Megawati Rangkap Jabatan Ketum-Sekjen di DPP PDIP 2025-2030, Ini Alasannya Bikin Kaget

Pengurus DPP PDIP untuk periode 2025-2030 yang beranggotakan 37 nama telah resmi dilantik oleh Megawati Soekarnoputri.

PDIP telah mengumumkan susunan lengkap kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk periode 2025-2030, hasil dari Kongres ke-6 PDIP. Namun, nama Hasto Kristiyanto tidak termasuk dalam daftar tersebut.

Hasto sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP pada periode sebelumnya dan baru saja mendapatkan amnesti bebas dari tahanan. Untuk periode ini, jabatan Sekjen masih dipegang oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Sekretaris Jenderal belum diputuskan Ibu," ungkap Ketua SC Kongres ke-6 PDIP, Komarudin Watubun, dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, pada hari Sabtu (2/8) yang dilansir oleh Antara.

"Jadi, masih merangkap," tambahnya.

Sementara itu, pengurus DPP PDIP untuk periode 2025-2030 yang terdiri dari 37 nama telah dilantik oleh Megawati Soekarnoputri. Pelantikan tersebut diikuti dengan pengambilan sumpah jabatan bagi seluruh pengurus yang hadir secara fisik di lokasi acara.

Berikut adalah struktur lengkap DPP PDI Perjuangan

Berikut adalah struktur lengkap DPP PDI Perjuangan untuk periode 2025 hingga 2030:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

Struktur pengurus DPP PDI Perjuangan untuk periode 2025--2030 terdiri dari berbagai ketua bidang. Diantaranya adalah:

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
2. Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdulla
3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto
5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat
6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus
7. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani
8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo
9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly
10. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama
11. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno
12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Puti Guntur Soekarno
13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan: Abdullah Azwar Anas
14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini
15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja: Darmadi Durianto
16. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning
17. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris
18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati
19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: Andreas Eddy Susetyo
20. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani
21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: MY Esti Wijayanti
22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Zuhairi Misrawi
23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Muhammad Prananda Prabowo
24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan: Sadarestuwati
25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri
26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Eriko Sotarduga
27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Ronny Talapessy
28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Hugo Pareira

Sekretariat dan Bendahara

1. Sekretaris Jenderal: Megawati Soekarnoputri
2. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal: Dolfie O.F.P.
3. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan: Utut Adianto
4. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu
5. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu
6. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan: Yoseph Aryo Adhi Dharmo
7. Bendahara Umum: Olly Dondokambey
8. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen
9. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

Megawati mengumumkan bahwa PDIP akan berperan sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, telah mengumumkan posisi partainya terkait pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengumuman tersebut disampaikan pada penutupan Kongres VI PDIP yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, pada hari Sabtu, 2 Juli 2025. Megawati menekankan bahwa PDIP tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi.

Ia menjelaskan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial, yang tidak mengenal konsep oposisi. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa PDIP tidak hanya akan membangun koalisi kekuasaan, tetapi juga berperan sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo.

"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional, tetap berada di rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," ujar Megawati.

Megawati juga menjelaskan bahwa meskipun PDIP tidak berada dalam kabinet, mereka tidak akan memilih jalur oposisi. Peran PDIP adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap sesuai dengan rel konstitusi. Ia menegaskan bahwa partainya akan mendukung kebijakan Prabowo yang baik untuk rakyat. Namun, partai banteng moncong putih ini akan bersikap tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum.

"Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat," tegasnya.

Presiden kelima RI ini juga mengingatkan bahwa keberpihakan partai tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh pendiri bangsa, Soekarno.

"PDIP akan terus menjadi pelopor perjuangan rakyat," tutup Megawati.