Novita Hardini Soroti PPN Ganda dan Krisis Layar Film, Sebut Industri Kreatif Sedang Tercekik

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, melontarkan kritik tajam terhadap berbagai hambatan struktural yang dinilai membebani industri perfilman nasional. Dalam rapat kerja di Senayan, Rabu (8/4/2026), Novita menyoroti persoalan beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda, minimnya insentif promosi pariwisata melalui film, hingga krisis jumlah layar bioskop yang disebut telah menimbulkan antrean panjang tidak manusiawi bagi para pelaku industri kreatif.

Menurut Novita, skema perpajakan yang berlaku saat ini justru menghambat laju produksi film nasional. Ia menjelaskan, pengenaan PPN pada tahap produksi yang kembali bertemu dengan pajak di tingkat distribusi atau eksibisi telah menciptakan beban ganda yang menggerus margin keuntungan sineas lokal.

"Bagaimana industri film kita mau bersaing di level global jika sejak tahap produksi saja mereka sudah terbebani PPN ganda? Ini adalah disinsentif bagi kreativitas. Kita butuh reformasi kebijakan pajak yang lebih berpihak pada pertumbuhan ekosistem kreatif, bukan justru mencekiknya," tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Selain persoalan pajak, Novita juga menyoroti belum optimalnya dukungan pemerintah dalam menghubungkan industri film dengan sektor pariwisata. Padahal, menurutnya, film memiliki daya dorong besar sebagai media promosi destinasi atau film induced tourism.

Ia mendorong pemerintah menyiapkan insentif khusus bagi rumah produksi yang mengangkat potensi daerah dan destinasi wisata prioritas. Bentuk dukungan yang diusulkan antara lain bantuan fiskal maupun kemudahan perizinan lokasi syuting.

Novita menilai langkah tersebut tidak hanya memperkuat nation branding Indonesia, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal di wilayah yang menjadi lokasi produksi film.

Jumlah layar bioskop di Indonesia

Sorotan keras juga disampaikan terkait terbatasnya jumlah layar bioskop di Indonesia yang dinilai tidak sebanding dengan meningkatnya produktivitas karya sineas nasional. Menurutnya, kondisi ini telah memunculkan antrean panjang jadwal tayang yang merugikan para produser, baik secara ekonomi maupun psikologis.

"Banyak film berkualitas yang harus mengantre berbulan bulan, bahkan bertahun tahun hanya mendapatkan jatah tayang beberapa hari karena harus bergantian dengan film lain. Ini tidak manusiawi bagi produser yang sudah berinvestasi besar," ujarnya.

Percepatan pembangunan dan distribusi layar bioskop

Ia menegaskan, perlu ada percepatan pembangunan dan distribusi layar bioskop ke berbagai daerah agar akses menonton tidak terus terpusat di kota kota besar.

"Kita butuh percepatan distribusi layar ke daerah daerah agar akses menonton tidak hanya terpusat di kota besar. Film bukan sekadar hiburan, tapi kekuatan ekonomi baru dan identitas bangsa. Jika regulasinya tidak kita benahi sekarang, kita akan terus menjadi penonton di rumah sendiri," pungkas Novita.