LIVE

DPRD Kota Cirebon Batalkan Raperda PMP Bank Cirebon Usai Bank Dihentikan Operasionalnya

DPRD Kota Cirebon resmi membatalkan Raperda PMP Bank Cirebon setelah operasional Perumda BPR Bank Cirebon dihentikan OJK. Apa alasan pembatalan dan bagaimana dampaknya pada APBD daerah?

ojk
DPRD Kota Cirebon resmi membatalkan Raperda PMP Bank Cirebon setelah operasional Perumda BPR Bank Cirebon dihentikan OJK. Apa alasan pembatalan dan bagaimana dampaknya pada APBD daerah?
DPRD Kota Cirebon resmi membatalkan Raperda PMP Bank Cirebon setelah operasional Perumda BPR Bank Cirebon dihentikan OJK. Apa alasan pembatalan dan bagaimana dampaknya pada APBD daerah? (AntaraNews)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon secara resmi membatalkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Pembatalan ini khusus untuk Perumda BPR Bank Cirebon yang operasionalnya telah dihentikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 9 Februari 2026.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cirebon, M Noupel, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil karena dasar hukum dan urgensi penyertaan modal sudah tidak relevan lagi. Situasi yang berbeda ini membuat pembahasan raperda tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Raperda PMP ini merupakan usulan dari Pemerintah Kota Cirebon sebagai payung hukum rencana penambahan modal bagi bank milik daerah itu. Namun, penghentian operasional bank oleh OJK mengubah segalanya, memastikan tidak ada dampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon.

Alasan Pembatalan Raperda PMP Bank Cirebon oleh DPRD

Pembatalan Raperda PMP Bank Cirebon diputuskan setelah operasional Perumda BPR Bank Cirebon dihentikan otoritas. M Noupel dari Bapemperda DPRD Kota Cirebon menegaskan bahwa dasar hukum penyertaan modal menjadi tidak relevan. Kondisi terkini bank membuat urgensi pembahasan raperda tersebut hilang sepenuhnya.

Raperda ini awalnya diusulkan oleh Pemerintah Kota Cirebon sebagai payung hukum untuk rencana penambahan modal bagi bank milik daerah tersebut. Namun, keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan operasional bank pada 9 Februari 2026 mengubah prioritas. DPRD menilai proses penyusunan regulasi tidak dapat dilanjutkan.

Noupel menyatakan bahwa penyusunan Raperda PMP ini secara resmi dibatalkan dan akan dicoret dari daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun ini. Slot legislasi yang kosong kini dapat diisi dengan raperda lain yang lebih mendesak dan sesuai kebutuhan daerah.

Tidak Ada Dampak pada APBD Akibat Pembatalan PMP Bank Cirebon

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, memastikan bahwa pembatalan penyusunan Raperda PMP tidak akan berdampak negatif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kota Cirebon sebelumnya memang merencanakan penyertaan modal senilai Rp10 miliar untuk memperkuat kondisi keuangan BPR Bank Cirebon.

Rencana penyertaan modal tersebut kini dipastikan tidak berlanjut sejalan dengan dihentikannya operasional bank oleh OJK. Dengan demikian, penyusunan Raperda PMP sebagai dasar hukumnya juga tidak lagi diperlukan. Keputusan OJK secara langsung membatalkan semua rencana terkait.

Edo menjelaskan bahwa PMP tidak jadi dilaksanakan karena bank sudah ditutup oleh OJK. Ia menegaskan bahwa tidak ada dampak pada APBD karena rencana ini sebelumnya hanya membahas pagu anggaran. Oleh karena itu, pembatalan tidak akan memengaruhi keuangan daerah secara riil.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Ingin Pembangunan Ekonomi Dirasakan Rakyat, Tak Cuma Angka Statistik

{{caption}}
Berkiprah di Sektor Maritim, 6 Tokoh Daerah Terima Satyalancana Wira Karya

{{caption}}
Cerita Prabowo Hadapi Kelompok yang Doyan Korupsi

{{caption}}
Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan, Berlaku Selama Tiga Bulan

{{caption}}
Prabowo: Perubahan Besar Akan Dilawan Kelompok yang Suka Korupsi

{{caption}}
Momen Prabowo-Gibran Duduk Bareng Megawati-JK saat Hari Lahir Pancasila

Topik Terkait
{{caption}}
OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Koperindo Jaya, Ini Alasannya

Pencabutan tersebut sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-22/D.03/2026 tanggal 9 Maret 2026.

OJK
{{caption}}
OJK Cabut Izin Usaha Perumda BPR Cirebon

OJK mengimbau kepada nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang. Karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS.

OJK
{{caption}}
Kronologi OJK Cabut Izin PT BPR Suliki Gunung Mas Sumbar

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan berkelanjutan untuk memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

OJK
{{caption}}
Fakta Unik Pembatalan Raperda Banjarbaru: Pertanian Organik Tak Cocok, Teknologi Informasi Diganti Aturan Sungai

DPRD dan Pemkot Banjarbaru menyepakati pembatalan dua raperda yang sebelumnya masuk Propemperda 2025, termasuk Raperda Pertanian Organik dan Teknologi Informasi, dalam dinamika **pembatalan raperda Banjarbaru** yang menarik perhatian.

