Jepang Bentuk Badan Intelijen Baru, China Langsung Bereaksi
China menyampaikan kekhawatiran atas pembentukan dewan intelijen nasional baru Jepang yang dinilai memicu kontroversi di dalam dan luar negeri.
Pemerintah China menyampaikan kekhawatiran atas langkah Jepang membentuk dewan intelijen nasional baru yang disahkan parlemen negara tersebut.
Pernyataan itu disampaikan setelah parlemen Jepang pada Rabu (27/5) mengesahkan undang-undang pembentukan badan intelijen baru melalui pemungutan suara mayoritas.
Badan tersebut dirancang untuk memperkuat kemampuan intelijen pemerintah Jepang dengan koordinasi yang lebih terpusat.
Dewan intelijen nasional itu nantinya dipimpin langsung oleh perdana menteri Jepang, sementara biro intelijen nasional akan menjalankan fungsi operasional.
Melalui sistem baru tersebut, fungsi-fungsi intelijen Jepang yang sebelumnya terpisah akan disatukan di bawah satu komando terpadu.
China Sebut Langkah Jepang Picu Kekhawatiran
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan Beijing mencermati perkembangan tersebut karena dinilai memicu kontroversi dan keraguan di berbagai pihak.
"Secara historis, badan-badan intelijen Jepang membantu meletakkan dasar bagi militerisme Jepang dan perang agresinya, serta melakukan tak terhitung kejahatan terhadap negara-negara tetangga di Asia dan rakyat Jepang sendiri," kata Mao seperti dikutip kantor berita Xinhua.
Menurut Mao, sejarah masa lalu Jepang menjadi perhatian penting dalam melihat pembentukan lembaga intelijen baru tersebut.
Jepang Disebut China Harus Bertindak Hati-hati
Dalam pernyataannya, Mao juga meminta pemerintah Jepang mengambil pelajaran dari sejarah dan bersikap hati-hati dalam menjalankan kebijakan keamanan serta intelijen negara.
Mao menyampaikan peringatan itu di tengah meningkatnya perhatian kawasan terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang dalam beberapa tahun terakhir.
"Mengambil pelajaran dari sejarah dan bertindak secara hati-hati," ujar Mao.
Pembentukan dewan intelijen nasional baru itu disebut menjadi bagian dari upaya Jepang memperkuat koordinasi intelijen pemerintah di tengah dinamika keamanan regional yang terus berkembang.