PDIP Jadi Penyeimbang Pemerintahan, Ganjar Pastikan Tetap Buka Komunikasi dengan Siapa Pun

Ganjar menyebut sebagai partai penyeimbang di pemerintahan, PDIP masih akan tetap membuka komunikasi dengan siapa pun.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo memastikan terpilihnya Hasto Kristiyanto kembali sebagai Sekjen tak bakal menghambat komunikasi partai berlambang banteng tersebut dengan pemerintah pusat. Ganjar menyebut sebagai partai penyeimbang di pemerintahan, PDIP masih akan tetap membuka komunikasi dengan siapa pun.

"Saya kira terjadi komunikasi kan. Waktu Kongres juga ada komunikasi kan. Kan ada yang posting-posting itu, gitu kan. Jadi sebenarnya komunikasi jalan. Maka sebagai partai penyeimbang, tentu komunikasi akan dibuka dengan siapa pun," kata Ganjar di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/8).

Ganjar menjelaskan, terpilihnya Hasto sebagai Sekjen merupakan kewenangan Megawati. Kendati mengaku tidak mengetahui keputusan Megawati tersebut, Ganjar meyakini kader yang dipilih Megawati dalam struktur baru kepengurusan PDIP bakal mampu membangun partai dengan baik.

"Kita yakin betul bahwa kawan-kawan ini adalah dianggap, kawan-kawan yang dianggap bisa membangun partai bisa mengerjakan tugas dengan baik gitu ya," ujar Ganjar.

Sebelum pelantikan dilakukan, Ganjar menuturkan, Megawati memberikan pembekalan pembekalan dan bercerita tentang situasi terkini politik Indonesia.

Megawati disebut menaruh perhatian kepada isu Pemilihan Umum (Pemilu) hingga harga beras di pasaran. Sehingga, kepengurusan PDIP yang baru diminta lebih gencar turun ke masyarakat di lapisan paling bawah.

"Ini tadi menarik untuk disampaikan, lalu ibu bicara soal pendidikan, ibu bicara soal kesehatan, termasuk rasio dokter dan bagaimana memenuhi, agar kita bisa melakukan percepatan pembangunan kesehatan," kata Ganjar.

PDIP Daftarkan Susunan Pengurus ke Kemenkum

PDI Perjuangan (PDIP) mendaftarkan susunan lengkap dewan pimpinan pusat (DPP) partai ke Kementerian Hukum (Kemenkum). Pendaftaran dilakukan usai pelantikan tambahan anggota kepengurusan rampung digelar pada Kamis (14/8).

“InsyaAllah secepatnya, kita sudah komunikasi dengan pihak Kumham,” kata Ganjar.

Menurut Ganjar, saat ini DPP masih dalam tahap melengkapi pelbagai persyaratan administratif untuk pendaftaran. "Beberapa syarat administratif sedang disiapkan dari masing-masing kepengurusan yang baru,” ujar Ganjar.

Ganjar menjelaskan, persyaratan administratif itu meliputi, identitas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan penunjukan notaris. Dia menyebut dokumen-dokumen itu biasanya dapat dipersiapkan dalam waktu yang singkat.

“Mungkin kalau minggu ini bisa dikumpulkan, rasanya tinggal minta jadwal saja ke Kumham. Kumham juga sudah siap,” kata dia.

Diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali melantik sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP masa bakti 2025-2025, Kamis (14/8). Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP.

Adapun pelantikan digelar di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pelantikan dipimpin langsung Megawati Soekarnoputri.

“Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu.

Diketahui, sejumlah nama yang masuk ke dalam daftar DPP PDI Perjuangan masa bakti 2025-2030 belum dilantik secara resmi oleh Megawati. Rinciannya, Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, serta Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.

Lalu, ada Andreas Eddy Susetyo sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM, Andreas Hugo Pareira sebagai Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Dolfie O.F.P. sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal, Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan, Mercy Barends sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia.