Indonesia Perangi Standar Ganda HAM di Dewan PBB, Dorong Pendekatan Konstruktif

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen perangi standar ganda HAM dan politisasi, serta mendorong pendekatan konstruktif yang inklusif demi kemajuan HAM global.

Sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia akan terus memperjuangkan langkah-langkah konstruktif serta mencegah pendekatan selektif dan berstandar ganda dalam memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat dunia. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyampaikan komitmen ini di Jakarta pada Sabtu (11/4).

Indonesia secara konsisten menolak politisasi HAM dan pendekatan yang bersifat selektif serta tidak berimbang, termasuk yang mencerminkan penerapan standar ganda. Pendekatan semacam itu seringkali tercermin pada berbagai resolusi terhadap negara tertentu (country-specific resolution) yang dapat menimbulkan bias.

Lebih lanjut, Indonesia mendorong pemajuan HAM dilakukan dengan dialog yang saling menghormati, dengan tetap menghargai dan membantu upaya menguatkan HAM yang dijalankan masing-masing negara. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan luar negeri RI yang berkelanjutan dalam memperkuat kerja sama HAM global.

Menolak Politisasi dan Pendekatan Selektif HAM

Penolakan terhadap politisasi HAM menjadi fokus utama Indonesia di kancah internasional, terutama dalam perannya sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Vahd Nabyl A. Mulachela dari Kemlu RI menegaskan pentingnya menghindari pendekatan yang tidak berimbang dan selektif. Pendekatan semacam ini seringkali merugikan upaya global dalam perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan ketidakadilan.

Standar ganda seringkali muncul dalam bentuk resolusi yang menargetkan negara tertentu, yang dapat mengurangi efektivitas penegakan HAM. Indonesia berupaya keras untuk melawan praktik-praktik semacam itu demi menciptakan sistem HAM global yang lebih adil dan merata. Komitmen ini sejalan dengan tema “Presidensi untuk Semua” yang diusung Indonesia.

Tema tersebut bertujuan untuk memastikan Dewan HAM yang inklusif dan mampu menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif. Dengan demikian, Indonesia berupaya menciptakan lingkungan di mana HAM dapat dimajukan tanpa adanya bias atau kepentingan politik tertentu.

Memperkuat Kerja Sama HAM Global dan Regional

Indonesia tidak hanya menolak standar ganda, tetapi juga aktif memperkuat kerja sama HAM di berbagai tingkatan. Indonesia berupaya menjadi jembatan bagi penguatan kerja sama HAM global melalui dialog dan kolaborasi yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan tidak terbatas pada kapasitasnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, tetapi juga melalui kebijakan luar negeri yang konsisten.

Di samping itu, Indonesia terus mengembangkan berbagai dialog HAM bilateral dengan beragam negara di seluruh dunia. Dialog-dialog ini bertujuan untuk saling berbagi pengalaman, praktik terbaik, dan meningkatkan kapasitas dalam perlindungan HAM. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap diplomasi HAM yang promotif dan inklusif.

Di tingkat kawasan, Indonesia juga aktif menginisiasi dan mendorong dialog HAM ASEAN melalui Komisi HAM Antarnegara ASEAN (AICHR). Upaya ini merupakan bagian integral dari komitmen Indonesia untuk menguatkan HAM di Asia Tenggara. Melalui AICHR, Indonesia berupaya membangun konsensus regional dan mengatasi tantangan HAM bersama.

Pendekatan kerja sama ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam memperkuat kerja sama HAM yang inklusif secara lintas kawasan. Ini juga menunjukkan peran aktif Indonesia dalam diplomasi HAM yang berorientasi pada hasil dan berkelanjutan.

Presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB

Indonesia telah memimpin pelaksanaan Sidang ke-61 Dewan HAM PBB yang berlangsung dari 23 Februari hingga 31 Maret 2026. Ini merupakan sidang pertama yang dipimpin oleh Indonesia sejak badan tersebut dibentuk pada tahun 2006, menandai tonggak penting dalam peran diplomasi Indonesia di forum multilateral.

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia mengusung tema “Presidensi untuk Semua” sebagai landasan kerjanya. Tema ini menekankan komitmen untuk memastikan badan HAM yang inklusif, dapat menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif, serta memperkuat kerja sama sebagai fondasi utama perlindungan HAM.

Melalui presidensi ini, Indonesia berharap dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk diskusi yang jujur dan produktif mengenai isu-isu HAM. Tujuannya adalah untuk mendorong kemajuan nyata dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di seluruh dunia, bebas dari politisasi dan standar ganda.

Sumber: AntaraNews