Kejutan Struktur Kepengurusan PDIP Terbaru, Hasto Kristiyanto Kembali Jabat Sekjen?

Hasto Kristiyanto terpilih kembali untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) untuk periode 2025-2030.

Ganjar menyebut sebagai partai penyeimbang di pemerintahan, PDIP masih akan tetap membuka komunikasi dengan siapa pun.

Mengungkap perjalanan Sekjen PDIP dari masa ke masa.

Pelantikan digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pelantikan dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

Pelantikan digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pelantikan dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

Adapun Hasto kembali ditunjuk melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang ini.

Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, menyatakan bahwa akan ada kejutan mengenai siapa yang akan menjabat sebagai Sekjen baru partainya.

Pengurus DPP PDIP untuk periode 2025-2030 yang beranggotakan 37 nama telah resmi dilantik oleh Megawati Soekarnoputri.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan posisi Hasto Kristiyanto masih belum berubah sebagai sekjen partai.

Salah satu jabatan penting yang diperkirakan akan diganti usai Kongres PDIP adalah posisi Sekjen yang saat ini masih dijabat Hasto Kristiyanto.

Kini sejumlah nama besar di PDIP diprediksi bakal mengisi kekosongan jabatan tersebut

Politikus senior PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan, Sekjen PDIP tidak dipilih dalam Kongres.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyerukan buruh untuk perkuat persatuan dan gotong royong dalam menghadapi tantangan ekonomi serta memperjuangkan kesejahteraan di Hari Buruh Internasional 2026.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya kolaborasi industri antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk tetap tangguh di tengah ketidakpastian global, sekaligus mengawal kesejahteraan buruh.

Hari Buruh merupakan pengakuan bahwa pekerja memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan bangsa ini.

Dampaknya dirasakan luas, terutama di sektor padat karya seperti tekstil, manufaktur, dan industri pengolahan.

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.

Perempuan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu menekankan pengesahan UU PPRT menjadi kemerdekaan bagi seluruh lapisan masyarakat.