Indonesia Resmi Diajukan sebagai Calon Presiden Dewan HAM PBB

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen perangi standar ganda HAM dan politisasi, serta mendorong pendekatan konstruktif yang inklusif demi kemajuan HAM global.

Indonesia mencetak sejarah dengan memimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa. Presidensi Indonesia Pimpin Sidang Dewan HAM PBB ini yang pertama sejak 2006, mengusung 'Presidensi untuk Semua' di tengah tantangan global.

Sugiono menyatakan multilateralisme hadapi ancaman signifikan, karena strukturnya tak mampu ikuti perkembangan cepat dalam geopolitik, ekonomi, dan keamanan.

Terpilihnya Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB menjadi harapan baru bagi penegakan HAM global. JDF Asia Pasifik mendesak peran aktif RI untuk membela hak masyarakat tertindas.

Indonesia menegaskan kembali Komitmen HAM di Dewan HAM PBB (UNHRC) dengan peran kepemimpinan yang imparsial, inklusif, dan objektif, memperkuat diplomasi HAM global.

Indonesia berkomitmen menjalankan Kepemimpinan Inklusif Indonesia di Dewan HAM PBB dengan imparsial, inklusif, dan objektif, melanjutkan rekam jejak diplomasi HAM yang kuat di kancah internasional.

Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam diplomasi HAM Indonesia di tingkat global.

Dukungan kuat mengalir dari DPR RI agar Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB periode 2026, membuka peluang besar untuk memperkuat posisi diplomasi global.

Indonesia akan segera mengumumkan isu-isu prioritas dalam rangka Pencalonan Indonesia Presiden Dewan HAM PBB 2026, menandai komitmen kuat dalam diplomasi hak asasi manusia global.

Ini merupakan keenam kalinya Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Gugatan itu disampaikan atas terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum (Menkum) nomor M.HH- 3.AH.11.02 Tahun 2026.

Ulama kharismatik Lebak, KH Hasan Basri, menyerukan **damai Timur Tengah permanen** demi kemaslahatan dunia, sekaligus mendesak Indonesia tetap berpegang pada politik nonblok di tengah dinamika geopolitik kawasan.

Utusan Khusus Sekjen PBB Retno Marsudi bertemu Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev membahas isu air global, memperkuat kerja sama internasional dalam pengelolaan sumber daya air. Simak detailnya!

DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meninjau ulang mekanisme perlindungan pasukan perdamaian UNIFIL setelah gugurnya prajurit Indonesia, Rico Pramudia, di Lebanon.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak PBB untuk segera mengevaluasi perlindungan pasukan UNIFIL di Lebanon, menyusul insiden gugurnya Praka Rico Pramudia dan meningkatnya ancaman di lapangan.

Praka Rico Pramudia, personel TNI, gugur setelah sebulan dirawat akibat serangan artileri yang diindikasikan berasal dari Israel terhadap posisi UNIFIL di Lebanon. Ia menjadi personel TNI kedua yang meninggal akibat insiden ini, memicu desakan PBB untuk i

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membeberkan dampak serangan AS-Israel Iran yang mengakibatkan ribuan korban jiwa, termasuk siswa dan guru, serta ratusan sekolah hancur. Simak detailnya di sini.

Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto Reza Suryodipuro, menyerukan langkah kolektif untuk mengatasi krisis global dan tantangan geopolitik yang mengancam fondasi kerja sama multilateral, menjaga kredibilitas organisasi.

Menlu Sugiono berpidato di depan Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss kemarin.

Menlu Sugiono menyampaikan hal itu dalam pidato High Level Segment ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa kemarin.

Gilad Erdan kesal mendengar banyaknya negara yang mendukung Palestina menjadi Anggota Tetap PBB

Amnesty Internasional Indonesia menggelar audiensi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12).