LIVE

Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara

DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.

dprd dki
DPRD DKI menggelar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (24/7/2023). (Liputan6.com/Winda Nelfira)
DPRD DKI menggelar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (24/7/2023). (Liputan6.com/Winda Nelfira) (@ 2023 merdeka.com)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengusulkan dana hibah atau dana bantuan bagi 10 partai politik (parpol) naik menjadi Rp10.000 per suara.

Anggota Badan Anggaran DPRD Jakarta, Neneng Hasanah menyampaikan usulan itu dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2024.

Neneng mengungkapkan alasan mengusulkan hal itu karena bantuan dana bagi 10 parpol di Jakarta masih jauh dari angka ideal.

"Bantuan Keuangan bagi partai politik di Provinsi DKI Jakarta masih sangat jauh dari jumlah ideal dan nilai besaran yang direkomendasikan oleh KPK RI dan LIPI, sebagai gambaran Provinsi Jawa Barat sudah mengalokasikan dana parpol yang lebih tinggi yakni sebesar Rp10.000,- per suara," kata Neneng dalam keterangan, dikutip Rabu (21/8).

DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut. Sehingga, dapat ditingkatkan dalam pembahasan APBD DKI Jakarta tahun Anggaran 2025.

"DPRD meminta agar dana hibah dan dana bantuan partai politik dijalankan sesuai proposal pengajuannya dan disalurkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.

Adapun dana hibah untuk 10 partai politik di DPRD DKI Jakarta juga pernah diusulkan naik pada 2023, yang dihitung per suara menjadi Rp7.500, atau naik sebesar Rp2.500 dari Rp5.000 per suara sejak 2022.

Meski begitu, usulan tersebut belum pernah diketok palu atau tak kunjung disetujui Komis A DPRD DKI Jakarta secara aklamasi di rapat pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2023.

"Terhadap pelaksanaan dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang kredibel," ujar Neneng.

Sebagai informasi, pada 2023 lalu PDI Perjuangan (PDIP) memperoleh belanja hibah atau dana bantuan parpol dengan jumlah terbanyak dari Pemprov DKI Jakarta senilai Rp10.022.430.000.

Lalu, Gerindra Rp7.018.447.500, PKS Rp6.877.537.500, lalu PSI dengan dana hibah Rp3.033.810.000, Partai Demokrat Rp2.898.255.000, Partai Amanat Nasional (PAN) Rp2.819.115.000.

Kemudian, Partai NasDem memperoleh hibah sebesar Rp2.323.425.000, PKB Rp2.311.590.000, Golkar Rp2.251.845.000, dan PPP dengan total hibah Rp1.326.262.500.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Supriatin
Editor Supriatin
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Duduk Perkara Korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby

{{caption}}
Korupsi di Riau 7 Kali Sejak 2007, Terbaru Bupati Kuansing

{{caption}}
Kebakaran TPA Jatiwaringin 12 Km dari Bandara Soekarno-Hatta

{{caption}}
Sidang Perdana Dokter Tifa Digelar Besok, Bisa Ditonton Live

{{caption}}
Momen Prabowo Lihat Teknologi Buatan Lokal di Pameran Bhayangkara

{{caption}}
Ledakan Besar Pabrik di Semarang, Getarannya Seperti Gempa

Topik Terkait
{{caption}}
Pencairan Dana Parpol Kudus 2026 Tertunda, Menanti LHP BPK

Pencairan Dana Parpol Kudus tahun 2026 senilai Rp2,57 miliar masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya, memastikan akuntabilitas anggaran.

Pencairan Dana Parpol Kudus
{{caption}}
Pemprov Sumsel Kaji Kenaikan Dana Bantuan Parpol, Prioritaskan Fiskal Daerah

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mengkaji usulan kenaikan dana bantuan parpol. Kebijakan ini mempertimbangkan kebutuhan operasional partai, namun tetap menjaga stabilitas fiskal daerah.

Partai Politik
{{caption}}
Fakta Menarik: PAN Raih Terbesar! Rejang Lebong Cairkan Rp1,8 Miliar Bantuan Partai Politik untuk 9 Parpol

Badan Kesbangpol Rejang Lebong telah mencairkan Rp1,8 miliar Bantuan Partai Politik untuk sembilan parpol. Penyaluran ini sempat tertunda karena audit BPK, namun kini tuntas. Siapa saja penerimanya?

