PDIP: Sekjen Tidak Dipilih di Kongres, Ditunjuk Langsung Ketua Umum

Hasto Kristiyanto terpilih kembali untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) untuk periode 2025-2030.

Pelantikan digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pelantikan dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

Pelantikan digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pelantikan dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

Hasto diketahui telah menjabat sebagai Sekjen PDIP sejak 2015 dan menjadi salah satu tokoh penting di lingkaran partai berlambang banteng tersebut.

Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, menyatakan bahwa akan ada kejutan mengenai siapa yang akan menjabat sebagai Sekjen baru partainya.

Diketahui, hasil Kongres 2025 PDIP ditetapkan posisi Sekjen PDIP dijabat oleh Megawati Soekarnoputri yang sekaligus menjadi Ketua Umum PDIP.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan posisi Hasto Kristiyanto masih belum berubah sebagai sekjen partai.

Salah satu jabatan penting yang diperkirakan akan diganti usai Kongres PDIP adalah posisi Sekjen yang saat ini masih dijabat Hasto Kristiyanto.

Saat ditanya siapa nama yang berpotensi menjadi Sekjen PDIP selanjutnya, Utut mengaku belum mengetahuinya.

Djarot menyebut Megawati akan dikukuhkan kembali sebagai ketum, soal posisi Sekjen masih diisi Hasto sampai saat ini.

Kini sejumlah nama besar di PDIP diprediksi bakal mengisi kekosongan jabatan tersebut

Hal itu disampaikan Hasto saat menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (28/10).

Hasto menyebut tantangan global terkait pangan dan perubahan iklim akan mendorong lahirnya petani-petani muda di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa penunjukan itu merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan langsung oleh Ketua Umum PDIP.

Ganjar mengaku suasana pelantikan pun cukup menarik, lantaran sebelum pelantikan dilakukan, tidak ada satupun kader yang mengetahui.

Adapun Hasto kembali ditunjuk melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang ini.

Politikus senior PDIP Aria Bima menegaskan bahwa pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

Guntur mengakui, posisi PDIP berada di luar pemerintahan memang berkorban, namun bukan karena tidak mau bergotong-royong, melainkan untuk penyeimbang.

Dasco menilai kritik disampaikan kader PDI Perjuangan selama ini juga selalu bersifat membangun.

Menurut Prabowo, partai oposisi baik bagi demokrasi, meski apabila bisa memilih ia lebih suka bergotong royong bersama PDIP.

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Kolaborasi Romy dan Pulung dalam kegiatan reses tersebut disebut menjadi simbol soliditas antar kader partai sekaligus bentuk gotong royong politik.

PDIP memberikan dukungan terhadap penerapan ambang batas parlemen yang dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.