LIVE

DPR Dorong Sinkronisasi Kebijakan Lahan Pusat-Daerah, Perkuat Industri Nasional

Anggota DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan lahan antara pusat dan daerah untuk mengatasi tantangan tata ruang dan memperkuat daya saing industri nasional.

dpr ri
Anggota DPR RI Novita Hardini mendesak sinkronisasi kebijakan lahan dan tata ruang antara pusat dan daerah. Ini penting untuk perkuat industri nasional yang terhambat inkonsistensi regulasi.
Anggota DPR RI Novita Hardini mendesak sinkronisasi kebijakan lahan dan tata ruang antara pusat dan daerah. Ini penting untuk perkuat industri nasional yang terhambat inkonsistensi regulasi. (AntaraNews)

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, secara tegas mendorong adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dorongan ini berfokus pada pengaturan tata ruang serta perlindungan lahan pangan guna meningkatkan daya saing sektor industri nasional. Novita menyoroti bahwa isu tata ruang masih menjadi hambatan signifikan bagi perkembangan industri di berbagai wilayah di Indonesia.

Ketidaksinkronan antara kementerian terkait, khususnya mengenai status Lahan Sawah Dilindungi (LSD), disebut Novita berdampak langsung pada ruang gerak pembangunan dan ekspansi industri. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian regulasi yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sinkronisasi kebijakan diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Novita menjelaskan bahwa kebijakan yang tidak terintegrasi ini membuat pemerintah daerah kesulitan dalam menyusun rencana tata ruang yang adaptif dan mendukung pertumbuhan. Jika situasi ini terus berlanjut, daya saing industri Indonesia berisiko menurun. Oleh karena itu, langkah konkret diperlukan untuk menyelaraskan visi dan kebijakan antara pusat dan daerah demi kemajuan industri.

Tantangan Tata Ruang dan Lahan Sawah Dilindungi

Novita Hardini menggarisbawahi bahwa isu tata ruang merupakan tantangan besar bagi industri di banyak daerah. Ia mencermati adanya ketidaksinkronan kebijakan antar kementerian, terutama terkait status Lahan Sawah Dilindungi (LSD), yang secara langsung memengaruhi ruang gerak pembangunan serta ekspansi industri. "Kepala daerah ingin menjaga sawah sebagai lahan pangan, tapi di sisi lain kebijakan Kementerian ATR/BPN seringkali tidak selaras dengan prioritas ketahanan pangan nasional,” kata Novita dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kondisi ini, menurut Novita, memicu benturan kebijakan antara kementerian teknis dan program prioritas Presiden di sektor pangan. Ia menyoroti adanya permintaan jatah LSD dari Kementerian ATR/BPN yang justru mengakibatkan penyusutan sawah produktif. Hal ini menciptakan dilema bagi pemerintah daerah yang harus menyeimbangkan antara kebutuhan pangan dan pengembangan industri.

Kebijakan yang tidak terintegrasi ini menyebabkan daerah menghadapi kesulitan dalam menyusun tata ruang yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Jika dibiarkan, sektor industri akan terus tertekan, dan pada akhirnya daya saing nasional akan mengalami penurunan. Pentingnya sinkronisasi kebijakan lahan menjadi krusial untuk mengatasi permasalahan ini.

Dampak pada Investasi Industri dan Ekonomi Daerah

Di samping tantangan tata ruang, Novita Hardini juga menyoroti situasi fiskal daerah yang saat ini cenderung sempit. Oleh karena itu, pembangunan yang sangat mengandalkan investasi dari sektor industri memerlukan kepastian yang jelas dari sisi tata ruang dan regulasi. Ketika kebijakan tidak selaras dan tidak memberikan kepastian, sektor industri akan semakin sulit untuk bergerak dan berkembang.

Novita menegaskan bahwa jika daerah tidak mampu tumbuh dan mengembangkan potensi ekonominya, pendapatan daerah juga akan ikut terhambat. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik dan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat. Investasi industri yang terhambat akan memperlambat roda perekonomian lokal.

