Golkar dan PAN Gabung Koalisi Prabowo, Ada Dorongan Kekuatan Besar?

Secara mendadak Golkar dan PAN mendeklarasikan dukungan ke Prabowo

Secara mendadak Golkar dan PAN mendeklarasikan dukungan ke Prabowo

Golkar dan PAN Gabung Koalisi Prabowo, Ada Dorongan Kekuatan Besar?

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) mendapat kekuatan tambahan usai gabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pengamat politik Adi Prayitno menganalisis dugaan adanya faktor kunci di balik manuver politik kedua partai itu.

"Tentu publik juga bertanya-tanya, jangan-jangan ada kekuatan politik besar, yang membisiki untuk berkoalisi dan menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Pasti kekuatan itu cukup besar sehingga membuat Golkar dan PAN luluh," kata Adi kepada wartawan, Minggu (13/8).

Meski tidak gamlang menyebutkan kekuatan besar yang dimaksud, namun Adi menilai ada kejanggalan di balik deklarasi Golkar dan PAN.

"Dukungan Golkar dan PAN itu memang terkesan buru-buru dan mendadak, tidak ada angin dan tak ada hujan kedua partai ini tiba-tiba menyatakan dukungan politiknya ke Prabowo," ujar Adi.

Bicara soal dukungan Golkar, Adi menuturkan bahwa hasil musyawarah nasional (Munas) Golkar empat tahun lalu mengamanatkan Airlangga Hartarto menjadi Capres. Belum pernah ada rapat besar atau mekanisme besar di internal partai mengubah keputusannya itu.

"Tiba-tiba hari ini mengusung Prabowo. Tentu publik bertanya-tanya ada apa," ujarnya.

Sedangkan PAN, dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) mereka beberapa bulan lalu di Semarang sempat menyebut Ganjar sebagai Capres potensialnya, yang coba disandingkan dengan Erick thohir.

Seperti Golkar, tidak ada mekanisme lagi setelah Rakornas yang membuat PAN mengumumkan dukungan politiknya kepada Prabowo.

Lebih lanjut, Adi menyampaikan kemungkinan adanya proposal politik di balik dukungan Golkar dan PAN kepada Prabowo.

"Dugaan saya bergabungnya mereka membawa proposal politik. Bagi PAN proposalnya adalah Erick Thohir jadi Cawapres, begitu juga dengan Airlangga sebagai pendampingnya Prabowo," ujarnya.

Terkait hal itu, Adi menyebut Cawapres Prabowo akan menjadi penentu. Sebab diketahui bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sering mengintimidasi dan mengultimatum jika Prabowo tidak menjadikan Cak Imin Cawapres maka bukan tidak mungkin PKB cabut.

"Saya kira hal yang sama akan terjadi pada PAN dan Golkar kalau proposal politik mereka Erick Thohir atau Airlangga tak jadi Cawapres, akan sangat mungkin mereka akan angkat kaki dan hengkang," ujarnya.

Lebih dari itu, Adi merasa deklarasi dukungan Golkar dan PAN kepada Prabowo masih separuh perjalanan menuju koalisi permanen di 2024.

"Jadi ini saya sebut hanya separuh perjalanan dari koalisi dan di kemudian hari everything can happen, sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada keputusan resmi dari KPU siapa Capres dan Cawapres secara definitif, maka sepanjang itu juga peta politik akan dinamis," ujar Adi.

Sebelumnya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menuturkan alasan mendukung Prabowo karena kedekatan di masa lalu.

"Kenapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan ke Prabowo Subianto, tak lain dan tak bukan karena Bapak Letjen Prabowo Subianto lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karena itu beliau selalu mengikuti kegiatan di Partai Golkar, dan kekaryaannya tidak diragukan lagi. Ini egaliter, searah, sejalan, dan setujuan dengan Partai Golkar," tutur Airlangga.

Sementara itu, Ketum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas menambahkan alasan mendukung Prabowo karena sudah dua kali Pemilu berada pada satu koalisi.

"Kenapa PAN mengambil keputusan itu? Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit, kenapa tidak sabar? Kami meyakini perjuangan 10 tahun akan tuntas, karena kita hari ini sudah bersama-sama dengan Gus Muhaimin Iskandar (Ketum PKB)," kata Zulhas.

Zulhas menegaskan, keputusan PAN mendukung Prabowo bukan hasil arahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Saya satu saja, kok putuskan ke Pak Prabowo, apa ada persetujuan Pak Jokowi. Presiden enggak ada arahan. Enggak ada arahan dari Pak Jokowi," pungkas Zulhas.