai ambang batas parlemen merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi.

Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR menyatakan bahwa pengawasan Golkar terhadap pemerintah lebih substantif dan efektif dibanding oposisi, karena terlibat sejak perencanaan.

Pendiri Cyrus Network, Hasan Nasbi, menyoroti Peluang PSI Masuk Senayan, menekankan pentingnya kerja keras dan konsistensi partai dalam membangun mesin politik serta struktur yang solid.

Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mempercepat Reformasi APH di Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Langkah ini diambil menyikapi berbagai keluhan publik.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menegaskan **Peran DPD RI** kini tak hanya urus daerah, tapi juga isu krusial seperti lingkungan dan perubahan iklim. Simak inisiatifnya!

Organisasi sayap Golkar, MKGR, tegas **bantah terlibat demonstrasi** di kompleks parlemen Jakarta. Mereka menyesalkan penyalahgunaan atribut oleh oknum tak dikenal. Mengapa insiden ini terjadi dan apa respons MKGR?

Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, meminta maaf atas tragedi demokrasi yang terjadi dan menyerukan DPR introspeksi diri demi mendengarkan aspirasi publik lebih baik.

KPK mengusulkan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi dua periode.

Baik NasDem maupun Gerindra menyatakan mereka baru mendengar isu tersebut dan tidak ada rencana untuk bergabung.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan bahwa Ketua Umum Surya Paloh menawarkan konsep blok politik, bukan merger atau fusi partai, menanggapi isu NasDem dan Gerindra akan merger.

Jubir PSI ungkap isi pembicaraan empat mata dengan Jokowi. Singgung isu upaya pengambilalihan NasDem.

Bestari mengungkapkan, salah faktor yang menyebabkan kader NasDem maupun partai lainnya gabung ke PSI karena faktor Jokowi.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo menilai usulan tersebut sangat baik untuk dimasukkan ke RUU Natkotika.