Perludem Ungkap Pola Praktik Jual Beli Suara

Bivitri menilai, modus ketua KPPS TPS 028, Pinang Ranti, Makassar, Jaktim yang mencoblos 19 surat suara milik Pramono-Rano bukan hal baru.

Said Abdullah menyarankan supaya masyarakat turut menolak praktik politik transaksional.

Usul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR

Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.

Mahfud meminta agar masyarakat tidak tergiur politik uang atau menjual suara ke pihak yang tidak bertanggung jawab.

Prabowo menekankan masyarakat harus pandai dan berani memilih pemimpin dan wakil rakyat yang benar.

Partai Gerindra menyatakan masih menunggu perkembangan uji materi terhadap ketentuan ambang batas parlemen 4 persen, sembari mendorong proses politik yang lebih efisien di Indonesia.

KPU RI akhirnya membatalkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025, membuka jalan bagi transparansi dokumen capres cawapres. Apa dampaknya bagi pemilu mendatang?

Segala informasi yang ada di dalam website tersebut sudah tidak lagi di bawah kendali dan pengelolaan Perludem.

Perludem masih melakukan pemantauan di lima daerah, termasuk di Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.

Titi Anggraini menilai pada penyelenggaraan Pilkada 2024, belum banyak yang mengusung kebutuhan maupun peran perempuan.

Terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024 berdasarkan data per Rabu (4/9).

Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan provokasi terhadap pemerintah tidak tepat dilakukan saat ini, menekankan pentingnya persatuan nasional di tengah ketidakpastian global.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya institusionalisasi partai dalam forum internasional CALD di Filipina, mengungkap kunci ketahanan partai menghadapi tekanan politik.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

Pencairan Dana Parpol Kudus tahun 2026 senilai Rp2,57 miliar masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya, memastikan akuntabilitas anggaran.

Partai NasDem Kabupaten Bogor meresmikan kantor baru di pusat perkantoran Pemkab Bogor, menandai penguatan konsolidasi dan kebangkitan partai pasca-Pemilu 2024.

Pemerintah Kota Palu menyerahkan bantuan operasional kepada Bawaslu dan KPU, diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga penyelenggara Pemilu demi demokrasi yang lebih baik di Palu.