Anggota DPR: Industri Hijau Wajib Ciptakan Keadilan Ekonomi, Bukan Sekadar Efisiensi

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan bahwa keberhasilan transformasi industri hijau tidak hanya diukur dari efisiensi energi atau capaian produksi semata. Menurutnya, indikator keberhasilan juga mencakup kemampuan industri untuk bertahan di tengah krisis global, menjaga kelestarian lingkungan, serta menciptakan keadilan ekonomi bagi masyarakat. Novita memberikan peringatan serius bahwa industri nasional akan kalah bersaing dan tergilas oleh krisis global jika tidak berani berubah sekarang.

Pernyataan ini disampaikan Novita dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Sabtu (31/1), setelah Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI pada Jumat (30/1). Ketidakpastian ekonomi global saat ini semakin menekan industri nasional secara signifikan. Pelemahan nilai tukar rupiah, lonjakan harga energi, hingga ketegangan geopolitik menjadi kombinasi ancaman serius yang menguji keberlanjutan sektor industri dalam negeri.

Menyikapi kondisi yang menantang ini, Komisi VII DPR RI secara aktif melakukan pengawasan langsung terhadap implementasi transformasi industri hijau. Langkah ini merupakan strategi krusial untuk bertahan di tengah krisis ekonomi global yang terus berlanjut. Salah satu fokus pengawasan mereka adalah langkah-langkah yang diambil oleh PT Japfa Comfeed Indonesia di Provinsi Lampung.

Tekanan ekonomi global saat ini telah berdampak langsung pada berbagai sektor, mulai dari industri besar hingga tingkat rumah tangga dan petani. Novita Hardini menyoroti bahwa kenaikan harga energi secara langsung memengaruhi biaya produksi, yang pada akhirnya membebani masyarakat dan pelaku industri. Tanpa transformasi yang serius dan berkelanjutan, industri nasional berisiko mengalami stagnasi atau bahkan tergerus oleh krisis global yang semakin nyata.

Krisis global yang terjadi saat ini menghadirkan tantangan besar bagi keberlangsungan industri di Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah dan lonjakan harga energi menjadi faktor utama yang memicu peningkatan biaya operasional. Selain itu, ketegangan geopolitik turut memperburuk kondisi ekonomi, menciptakan lingkungan bisnis yang tidak stabil dan penuh ketidakpastian.

Oleh karena itu, implementasi industri hijau bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis. Konsep ini diharapkan menjadi solusi untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan industri nasional di tengah badai ekonomi. Komisi VII DPR RI terus mengawasi proses transformasi ini, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan besar untuk ketahanan ekonomi.

Novita Hardini mengapresiasi langkah awal PT Japfa Comfeed Indonesia di Lampung yang telah mulai memanfaatkan energi surya sebagai sumber energi terbarukan. Namun, ia mengingatkan bahwa konsep industri hijau tidak boleh berhenti pada simbolis atau hanya penggantian sumber listrik. Transformasi yang sesungguhnya harus mencakup aspek yang lebih luas dan mendalam.

Menurut Novita, industri hijau sejati harus menyentuh manajemen limbah yang efektif, perlindungan ekosistem secara menyeluruh, serta efisiensi sumber daya yang berkelanjutan. Jika tidak, konsep 'hijau' hanya akan menjadi jargon tanpa dampak nyata bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Anggota DPR tersebut mendorong agar PT Japfa dapat menjadi proyek percontohan industri hijau di sektor pangan. Harapannya, perusahaan ini dapat menerapkan prinsip keberlanjutan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir proses produksinya. Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi industri lain untuk mengadopsi praktik serupa demi masa depan yang lebih lestari.

Selain aspek lingkungan, Novita juga menyoroti pentingnya keadilan ekonomi dalam ekosistem industri pangan. Ia mengingatkan bahwa perusahaan besar tidak boleh bergerak secara eksklusif dan menutup ruang bagi pelaku usaha kecil. Kolaborasi yang nyata antara industri besar dan UMKM menjadi kunci untuk menciptakan pemerataan ekonomi.

Novita menegaskan bahwa harus ada ruang kolaborasi yang nyata bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta usaha mikro. Hal ini bertujuan agar manfaat kemajuan industri dapat dirasakan hingga ke lapisan ekonomi terbawah masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, melainkan mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata.

Pendekatan ini sejalan dengan semangat Astacita Presiden tentang kemandirian dan kedaulatan pangan. Industri besar memiliki peran strategis untuk tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi lokomotif penggerak bagi seluruh ekosistem pangan. Keterlibatan UMKM akan memperkuat rantai pasok dan menciptakan ekosistem yang lebih tangguh dan berkeadilan bagi semua pihak.

Sumber: AntaraNews