Partai Politik
{{caption}}
Pemkab Bangka Barat Kucurkan Rp1,7 Miliar Bantuan Keuangan Partai Politik, Ini Manfaatnya!

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyalurkan Rp1,7 miliar **bantuan keuangan partai politik** kepada 12 parpol di DPRD setempat. Ketahui bagaimana dana hibah ini akan dimanfaatkan untuk demokrasi dan pendidikan politik.

Bangka Barat
{{caption}}
Terungkap! Total Rp1,8 Miliar Bantuan Parpol Rejang Lebong Cair untuk 9 Partai, Ada Apa Saja?

Badan Kesbangpol Rejang Lebong segera mencairkan total Rp1,8 miliar bantuan parpol untuk 9 partai di DPRD. Penasaran partai mana saja yang menerima dan berapa jumlahnya?

Partai Politik
{{caption}}
Rincian Bantuan Keuangan untuk Partai Politik: PDIP Terbesar

Bantuan ini sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.9.1-068 tahun 2025 tentang pemberian bantuan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI.

Kemendagri
{{caption}}
KPK dan PKB Bertemu Bahas Tata Kelola sampai Wacana Kenaikan Dana Bantuan Parpol

KPK menggelar pertemuan dengan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) untuk mendiskusikan tata kelola partai politik.

PKB
{{caption}}
Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?

Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Pilgub DKI 2024
{{caption}}
Bukan Rp180 Ribu, PSI Revisi Pengeluaran Dana Kampanye Rp24 Miliar

artai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyerahkan laporan terbaru terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta Pemilu 2024 kepada KPU.

Kaesang Pangarep
{{caption}}
Laporan Awal Dana Kampanye PDIP Terbanyak Capai Rp183 Miliar, PBB Terkecil Rp301 Juta

Setelah PDI Perjuangan, penerimaan partai terbesar selanjutnya adalah PAN, Golkar dan PPP senilai Rp20-an miliar.

Laporan Dana Kampanye
{{caption}}
DPRD DKI Dorong Percepatan Penanganan Banjir dan Macet Jakarta Jelang Usia Lima Abad

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mendesak Pemprov DKI untuk serius mempercepat penanganan banjir dan macet Jakarta, pekerjaan rumah utama menjelang usia lima abad kota ini, demi transformasi menjadi kota global.

banjir jakarta
{{caption}}
Legislator DKI Tekankan Kolaborasi Atasi Sampah Jakarta, Hindari Ketergantungan Bantargebang

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti pentingnya Kolaborasi Atasi Sampah DKI Jakarta secara menyeluruh, dari edukasi masyarakat hingga strategi jangka panjang, demi kemandirian pengelolaan sampah dan menghindari krisis serupa masa lalu.

dprd dki
{{caption}}
DPRD DKI Nilai Sistem Parkir Manual Dinilai Rawan Kebocoran PAD

DPRD DKI mendorong digitalisasi parkir dan sistem pembayaran cashless untuk menekan kebocoran PAD dari sektor parkir off street.

berita update
{{caption}}
Ganti Pimpinan DPRD DKI, PKS Tegaskan Tidak Ada Konflik Internal

PKS mengganti Ketua DPRD DKI dari Khoirudin ke Suhud Alynudin. Partai menyebut keputusan ini bagian konsolidasi, bukan konflik internal.

berita update
{{caption}}
Legislator Desak DLH DKI Benahi Sistem Pengelolaan Sampah Tambora yang Menggunung

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyoroti serius masalah Pengelolaan Sampah Tambora yang kian menggunung, mendesak DLH DKI segera bertindak konkret dan berkelanjutan.

dinas lingkungan hidup
{{caption}}
DPRD DKI Desak Pemprov Perketat Pengawasan Pendatang Jakarta Pasca-Lebaran

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti lonjakan pendatang pasca-Lebaran, mendesak Pemprov DKI untuk memperketat pengawasan pendatang Jakarta demi melindungi warga lokal dari dampak ekonomi dan sosial yang mungkin timbul.

dprd dki