“Inilah yang harus DPR suarakan agar kebijakan pusat benar-benar berpihak pada penguatan ekonomi daerah," ujar legislator yang membidangi urusan perindustrian itu. Peran DPR menjadi vital dalam menjembatani perbedaan kebijakan dan memastikan bahwa regulasi yang ada mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Tumpukan Pleidoi 1.400 Halaman Nadiem Makarim

{{caption}}
Pidato Prabowo Pimpin Upacara Hari Pancasila, Ungkit Kekayaan Alam Indonesia

{{caption}}
Bukan Rompi Tahanan, Nadiem Pakai Jaket Gojek Generasi Pertama di Sidang Pleidoi

{{caption}}
Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri Hasilkan Investasi Rp 2.430 Triliun

{{caption}}
Tiga Warga Luka Akibat Kebakaran di Pasar Jiung Kemayoran

{{caption}}
Bonus Kambing Guling jadi Modus WO Marwah Gaet Calon Pengantin

Topik Terkait
{{caption}}
Penguatan Industri Nasional Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Kata Legislator

Anggota Komisi VII DPR menyoroti pentingnya Penguatan Industri Nasional sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi di tengah persaingan global, demi stabilitas dan daya saing bangsa.

Penguatan Industri Nasional
{{caption}}
Anggota DPR: Industri Hijau Wajib Ciptakan Keadilan Ekonomi, Bukan Sekadar Efisiensi

Anggota Komisi VII DPR RI menekankan bahwa transformasi Industri Hijau harus mampu menciptakan keadilan ekonomi dan menjaga lingkungan di tengah krisis global, bukan hanya efisiensi energi.

Industri hijau
{{caption}}
Komisi VII DPR Soroti Pengembangan Kawasan Industri Batang, Butuh Koordinasi Lintas Sektor

Pengembangan Kawasan Industri Batang di Jawa Tengah menghadapi berbagai kendala, mulai dari infrastruktur hingga kebijakan. Komisi VII DPR RI mendesak koordinasi lintas sektor untuk mencari solusi.

Kawasan Industri Batang
{{caption}}
Mendagri Dorong Pemda Lindungi Lahan Sawah Demi Ketahanan Pangan Nasional

Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya **perlindungan lahan sawah** oleh pemerintah daerah melalui kebijakan tata ruang untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Ketahanan Pangan Nasional
{{caption}}
Mengapa Kebijakan Tumpang Tindih Industri Jadi Sorotan DPR? Ini Dampaknya pada UMKM dan Kopi RI

Anggota DPR RI Novita Hardini meminta Panja Daya Saing Industri segera menuntaskan kebijakan tumpang tindih industri demi iklim usaha kondusif dan optimalisasi potensi kopi nasional.

UMKM
{{caption}}
Tahukah Anda? Anggaran UMKM Ekraf Perlu Jawab Kebutuhan Rakyat, Bukan Sekadar Laporan!

Anggota DPR RI menyoroti alokasi Anggaran UMKM Ekraf yang dinilai belum menjawab kebutuhan riil masyarakat, menuntut evaluasi program agar lebih efektif dan berdaya saing.

Anggaran UMKM Ekraf
{{caption}}
Desak Regulasi Pro Industri Lokal, Novita Hardini: Industri Tekstil Kita Tertekan Impor dan Biaya Produksi Tinggi

Hal ini ia sampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) Bandung, Jawa Barat, Senin (21/7).

Berita Update
{{caption}}
Novita Hardini Soroti Iklim Investasi Dunia Industri, Minta Pemerintah Kejar Ketertinggalan

Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini menegaskan pentingnya keberlanjutan investasi dan penguatan daya saing Indonesia di tengah tekanan ekonomi global.

Berita Update
{{caption}}
Dorong Ekonomi Hijau, DPR Minta Insentif untuk Daerah Pro-Lingkungan

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam menjaga fundamental ekonomi.

Berita Update
{{caption}}
Novita Hardini: Musik Daerah Adalah Aset Ekonomi Bukan Sekadar Produk Budaya

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti potensi besar industri musik daerah sebagai bagian dari penggerak ekonomi nasional.