Kalimantan selatan
{{caption}}
Banyak yang Ditutup, OJK Bakal Larang Bupati Kuasai BPR dan BPRS

BPR dan BPRS kerap mengalami masalah keuangan yang disebabkan lambatnya proses pemerintah daerah.

OJK
{{caption}}
Jelang Akhir Tahun, OJK Bakal Tutup 20 BPR dan BPRS

Kesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.

OJK
{{caption}}
OJK Cabut Izin Usaha Bank Jepara Artha

Bank Jepara Artha beralamat di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

OJK
{{caption}}
Ternyata, Ini Alasan OJK Cabut Izin BPR Bank Purworejo

OJK telah menetapkan Perumda BPR Bank Purworejo dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS).

OJK
{{caption}}
OJK Perkuat Ekosistem Buah Naga Kalteng, Dorong Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah secara aktif **perkuat ekosistem buah naga Kalteng** dari hulu hingga hilir, melibatkan berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

berkelanjutan
{{caption}}
Pengembang Optimistis, Sektor Properti Sulsel Tetap Tumbuh di Tengah Tantangan Ekonomi

Di tengah gejolak ekonomi global dan tantangan biaya, pengembang properti di Sulawesi Selatan tetap menunjukkan optimisme tinggi. Simak bagaimana Sektor Properti Sulsel terus bertumbuh berkat tingginya kebutuhan hunian dan dukungan perbankan, serta strate

apersi
{{caption}}
Karantina Babel Gencarkan Pendampingan Ekspor UMKM, Dorong Ekonomi Daerah

Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Kepulauan Babel intensifkan Pendampingan Ekspor UMKM Babel, memastikan produk unggulan daerah memenuhi standar global dan siap bersaing di pasar internasional. Simak strategi lengkapnya!

bank indonesia
{{caption}}
Belvin Tannadi Belum Bayar Denda Rp5,35 Miliar ke OJK, Pilih Tempuh Jalur Hukum

Belvin menegaskan keputusannya untuk tidak membayar denda bukan karena menolak kewajiban.

berita update
{{caption}}
OJK Kembangkan National Fraud Portal, Perkuat Penanganan Kasus Penipuan Terintegrasi

OJK sedang membangun National Fraud Portal di IASC untuk penanganan kasus penipuan yang lebih cepat dan terkoordinasi, meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen.

blokir rekening
{{caption}}
Mendesak! Perlindungan Konsumen Pinjol Ilegal Hadapi Tantangan Serius

Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Perlindungan konsumen pinjol menjadi krusial di tengah modus penipuan yang kian kompleks dan adaptif.

edukasi keuangan
{{caption}}
BSG Serahkan Dividen Rp5,2 Miliar dan Bantuan TJSL, Perkuat Pembangunan Kota Gorontalo

PT Bank Sulawesi Utara Gorontalo (BSG) serahkan dividen Rp5,2 miliar dan bantuan TJSL kepada Pemerintah Kota Gorontalo, menegaskan komitmen berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga kebersihan kota.

bank daerah
{{caption}}
OJK Papua: Sinergi Pemerintah Daerah Kunci Utama Pengembangan UMKM Papua

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mendorong pengembangan UMKM Papua yang tangguh dan berdaya saing di wilayah setempat.

bank daerah
{{caption}}
Pemprov NTB Tunjuk BPR NTB sebagai Penyalur Gaji PPPK, Dorong Penguatan Ekonomi Daerah

Pemerintah Provinsi NTB resmi menunjuk BPR NTB sebagai bank penyalur gaji PPPK dan pegawai pemerintah lainnya. Langkah ini diharapkan mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memperkuat ekonomi lokal.

bank daerah
{{caption}}
RUPS LB Bank Banten Rombak Pengurus, Aset Tembus Rp10 Triliun Perkuat Kinerja Positif

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Banten menyepakati perombakan pengurus di tengah capaian aset yang menembus Rp10 triliun, menegaskan komitmen penguatan kinerja Bank Banten.

aset rp10 triliun
{{caption}}
Kinerja Industri BPR-BPRS Tumbuh Stabil Sepanjang 2025, OJK Perkuat Pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat **kinerja industri BPR-BPRS** tetap menunjukkan pertumbuhan yang stabil sepanjang 2025, meskipun ada penutupan tujuh bank. Bagaimana OJK menjaga stabilitas sektor ini?

bank daerah
{{caption}}
Resmi Disetujui: Transformasi BPR Blora Artha Jadi Perseroda untuk Perkuat Tata Kelola dan Daya Saing

Pemerintah Kabupaten dan DPRD Blora sepakat menyetujui Transformasi BPR Blora Artha menjadi Perseroda. Langkah ini diyakini akan memperkuat tata kelola dan daya saing bank daerah.

bank daerah