Komisi VII DPR Soroti Pengembangan Kawasan Industri Batang, Butuh Koordinasi Lintas Sektor

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti pengembangan Kawasan Batang Industrial Park (BIP) di Jawa Tengah. Kawasan industri ini membutuhkan dukungan koordinasi lintas sektor yang kuat dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Pernyataan ini disampaikan setelah kunjungan kerja Komisi VII ke lokasi tersebut pada Jumat, 28 November.

Evita mengungkapkan bahwa BIP kini tengah dihadapkan pada sejumlah persoalan krusial yang menghambat optimalisasi pengembangannya. Permasalahan yang membelit BIP tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian Perindustrian saja. Hal ini karena melibatkan banyak pihak dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah secara komprehensif.

Kunjungan Komisi VII ke BIP di Batang, Jawa Tengah, bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan secara langsung. Mereka terkejut dengan banyaknya tantangan yang ada di lapangan. Ini menjadi catatan penting bagi Komisi VII untuk segera mencari solusi dari permasalahan yang menghambat kemajuan kawasan industri ini.

Kawasan Industri Batang, yang dikenal sebagai Batang Industrial Park (BIP), menghadapi beragam kendala serius dalam pengembangannya. Permasalahan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama BIP, Wihardi Hosen, kepada Evita dan delegasi Komisi VII DPR RI saat kunjungan. Kendala tersebut mencakup aspek kebijakan pemerintah hingga infrastruktur dasar yang vital.

Beberapa masalah utama yang teridentifikasi meliputi kebijakan pemerintah yang kerap berubah-ubah, menciptakan ketidakpastian bagi investor. Selain itu, akses infrastruktur jalan menuju kawasan masih belum memadai, menyulitkan logistik dan transportasi. Ketersediaan lahan juga menjadi isu krusial, karena area kawasan berhimpitan dengan lahan sawah dilindungi (LSD) yang memiliki regulasi ketat.

Tidak hanya itu, masalah akses air bersih juga menjadi tantangan signifikan yang belum teratasi bagi pengembangan Kawasan Industri Batang. Evita Nursanty menekankan bahwa semua persoalan ini berada dalam lingkaran eksekutif. Hal ini secara jelas menunjukkan adanya kelemahan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait dalam perencanaan dan implementasi.

"Kami di sini sebenarnya belanja permasalahan yang ada. Enggak tahunya kami kaget juga, masalahnya banyak banget," ujar Evita Nursanty dalam keterangannya di Jakarta. Pernyataan ini menggambarkan kompleksitas dan skala masalah yang dihadapi oleh Batang Industrial Park.

Lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga menjadi sorotan utama dalam upaya pengembangan Kawasan Industri Batang. Evita Nursanty menegaskan bahwa permasalahan yang ada sebenarnya tidak terlalu rumit untuk diselesaikan. Namun, kurangnya sinergi yang efektif antar pihak terkait membuat penyelesaiannya terhambat secara signifikan.

Komisi VII DPR RI berencana mengambil langkah konkret untuk mengatasi situasi ini dan mendorong kemajuan BIP. Pada awal tahun nanti, Komisi VII akan mengundang kementerian dan lintas lembaga terkait yang memiliki peran dalam pengembangan industri. Pertemuan ini akan dilakukan dalam pembahasan Panja Daya Saing Industri untuk mencari solusi bersama.

Tujuannya adalah untuk duduk bersama, berdiskusi, dan mencari solusi komprehensif bagi permasalahan di Kawasan Industri Batang. "Kalau kita lihat tadi yang disampaikan, permasalahan yang ada sebenarnya enggak ribet-ribet amat, tapi memang terlihat tidak ada koordinasi lintas kementerian, juga dari pemerintah pusat dan daerah," jelas Evita. Ini menunjukkan perlunya pendekatan terpadu.

Harapannya, melalui koordinasi yang lebih baik dan terintegrasi, hambatan-hambatan yang membelit BIP dapat segera teratasi dengan efektif. Dukungan lintas sektor diharapkan mampu mendorong optimalisasi potensi Kawasan Industri Batang. Ini penting demi menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews