Pemkab Gorontalo Ajukan Perampingan SOTK ke DPRD, Targetkan Tata Kelola Efisien
Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyerahkan rancangan perampingan SOTK kepada DPRD, bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, Provinsi Gorontalo, secara resmi menyerahkan rancangan perampingan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kepada DPRD Kabupaten Gorontalo. Penyerahan ini dilakukan dalam rapat paripurna tingkat pertama yang menjadi langkah awal menuju reformasi birokrasi daerah. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien di wilayah tersebut.
Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menjelaskan bahwa pengajuan rancangan ini merupakan usulan perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2016. Perda tersebut sebelumnya mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di Kabupaten Gorontalo. Kondisi organisasi perangkat daerah saat ini dinilai terlalu besar, sehingga memerlukan penyesuaian nomenklatur dan fungsi yang lebih relevan.
Perampingan SOTK ini bukan sekadar pengurangan jumlah kantor atau instansi semata. Lebih dari itu, upaya ini bertujuan untuk penyelarasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) agar tidak terjadi tumpang tindih urusan antarlembaga. Langkah strategis ini juga diproyeksikan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah melalui penghematan biaya operasional birokrasi.
Urgensi Perampingan Struktur Organisasi Daerah
Bupati Sofyan Puhi menegaskan bahwa struktur organisasi perangkat daerah saat ini dinilai terlalu “gemuk”. Kondisi ini menghambat efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian nomenklatur dan fungsi yang lebih relevan dengan kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah.
Rencananya, sebanyak 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada akan dilebur ke instansi lainnya. Dengan penataan ulang ini, jumlah OPD di Kabupaten Gorontalo akan berkurang secara signifikan, diperkirakan menjadi sekitar 20-an instansi saja. Perubahan ini diharapkan menciptakan struktur yang lebih ramping dan responsif terhadap dinamika pemerintahan.
Perampingan ini diharapkan mampu menghilangkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar instansi yang selama ini mungkin terjadi. Penyelarasan tupoksi ini krusial untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kinerja birokrasi secara keseluruhan. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Selain itu, langkah ini diproyeksikan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah secara lebih bijak. Penghematan biaya operasional birokrasi menjadi salah satu target utama dari kebijakan ini. Dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk program-program pembangunan yang lebih prioritas dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Harapan dan Target Implementasi Perampingan SOTK
Pihak legislatif, dalam hal ini DPRD Kabupaten Gorontalo, diharapkan dapat segera menindaklanjuti usulan perampingan SOTK ini. Pembahasan akan dilakukan secara intensif di tingkat Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk khusus untuk menangani rancangan perubahan Perda tersebut. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan proses ini.
Bupati Sofyan menargetkan proses pembahasan internal di DPRD dapat rampung dalam waktu dekat. Percepatan ini penting agar struktur organisasi yang baru bisa segera diimplementasikan tanpa menunda program-program pembangunan. Implementasi yang cepat akan memungkinkan pemerintah daerah untuk segera merasakan manfaat dari efisiensi yang ditargetkan.
“Insya Allah proses ini mungkin selesai dalam waktu dua minggu,” ungkap Sofyan Puhi. Pemerintah daerah sangat berharap DPRD membahasnya secara maksimal dan komprehensif. Tujuannya adalah agar dihasilkan struktur organisasi yang benar-benar mampu mendukung percepatan pembangunan daerah.
Struktur organisasi yang baru diharapkan tidak hanya efisien tetapi juga adaptif terhadap berbagai perubahan dan tantangan. Ini merupakan komitmen Pemkab Gorontalo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Sumber: AntaraNews
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8782149/original/002861400_1782877955-Cek_fakta_-_SIM_seumur_hidup.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8776218/original/071834200_1782868688-prabowo_polisi3.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8782142/original/004398600_1782877747-11fe553a-f56b-4c51-97d0-127eefa38871.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8782139/original/025749600_1782877485-WhatsApp_Image_2026-07-01_at_10.39.54.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8778484/original/053323400_1782876126-9ff140f3-64d2-42a8-8820-01098dd53490.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8776324/original/068771100_1782874676-2ac5bfe4-aece-4cf0-b209-82f273d70cf6.jpg)
