Pemprov Sumsel Kaji Kenaikan Dana Bantuan Parpol, Prioritaskan Fiskal Daerah

Badan Kesbangpol Rejang Lebong telah mencairkan Rp1,8 miliar Bantuan Partai Politik untuk sembilan parpol. Penyaluran ini sempat tertunda karena audit BPK, namun kini tuntas. Siapa saja penerimanya?

Pemerintah Kabupaten Manokwari mengalokasikan Rp1,5 miliar untuk Bantuan Parpol Manokwari pada 2025. Dana ini disalurkan ke 13 partai, namun ada syarat ketat dan mekanisme verifikasi yang harus dipatuhi.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyalurkan Rp1,7 miliar **bantuan keuangan partai politik** kepada 12 parpol di DPRD setempat. Ketahui bagaimana dana hibah ini akan dimanfaatkan untuk demokrasi dan pendidikan politik.

Meskipun Pemkab Ponorogo telah menyiapkan Rp1,1 miliar untuk kenaikan Banpol Ponorogo, usulan tersebut belum disetujui Pemprov Jatim. Apa alasannya dan kapan bisa terealisasi?

Badan Kesbangpol Rejang Lebong segera mencairkan total Rp1,8 miliar bantuan parpol untuk 9 partai di DPRD. Penasaran partai mana saja yang menerima dan berapa jumlahnya?

DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan pentingnya Partai Politik Utamakan Kepentingan Rakyat di atas segalanya demi kemajuan Ibu Kota. Pesan ini disampaikan saat pelantikan pengurus PAN DKI Jakarta.

KPU NTB aktif mendorong seluruh partai politik peserta pemilu untuk melakukan pemutakhiran data keanggotaan dan kepengurusan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) demi menjaga akurasi data dan mendukung kualitas demokrasi.

Figur Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dinilai memperkuat citra PSI sebagai partai anak muda dan dekat dengan Presiden Jokowi, namun survei LPI mengungkap elektabilitas PSI masih di bawah ambang batas parlemen.

Badan Pengkajian MPR RI menggelar diskusi mendalam untuk mengkaji penguatan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia, menyoroti tantangan dan refleksi kualitas demokrasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta menekankan bahwa partai politik harus kembali menjalankan fungsi sebagai mesin perubahan sosial, bukan sekadar mengikuti arus opini publik. Simak pandangannya tentang peran partai dalam memimpin masyarakat men

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid telah resmi mengajukan pengunduran diri dari Partai Hanura setelah 16 tahun. Keputusan ini memicu spekulasi akan kepindahannya ke Partai Gerindra.

Pemerintah Kabupaten Banggai mengalokasikan Rp1,13 triliun untuk belanja pegawai pada APBD 2026, mencapai 41,70% dari total belanja daerah, jauh di atas batas 30% sesuai UU HKPD.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memprioritaskan penataan Ruas Kalimalang tahun 2026 untuk meningkatkan infrastruktur jalan dan kenyamanan pengguna. Simak detail tiga titik fokusnya!

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengalokasikan dana sebesar Rp51,5 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 ASN Tangsel dan pensiunan, siap dicairkan bagi belasan ribu penerima.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) terus mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah untuk menjaga kepercayaan publik serta mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya penerapan prinsip 5T dalam pengelolaan Dana Otsus Papua guna memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.