Fenomena Politik Uang dalam Pemilu, Begini Pengaruhnya

Menjelang waktu pemilihan umum, kita mungkin sudah tidak asing dengan istilah serangan fajar, yaitu pembagian uang yang dilakukan di pagi hari. Praktik yang meresahkan ini termasuk bentuk politik uang.

Politik uang dalam pemilu memang sudah menjadi rahasia umum. Tujuan sudah jelas, untuk memengaruhi pilihan suara masyarakat menjelang waktu pemilihan.

Praktik politik uang dalam pemilu dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana bagi pelaku.

Artikel berikut ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang politik uang dalam pemilu dan bagaimana pengaruhnya di tengah masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena politik uang dalam pemilu, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang lebih efektif dalam memperjuangkan demokrasi yang sehat, adil, dan representatif.

Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih atau penyelenggara pemilu untuk memengaruhi pilihan suara mereka. Praktik ini dapat merusak kualitas demokrasi, karena mengurangi kesadaran politik masyarakat, menimbulkan korupsi, dan menghambat kesejahteraan rakyat.

• Politik uang menghambat partisipasi politik masyarakat. Politik uang dapat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik, karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh. Hal ini karena mereka merasa sudah terbeli dengan uang politik. Sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 58,8% masyarakat Indonesia merasa bahwa politik uang dapat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik.

• Politik uang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Politik uang dapat menurunkan kualitas pemimpin yang terpilih, karena mereka tidak dipilih berdasarkan kinerja, visi, misi, atau program, melainkan berdasarkan uang atau materi yang diberikan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, karena mereka merasa tidak diwakili oleh pemimpin yang mereka pilih. Politik uang juga dapat memicu korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara, karena pemimpin yang terpilih akan berusaha mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk politik uang.

• Politik uang meningkatkan ketidakmerataan peluang. Politik uang dapat memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi dalam pemilihan umum. Calon yang memiliki sumber daya finansial yang cukup besar dapat membeli dukungan dan memperoleh keuntungan dibandingkan dengan calon lain yang kurang mampu secara finansial. Hal ini dapat menghambat partisipasi politik yang setara dan adil. Politik uang juga dapat mengabaikan hak-hak masyarakat yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, minoritas, dan kelompok marginal lainnya.

Merusak integritas demokrasi:

Politik uang merusak integritas pemilihan umum dan mencederai prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Kandidat atau partai politik yang menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilihan dapat memperoleh keuntungan tidak adil dan mengorbankan kepentingan rakyat.

Meningkatkan ketidakmerataan peluang:

Praktik politik uang cenderung memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi dalam pemilihan umum. Calon yang memiliki sumber daya finansial yang cukup besar dapat membeli dukungan dan memperoleh keuntungan dibandingkan dengan calon lain yang kurang mampu secara finansial. Hal ini dapat menghambat partisipasi politik yang setara dan adil.

Menimbulkan korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara:

Politik uang juga sering terkait dengan praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara. Calon atau partai politik yang menggunakan politik uang sering kali mendapatkan dana dari sumber yang tidak jelas atau menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Hal ini merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan.

• Pendidikan dan sosialisasi: Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi politik uang, serta hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.

• Transparansi pembiayaan kampanye: Melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye secara jujur dan akuntabel, serta mengawasi dan menindak pelanggaran yang terkait dengan pendanaan politik.

• Pengawasan independen: Memperkuat peran lembaga pengawas pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta melibatkan masyarakat sipil, media, dan akademisi dalam mengawasi jalannya pemilu dan menegakkan aturan yang berlaku.

• Penegakan hukum yang tegas: Memberikan sanksi administratif dan pidana yang tegas dan proporsional bagi pelaku politik uang, baik calon, tim kampanye, maupun pemilih, serta memastikan proses hukum yang cepat, adil, dan transparan.

• Pendidikan politik: Mendorong partai politik dan calon untuk melakukan kaderisasi dan rekrutmen yang berkualitas, serta menyampaikan visi, misi, dan program yang jelas dan realistis kepada masyarakat, tanpa menggunakan uang atau materi lainnya.

• Partisipasi aktif masyarakat: Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilu, baik sebagai pemilih, saksi, relawan, maupun pengawas, serta melaporkan segala bentuk politik uang yang terjadi di sekitar mereka.