Legislator Dukung Penuh Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026, Perkuat Citra Global

Dukungan kuat mengalir dari DPR RI agar Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB periode 2026, membuka peluang besar untuk memperkuat posisi diplomasi global.

Indonesia Berpeluang Pimpin Dewan HAM PBB 2026

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, menyatakan dukungan penuh terhadap pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026. Nominasi ini, yang diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri, dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah diplomasi global.

Oleh Soleh menekankan bahwa posisi Presiden Dewan HAM PBB akan memberikan kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk menjelaskan isu-isu HAM di Tanah Air secara komprehensif. Ini juga dapat menjadi sarana efektif untuk mengembalikan citra positif Indonesia di mata internasional.

Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya mengumumkan bahwa Indonesia telah mendapatkan dukungan signifikan dari negara-negara Asia-Pasifik untuk posisi prestisius ini. Keputusan akhir mengenai terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB akan ditentukan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.

Pentingnya Peran Indonesia di Dewan HAM PBB

Oleh Soleh menegaskan bahwa dengan menjadi Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki platform untuk mengatasi berbagai isu HAM yang sering menjadi sorotan internasional. Peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia, seperti masalah Papua dan kasus orang hilang, kerap menjadi topik diskusi di Dewan HAM PBB.

Posisi ini akan memungkinkan Indonesia untuk memberikan klarifikasi dan perspektif yang lebih mendalam, sehingga dapat meredakan penyudutan yang selama ini terjadi. Ini adalah langkah proaktif dalam menunjukkan komitmen Indonesia terhadap penegakan HAM.

Selain itu, Oleh Soleh melihat peran ini sebagai “alat propaganda positif” yang krusial untuk memulihkan citra Indonesia di mata dunia. Keterpilihan sebagai Presiden Dewan HAM PBB akan secara signifikan meningkatkan tingkat kepercayaan global terhadap diplomasi Indonesia.

Peluang Indonesia di Kancah Global

Masuknya Indonesia sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB juga membuka jalan bagi peningkatan posisi negara di panggung global. Kesempatan ini dinilai strategis untuk membawa Indonesia lebih dekat ke dalam jajaran Dewan Keamanan Tetap PBB, yang memiliki hak veto.

Oleh Soleh menyoroti potensi ini, mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk dan populasi muslim terbesar di dunia. Faktor demografi ini dapat menjadi kekuatan tawar yang signifikan dalam diplomasi internasional.

Jika mandat Presiden Dewan HAM PBB jatuh ke tangan Indonesia, jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro. Ini menunjukkan kesiapan Indonesia dalam mengemban tanggung jawab besar tersebut.

Rekam Jejak Indonesia di Dewan HAM PBB

Indonesia memiliki rekam jejak yang cukup panjang dan konsisten dalam partisipasinya di Dewan HAM PBB. Saat ini, Indonesia menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026, sebuah posisi yang diperoleh dengan dukungan kuat dari komunitas internasional.

Pemilihan sebagai anggota Dewan HAM PBB pada 10 Oktober 2025 di Markas Besar PBB, New York, menunjukkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Indonesia berhasil meraih 186 suara dari total 192 negara yang hadir.

Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB pada beberapa periode, yaitu 2006–2007, 2007–2010, 2011–2014, 2015–2017, dan 2020–2022. Konsistensi ini menunjukkan komitmen berkelanjutan Indonesia terhadap isu-isu HAM global.

Sumber: AntaraNews