Mahfud: Saya Minta Sebut Satu Parpol yang Tidak Ada Koruptornya
Hal itu dikatakan Mahfud menanggapi alasannya bersedia dicalonkan sebagai cawapres di Pilpres 2024 dari partai politik yang kadernya terjerat korupsi.
ganjar pranowo-mahfud md
Hal itu dikatakan Mahfud menanggapi alasannya bersedia dicalonkan sebagai cawapres di Pilpres 2024 dari partai politik yang kadernya terjerat korupsi.
Mahfud: Saya Minta Sebut Satu Parpol yang Tidak Ada Koruptornya
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengungkapkan semua kader masing-masing partai politik pernah terlibat kasus korupsi. Hal itu dikatakan Mahfud menanggapi alasannya bersedia dicalonkan sebagai cawapres di Pilpres 2024 dari partai politik yang kadernya terjerat korupsi.
"Saya minta sebut satu parpol yang tidak ada koruptornya sebut satu. Saya minta sebut satu parpol yang tidak ada koruptornya, sebut satu misalnya," ucap Mahfud saat Mukernas MUI di Jakarta, Jumat (1/12).
- PDIP Terima Bantuan Dana Parpol Rp 28 M dari Pemerintah
- KPU DKI Coret Aldi Taher!
- Terungkap, Begini Cara Soeharto Atur Hanya Ada 3 Parpol Saat Orde Baru
- DPR Pertanyakan Surat Edaran ke Ketum Parpol terkait Putusan MK Syarat Capres-Cawapres: KPU Kebablasan
- Usai Serahkan Diri, Buron PPLN Kuala Lumpur Langsung Disidangkan di PN Tipikor
- Ini Pesan Istri Mendagri Tito Karnavian ke Pj Ketua TP PKK Sumsel Melza Ayu Rahmini
Mahfud mengaku dapat saja menjabarkan kader dari masing-masing parpol yang tersandung kasus korupsi.
Namun Mahfud mengatakan, di satu sisi pencalonan presiden dan wakil presiden hanya dapat dilakukan melalui jalur partai politik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
"Coba Anda mau bilang apa nanti partainya Pak Surya Paloh itu koruptornya banyak juga, Gerindra banyak juga, Golkar banyak juga, mau calon dari mana, PKB juga banyak," beber Mahfud.
Menurut Mahfud, koruptor dari partai politik dipandang sebagai oknum tidak dipandang bersamaan dengan partai politik tersebut. Sebab Mahfud mengatakan, partai politik itu sendiri memiliki peranan dalam ketatanegaraan.
"Oleh sebab itu oknum pak yang dilihat, jangan institusi. Parpol itu adalah instrumen-instrumen konstitusi untuk membangun negara yang baik. Sikat aja kalau walaupun dia menteri," tegas Mahfud yang juga Menko Polhukam ini.
