Koalisi Prabowo Bikin 12 Program, Yusril Usul soal Amendemen UUD 45' dan Masalah HAM Papua

Yusril mengusulkan ada pembenahan sistem politik hingga sistem negara di Indonesia.

Yusril berpandangan perlu adanya menciptakan kestabilan politik dalam negeri untuk pembangunan ekonomi.

Koalisi Prabowo Bikin 12 Program, Yusril Usul soal Amendemen UUD 45' dan Masalah HAM Papua

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberi masukan sejumlah poin dalam 12 program Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo sebagai bacapres dalam Pilpres 2024. Yusril mengusulkan ada pembenahan sistem politik hingga sistem negara di Indonesia.

"Saya katakan kita perlu juga untuk membenahi sistem politik, sistem pemerintahan dan sistem hukum di negara kita ini," kata Yusril saat jumpa pers bersama para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat (14/9).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyoroti situasi hukum di Indonesia pasca amendemen UUD 1945 yang ke-6. Menurutnya, perlu dilakukan amandemen atas UUD 1945.

"Yang khususnya pasca amandemen terjadi kesimpangsiuran jalannya negara kita ini yang memang perlu kita bahas kita dalami. Apakah kita perlu amandemen lagi untuk merapikan apa yang ada sekarang? Sehingga demokrasi kita itu berjalan dengan baik dan sempurna," 

ucap Yusril.

merdeka.com

Selain itu, Yusril juga berpandangan perlu adanya menciptakan kestabilan politik dalam negeri untuk pembangunan ekonomi.

"Perlu juga kita menciptakan stabilitas politik di dalam negeri. Karena mustahil kita akan dapat melaksanakan pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat, kalau kondisi politik dalam negeri kita berantakan keadaannya," jelas Yusril.

Yusril juga menyampaikan polemik yang sedang terjadi di Papua khususnya persoalan HAM. Dia menilai, kondisi hak HAM di Papua sering dijadikan alat kekuatan internasional untuk memecah belah Indonesia. 

"Saya juga spesifik menyinggung bagaimana kita harus memberikan prioritas untuk meyelesaikan permaslahan di Papua yang sangat berkembang sebagai isu HAM yang kemudian dimanfaatkan kekuatan-kekuatan internasional untuk memecah belah bangsa kita," kata Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menilai kondisi hukum saat ini belum ideal. Maka, perlu ada kepastian hukum untuk memudahkan investasi di dalam negeri.

"Kita lihat dalam semua aspek kepastian hukum tidak ada. Maka investasi kita sulit berkembang lebih cepat oleh karena dianggap tidak ada kepastian hukum di negara kita," papar Yusril.

Ketum Koalisi Indonesia Maju Rapat Bareng

Seperti diketahui, para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju rampung menggelar rapat tertutup di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (14/9) malam. Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan rapat tersebut membahas mengenai rencana program kerja koalisi ke depannya.

"Kita membahas program kerja daripada Koalisi Indonesia maju dan dalam pembahasan tersebut tentu suasananya santai," ujar Airlangga dalam konferensi pers kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (14/9).

Bacapres yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menyampaikan, ia sudah mengajukan sejumlah gagasan untuk dijadikan program kerja koalisi. Nantinya program-program akan dibahas lebih lanjut.

"Tadi sudah dibahas beberapa langkah yang akan kita tempuh juga saya paparkan. Saya tawarkan suatu agenda bangsa ya untuk dijadikan suatu acuan landasan untuk dibahas," 

ungkap Prabowo.

merdeka.com

Sementara itu, Ketua Umum PAN, Zulkfli Hasan (Zulhas) menyebut setidaknya ada 12 program kerja yang dirumuskan dalam rapat tersebut. Salah satu yang paling penting, kata Zulhas, adalah komitmen Prabowo menghapus kemiskinan jika menang dan menjadi Presiden perioder 2024-2029.

"Tadi Pak Prabowo memaparkan 12 fokus kebijakan. Saya bilang, 'saya setuju banget Pak'. Tadi poin penting, 5 tahun saja kemiskinan habis, selesai sama pak Prabowo, InsyaAllah," kata Zulhas.

"Dan 2045 dasar kokoh untuk menjadi negara maju, lima tahun Pak Prabowo sudah bisa meletakkan dasarnya," imbuhnya.