Keterlibatan Indonesia di BoP Harus Terukur dan Terhubung PBB, Peneliti Ingatkan Risiko
Peneliti Populi Center menekankan bahwa keterlibatan Indonesia di BoP harus terukur, akuntabel, dan terhubung dengan PBB untuk menghindari risiko legitimasi serta beban politik di masa depan.
Peneliti Populi Center, Yugolastarob Komeini, menyoroti pentingnya keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang terukur dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa setiap langkah harus tetap terhubung dengan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna menjaga kredibilitas dan efektivitas.
Pernyataan ini disampaikan Yugo di Jakarta pada Rabu, 18 Februari 2026, sebagai respons terhadap rencana kesiapan 8.000 personel Indonesia untuk misi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Menurutnya, langkah ini krusial agar tidak menimbulkan risiko legitimasi maupun beban politik di kemudian hari bagi negara.
Komeini menekankan perlunya standar evaluasi yang jelas dan terbuka untuk setiap keterlibatan internasional. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengiriman personel nonkombatan, seperti yang direncanakan, tetap sejalan dengan prinsip hukum internasional dan tujuan perdamaian yang diklaim oleh Indonesia.
Pengukuran Akuntabel dan Konsistensi Diplomasi Multilateral
Yugolastarob Komeini mengingatkan bahwa dalam dinamika politik internasional yang cenderung transaksional, negara seperti Indonesia berpotensi menghadapi relasi asimetris. Oleh karena itu, perhitungan cermat terhadap biaya politik dan reputasi bangsa menjadi sangat penting dalam setiap keputusan.
Risiko utama yang disoroti adalah legitimasi, di mana apabila pelaksanaan BoP tidak efektif atau justru menimbulkan dampak negatif, Indonesia dapat dipersepsikan turut melegitimasi arah kebijakan tersebut karena menjadi bagian dari mekanisme itu. Hal ini dapat merugikan citra diplomasi Indonesia.
Untuk mencegah potensi kerugian tersebut, Komeini menyarankan agar agenda Palestina tidak hanya digantungkan pada satu forum saja. Indonesia perlu tetap aktif di berbagai kanal multilateral dan memperkuat keterhubungan dengan PBB.
Langkah ini bertujuan menjaga konsistensi diplomasi serta memastikan posisi Indonesia tetap tegas di mata dunia. Indonesia harus tetap bersuara tegas meskipun berbeda pandangan agar posisi kita tidak terbaca terlalu condong pada satu kekuatan, ujarnya, menekankan pentingnya independensi.
Transparansi Komunikasi Publik dan Kredibilitas Global
Selain itu, Komeini juga mendesak pemerintah untuk membangun komunikasi publik yang transparan terkait keterlibatan di BoP. Keterlibatan masyarakat sipil juga dianggap penting sebagai bagian dari upaya menjaga dukungan domestik terhadap kebijakan luar negeri yang diambil.
Komunikasi yang terbuka akan membantu masyarakat memahami secara menyeluruh tujuan dan dampak dari keterlibatan Indonesia di BoP. Ini juga akan memperkuat dukungan internal terhadap kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah.
Menurutnya, kombinasi antara mandat yang jelas, evaluasi terbuka, dan diplomasi multilateral yang konsisten adalah kunci utama. Ini akan memastikan keterlibatan Indonesia dalam BoP dapat berkontribusi secara efektif pada stabilitas global.
Pada akhirnya, upaya ini juga akan mempertahankan kredibilitas Indonesia di tingkat global sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian. Kredibilitas ini sangat penting untuk peran Indonesia sebagai aktor perdamaian yang dihormati di kancah internasional.
Sumber: AntaraNews
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9000884/original/069038400_1782994512-1001421732.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5515892/original/014065600_1772209176-2557.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8987529/original/036141600_1782988772-WhatsApp_Image_2026-07-02_at_16.53.27.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8995722/original/054709100_1782992209-WhatsApp_Image_2026-07-02_at_18.35.20.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8977047/original/063418800_1782984368-1002436331.jpg)