Berita Update
{{caption}}
Komisi XIII DPR Tegaskan Revisi UU HAM Perkuat Perlindungan, Bukan Perebutan Kewenangan

Komisi XIII DPR RI menegaskan Revisi UU HAM bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, menepis anggapan perebutan kewenangan antarlembaga. Bagaimana DPR akan melibatkan publik?

dpr ri
{{caption}}
Kemenag Mulai Susun Perencanaan Haji 2027, Antisipasi Kenaikan Biaya Avtur

Kementerian Agama (Kemenag) telah mengambil langkah proaktif dengan memulai perencanaan Haji 2027 lebih awal, fokus pada mitigasi kenaikan biaya avtur yang berpotensi membebani jemaah.

avtur
{{caption}}
Anggota DPR Desak Usut Tuntas Aliran Dana Kasus Hanania Travel, Korban Capai Miliaran Rupiah

Anggota DPR RI mendesak aparat penegak hukum menelusuri aliran dana Kasus Hanania Travel yang diduga melakukan penipuan umrah, merugikan jamaah hingga miliaran rupiah, serta meminta pengawasan travel umrah diperketat.

dini rahmania
{{caption}}
Kemenhaj Rancang Strategi Hadapi Kenaikan Avtur Haji untuk 2027 dan 2028

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyusun strategi jangka panjang untuk atasi potensi kenaikan avtur haji pada 2027 dan 2028. Koordinasi intensif dengan BPKH dan DPR RI dilakukan demi menjaga keberlanjutan biaya haji dan keberangkatan jemaah.

biaya haji 2027
{{caption}}
Anggota Komisi XIII DPR Soroti Sistem Pengamanan Lapas Palangka Raya Pasca Insiden Warga Binaan

Anggota Komisi XIII DPR RI akan meninjau langsung **Sistem Pengamanan Lapas Palangka Raya** menyusul insiden meninggalnya warga binaan, Anton Kurniawan. Kunjungan ini untuk memastikan hak-hak warga binaan dan adaptasi regulasi baru.

dpr ri
{{caption}}
Anggota DPR Apresiasi PLBN Labang Nunukan, Simbol Kehadiran Negara di Perbatasan

PLBN Labang Nunukan, perbatasan Indonesia-Malaysia, mendapat apresiasi dari anggota DPR RI Rahmawati sebagai simbol kokoh kehadiran negara dengan desain indah dan fasilitas lengkap, menarik perhatian pembaca untuk mengetahui lebih lanjut.

dpr ri
{{caption}}
Anggota DPR Serap Aspirasi Disabilitas dan Lansia Magetan, Janji Perjuangkan Hak Masyarakat Rentan

Novita Hardini, Anggota Komisi VII DPR RI, menyerap Aspirasi Disabilitas dan Lansia Magetan, menegaskan komitmen negara hadir bagi kelompok rentan dan berjanji akan membawa setiap masukan ke tingkat pusat.

aksesibilitas
{{caption}}
Perempuan Berdaya: Novita Hardini Ajak Ubah Tantangan Hidup Jadi Karya Inspiratif di TGX Women Summit 2026

Anggota DPR RI Novita Hardini menginspirasi perempuan Indonesia untuk menjadikan tantangan hidup sebagai karya yang menguatkan. Melalui TGX Women Summit 2026, ia mendorong Perempuan Berdaya untuk bangkit dan berkarya.

ekonomi kreatif
{{caption}}
Anggota DPR Ajak Kaum Perempuan Berdaya, Luncurkan Buku Inspiratif di Trenggalek

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyerukan semangat pemberdayaan perempuan di Trenggalek melalui TGX Women Summit dan peluncuran buku, mendorong kaum hawa bangkit menghadapi tantangan.

bising dan hening
{{caption}}
Novita Hardini Luncurkan Buku "Bising dan Hening", Inspirasi Perempuan Bangkit dan Berkarya di Trenggalek

Anggota DPR RI, Novita Hardini Luncurkan Buku "Bising dan Hening" di Trenggalek. Karya ini diharapkan menginspirasi perempuan untuk bangkit dan berkarya melalui pengalaman hidup.

bising dan hening
{{caption}}
Novita Hardini Soroti PPN Ganda dan Krisis Layar Film, Sebut Industri Kreatif Sedang Tercekik

Selain persoalan pajak, Novita juga menyoroti belum optimalnya dukungan pemerintah dalam menghubungkan industri film dengan sektor pariwisata.

bioskop
{{caption}}
Ambulans Kemanusiaan Trenggalek: Novita Hardini Hadirkan Akses Kesehatan Cepat bagi Warga

Ambulans Kemanusiaan Trenggalek kini hadir di Kecamatan Karangan berkat perjuangan Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menjamin layanan kesehatan cepat bagi warga kurang mampu dan kondisi darurat.

ambulans kemanusiaan