Wamen ATR membagikan sertipikat tanah wakaf Muhammadiyah di Kota Yogyakarta.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni menyerahkan sertipikat tanah wakaf Muhammadiyah pada kunjungan kerjanya ke Kota Yogyakarta, Sabtu 11 November 2023. Dia menegaskan, tanah-tanah wakaf harus aman dari gangguan mafia tanah yang jahat.
Bertempat di areal terbuka lahan wakaf yang akan dibangun Masjid, Desa Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Raja Antoni menyerahkan 6 sertipikat wakaf Muhammadiyah yang tersebar di Kabupaten Sleman dan Bantul peruntukan Masjid dan Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA).
"Penyerahan sertipikat ini adalah bagian dari cara kita melindungi aset umat," Ujar Wakil Menteri Raja Antoni.
Ia juga menyebutkan, organisasi sosial keagamaan yang berfokus pada pengembangan umat melalui pendidikan seperti Muhammadiyah harus dipastikan kepastian hukum atas tanahnya. Baginya, melindungi aset Muhammadiyah sama dengan melindungi masa depan bangsa.
"Tanah wakaf Muhammadiyah jangan sampai diganggu oleh mafia tanah. Jika terganggu, masa depan bangsa juga akan ikut terganggu," sambung Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/BPN, juga menyerahkan 1 sertipikat tanah wakaf Pondok Pesantren Al Qurbah Adnaniyah serta 3 sertipikat tanah wakaf lainnya peruntukan Masjid dan Mushola.
Dalam akhir sambutannya, Raja Antoni, mengucapkan selamat kepada penerima sertipikat tanah wakaf sekaligus menghimbau jika masih ada tanah wakaf yang belum disertifikasi untuk segera menghubungi Kantor Pertanahan setempat.
merdeka.com
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
“Jadi kami di TNI sebenarnya banyak dihabiskan waktu untuk menyelesaikan tanah karena banyak sekali tanah tanah TNI yang bermasalah"
Baca Selengkapnya
Kajati meminta seluruh saksi maupun pihak lainnya tidak merintangi penyidikan perkara ini.
Baca Selengkapnya
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY Krido Suprayitno ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD).
Baca Selengkapnya
Kejati Sulsel menemukan dugaan mafia tanah dalam pembangunan Bendungan Passeloreng di Kabupaten Wajo yang merugikan negara hingga Rp75,6 miliar.
Baca Selengkapnya
Raja Juli Antoni tidak pernah ragu melakukan percepatan terhadap tanah untuk lembaga pendidikan.
Baca Selengkapnya
Kejagung beralasan pemanggilan ini untuk mengetahui perizinan hingga pelaksanaan ekspor tersebut.
Baca Selengkapnya
Raja Antoni mengajak agar warga Muhammadiyah proaktif berpartisipasi dengan mendaftarkan tanah wakafnya ke Kantor Pertanahan setempat.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi