Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kerusuhan Hari Buruh di Bandung, Polisi Bubarkan Massa Ricuh Berpakaian Hitam

{{caption}}
Fenomena Awan Pelangi Hiasi Langit Jonggol, Warna-warni Memikat Warga

{{caption}}
Momen Massa Hari Buruh Beraksi Main Bola di Tengah Jalan Gedung DPR

{{caption}}
Pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Terkait Penyebaran Fitnah dan Disinformasi Terhadap Kepala Negara

{{caption}}
Menegangkan Bus Wisata Terjun ke Jurang 15 Meter di Toba, Begini Nasib 58 Penumpangnya

{{caption}}
Emosi Disalip Truk, 2 Pria di Lampung Aniaya Sopir hingga Babak Belur

Topik Terkait
{{caption}}
Nasdem Usul Ambang Batas Parlemen Tunggal: Tak Lolos Nasional, Kursi DPRD Hangus

Selain model tunggal, Nasdem juga mengusulkan skema berjenjang yang membedakan besaran ambang batas di tiap tingkatan.

{{caption}}
Respons Demokrat Soal Usulan Ambang Batas Parlemen Naik 7 Persen

MK sebelumnya menilai angka yang terlalu tinggi berisiko membuang suara rakyat yang telah diberikan dalam pemilu.

{{caption}}
Ketua MPR Nilai Usulan Ambang Batas Parlemen 7 Persen Terlalu Tinggi

Meski begitu, dia mengatakan bahwa ambang batas parlemen masih tetap dibutuhkan sebagai syarat.

{{caption}}
PKB Tegaskan Ambang Batas Parlemen Tetap Dibutuhkan Meski Ada Putusan MK

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan partainya meyakini ambang batas parlemen masih krusial untuk stabilitas politik nasional, meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terbaru.

{{caption}}
PDI Perjuangan Kaji Ulang Ambang Batas Parlemen, Dorong Demokrasi Efektif

PDI Perjuangan mengkaji ulang ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu. Ini demi memastikan sistem demokrasi Indonesia efektif dan stabil, serta mengoptimalkan representasi politik.

{{caption}}
Komisi II DPR: Parliamentary Threshold Kunci Partai Sehat dan Pemerintahan Efektif

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan Parliamentary Threshold krusial demi mewujudkan partai politik yang terlembaga kuat dan pemerintahan yang efektif di Indonesia.

{{caption}}
Said Abdullah: Parliamentary Threshold Perlu untuk Efektivitas Demokrasi, Bukan Fraksi Gabungan Paksa

Usulan mengganti mekanisme PT dengan pembentukan fraksi gabungan dari partai-partai kecil justru berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam praktik politik

{{caption}}
Peluang Parliamentary Threshold 1 Persen di Pemilu 2029 Masih Terbuka, Parpol Kecil Bisa Jadi 1 Fraksi

Keputusan penurunan PT menjadi 1 persen berada di tangan pembuat undang-undang (UU).

{{caption}}
Respons Yusril, Dasco Singgung Partai yang Enggak Pernah Dapat Ambang Batas Parlemen

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai ada plus minus jika ambang batas parelemen atau parliamentary threshold dihapus oleh MK.

{{caption}}
MK Bantah Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Tegaskan Hanya Minta Atur Ulang

MK menegaskan hanya meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen.

{{caption}}
Nasdem Tolak Usulan KPK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol

KPK mengusulkan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi dua periode.

{{caption}}
Dasco Bantah Kabar Rencana Merger Gerindra-NasDem

Baik NasDem maupun Gerindra menyatakan mereka baru mendengar isu tersebut dan tidak ada rencana untuk bergabung.

{{caption}}
NasDem Tegaskan Konsep Blok Politik Surya Paloh, Bukan Merger Partai

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan bahwa Ketua Umum Surya Paloh menawarkan konsep blok politik, bukan merger atau fusi partai, menanggapi isu NasDem dan Gerindra akan merger.

{{caption}}
Blak-blakan Jokowi ke Jubir PSI Bicara 4 Mata Singgung Isu Pengambilalihan NasDem

Jubir PSI ungkap isi pembicaraan empat mata dengan Jokowi. Singgung isu upaya pengambilalihan NasDem.

{{caption}}
Bestari Barus Sebut Ada 15-20 Anggota DPR Aktif akan Gabung ke PSI

Bestari mengungkapkan, salah faktor yang menyebabkan kader NasDem maupun partai lainnya gabung ke PSI karena faktor Jokowi.

{{caption}}
BNN Usul Pelarangan Vape, NasDem: Bagus, Bisa Masuk RUU Narkotika

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo menilai usulan tersebut sangat baik untuk dimasukkan ke RUU Natkotika.

{{caption}}
Usulan Ambang Batas Parlemen 7 Persen, PKS: Cukup 4 Persen Tak Perlu Naik

Menurut Kholid, ambang batas parlemen dibutuhkan sebagai mekanisme menjaga stabilitas politik di parlemen. politik di DPR bisa semakin besar.

{{caption}}
Polemik Ambang Batas Parlemen: Gerindra Pantau Uji Materi dan Harapkan Sistem Efisien

Partai Gerindra menyatakan masih menunggu perkembangan uji materi terhadap ketentuan ambang batas parlemen 4 persen, sembari mendorong proses politik yang lebih efisien di Indonesia.

{{caption}}
PBB Tolak Ambang Batas Parlemen Tinggi, Sebut Merugikan Rakyat dan Kaum Marginal

Partai Bulan Bintang (PBB) menolak keras ambang batas parlemen yang tinggi, menegaskan kebijakan tersebut merugikan masyarakat luas, terutama kaum marginal, dan menyerukan perubahan.

{{caption}}
Ketua MPR Sebut Parliamentary Threshold Tidak Perlu Diubah, Ini Alasannya

Hal itu dia sampaikan, menanggapi usulan Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta politikus PBB, Yusril Ihza Mahendra.

{{caption}}
PPP Gugat Ambang Batas Parlemen ke MK

Hakim meminta Pemohon memberikan alasan yang kuat atas permohonannya mengingat pasal tersebut sudah sering diuji dan diputus MK.

{{caption}}
PPP Minta Dukungan PKB untuk Lolos 'Parlementary Threshold' di MK

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berharap PPP lolos ambang batas parlemen dari perjuangannya di MK.