Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini Profil Hugua, Politikus PDIP yang Usulkan Money Politics Dilegalkan

Ini Profil Hugua, Politikus PDIP yang Usulkan Money Politics Dilegalkan

Ini Profil Hugua, Politikus PDIP yang Usulkan Money Politics Dilegalkan

Hugua lantas menjadi sorotan setelah mengusulkan agar KPU melegalkan politik uang pada Pemilu.

Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Hugua mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melegalkan money politik dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum).


Usulan ini dilakukan anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara (Sultra) tersebut dalam rapat kerja (raker) bersama dengan KPU RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5).

Hugua menilai, praktik money politics merupakan suatu keniscayaan.

Ini Profil Hugua, Politikus PDIP yang Usulkan Money Politics Dilegalkan

Menurut Hugua, tanpa money politics para calon tidak akan terpilih.

Usulan

Hugua pun menyarankan agar PKPU yang tengah dibahas saat ini 1mempertegas pengertian money politics serta cost politics atau biaya politik.

"Ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa, sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politics batas ini harus disemprit," kata Hugua dalam rapat.

Hugua lantas menjadi sorotan setelah mengusulkan agar KPU melegalkan politik uang pada Pemilu.

Ini Profil Hugua, Politikus PDIP yang Usulkan Money Politics Dilegalkan

Terlebih banyak orang belum mengetahui sepak terjang politikus PDI Perjuangan tersebut.

Profil

Sebelum terjun ke kancah politik nasional, Hugua malang melintang di dunia organisasi khususnya kemahasiswaan. Hugua lahir pada 31 Desember 1961 di Usuku, Tomia Timur, Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Hugua memulai karirnya lebih dulu menjadi Ketua Departemen Kader HMI Cabang Kendari pada 1983 hingga 1986. Kemudian menjadi Pengurus Organisasi Purna Caraka Muda Indonesia sejak 1989-1992.

Berikutnya, pada 1994-1999, Hugua menjadi Ketua DPD HILLSI (Himpunan Lembaga Latihan Swasta Indonesia) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hugua juga menjabat Ketua I DPD-HPP LSM ra (Himpunan Pendidikan Luar Sekolah Oleh Masyarakat) Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun yang sama.

Tak sampai di situ, pada 1999-2003, Hugua menjabat Ketua Departemen Pengembangan Usaha KAHMI Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, menjadi Ketua Departemen Usaha Kecil dan Ekonomi Kerakyatan ICMI Provinsi Sulawesi Tenggara pada 1999–2004.


Hugua juga pernah menjadi Sekretaris Working Group ILO pada 2001–2005, Ketua Kerukunan Keluarga Tomia di Kendari pada 2001–2004 dan Ketua DPD PDIP Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pendidikan

Hugua pernah mengenyam pendidikan di luar negeri. Akan tetapi, untuk menempuh gelar Strata (S1) dan S2 dilakukan di Universitas Halu Oleo, Kendari (S1), Universitas Negeri Jakarta (S2) M.Ling.

Selanjutnya, untuk pendidikan luar negeri Hugua pernah menempuh di DSE Germany (Management Organisasi Nirlaba), UNE Australia (Ekonomi dan Lingkungan), TIC Tokyo (Pemberdayaan Masyarakat), Studi komparasi sistem Grameen Bank di Bangladesh dan Replikasinya di India, Thailand, dan Malaysia, Executive Education IDEAS serta Sloan School of Management MIT Boston, USA.

VIDEO: PDIP Usul Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan KPU
VIDEO: PDIP Usul Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan KPU "Tanpa Duit, Rakyat Tidak Pilih"

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua mengusulkan, agar money politics dilegalkan dengan batasan tertentu di Peraturan KPU pencalonan di Pilkada

Baca Selengkapnya
PDIP Sebut Usulan Untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme
PDIP Sebut Usulan Untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme

Hugua dianggap sudah muak dengan praktik suap menyuap yang terjadi di Indonesia

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Fraksi PDIP Usul Agar Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan
Anggota DPR Fraksi PDIP Usul Agar Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan

Mengusulkan agar politik uang dilegalkan saja dengan batasan tertentu di Peraturan KPU (PKPU) pencalonan di Pilkada

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Legislator PDIP Usul KPU Legalkan Money Politik dalam PKPU
Legislator PDIP Usul KPU Legalkan Money Politik dalam PKPU

Usul itu diajukan saat Komisi II rapat bareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DPR

Baca Selengkapnya
Hasto PDIP: Politik Uang Bagian dari Kejahatan Demokrasi
Hasto PDIP: Politik Uang Bagian dari Kejahatan Demokrasi

Hasto yakin Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan memenangkan Pilpres 2024 meski dibayangi politik uang atau money politic paslon lain.

Baca Selengkapnya
Polisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang
Polisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang

Sebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
PPATK Endus Ada Aliran Dana Kampanye dari Tambang Ilegal
PPATK Endus Ada Aliran Dana Kampanye dari Tambang Ilegal

Menjelang Pemilu 2024, partai politik diimbau hindari dana ilegal.

Baca Selengkapnya
Berdalih Sedekah, Caleg DPR dari Demokrat Bagi-Bagi Uang Rp50 Ribu di Pantai Losari
Berdalih Sedekah, Caleg DPR dari Demokrat Bagi-Bagi Uang Rp50 Ribu di Pantai Losari

Syarifuddin mengaku tindakannya membagikan uang di masa kampanye ini bukan money politics

Baca Selengkapnya