Respons Demokrat Soal Usulan Ambang Batas Parlemen Naik 7 Persen

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengusulkan ambang batas parlemen diturunkan menjadi 2 atau 3 persen, menanggapi wacana kenaikan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Selain model tunggal, Nasdem juga mengusulkan skema berjenjang yang membedakan besaran ambang batas di tiap tingkatan.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa ambang batas parlemen masih tetap dibutuhkan sebagai syarat.

Partai Gerindra menyatakan masih menunggu perkembangan uji materi terhadap ketentuan ambang batas parlemen 4 persen, sembari mendorong proses politik yang lebih efisien di Indonesia.

Hasil kajian tersebut akan dibahas pemerintah secara bersama-sama, setelah itu pemerintah akan membahwanya ke DPR untuk dirapatkan.

Hal itu dia sampaikan, menanggapi usulan Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta politikus PBB, Yusril Ihza Mahendra.

Keputusan MK tersebut disambut pelbagai partai politik tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan tentang ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

MK menegaskan hanya meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen.

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Sekjen NasDem menilai ambang batas parlemen merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi.

Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Seorang pemuda dari Zaria, Nigeria, berhasil mencuri perhatian masyarakat setelah kiprah politiknya yang menarik perhatian publik.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR menyatakan bahwa pengawasan Golkar terhadap pemerintah lebih substantif dan efektif dibanding oposisi, karena terlibat sejak perencanaan.

Pendiri Cyrus Network, Hasan Nasbi, menyoroti Peluang PSI Masuk Senayan, menekankan pentingnya kerja keras dan konsistensi partai dalam membangun mesin politik serta struktur yang solid.

Komisi III DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mempercepat Reformasi APH di Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Langkah ini diambil menyikapi berbagai keluhan publik.

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menegaskan **Peran DPD RI** kini tak hanya urus daerah, tapi juga isu krusial seperti lingkungan dan perubahan iklim. Simak inisiatifnya!

Organisasi sayap Golkar, MKGR, tegas **bantah terlibat demonstrasi** di kompleks parlemen Jakarta. Mereka menyesalkan penyalahgunaan atribut oleh oknum tak dikenal. Mengapa insiden ini terjadi dan apa respons MKGR?

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Edison maju dalam Pilkada Muara Enim 2024 berpasangan dengan Sumarni. Pasangan ini diusung Partai NasDem, Golkar, dan PDI Perjuangan.

Sahroni mengklaim, NasDem sudah menjalankan kewajiban 30 persen caleg perempuan sejak lama.

KPK mengusulkan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi dua periode.

Baik NasDem maupun Gerindra menyatakan mereka baru mendengar isu tersebut dan tidak ada rencana untuk bergabung.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan bahwa Ketua Umum Surya Paloh menawarkan konsep blok politik, bukan merger atau fusi partai, menanggapi isu NasDem dan Gerindra akan merger.