Wamen ATR Raja Juli Bagikan 14 Sertifikat Tanah Wakaf Muhammadiyah di Pekanbaru

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menggenjot percepatan sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia, menargetkan lebih dari 900.000 bidang demi mencegah potensi konflik hukum dan sosial yang dapat timbul dari aset keagamaan ini.

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dan Kemenag genjot percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Langkah ini penting untuk kepastian hukum dan jaga aset umat.

Warga Kelurahan Polehan, Kota Malang, akhirnya dapat bernafas lega karena setelah 24 tahun akhirnya mendapat kepastian hukum.

Tiba di lokasi pukul 09.25 WIB, Wakil Menteri Raja Antoni kemudian menyalami para penerima sertifikat yang datang.

Sertifikasi tanah wakaf era kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil mensertifikasi sebanyak 151.749 bidang.

AHY menegaskan, pengurusan sertifikat tanah wakaf bebas biaya alias gratis.

Sehingga dengan sertifikat tersebut pihak yang tidak berkepentingan tidak bisa melakukan klaim atas tanah wakaf tersebut.

Kepada para penerima sertifikat wakaf, Raja Juli berpesan supaya sertifikat yang diterima dapat dijaga dengan baik.

Tanah wakaf dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

Organisasi sosial keagamaan yang berfokus pada pengembangan umat melalui pendidikan seperti Muhammadiyah harus dipastikan kepastian hukum atas tanahnya.

Raja Juli mengingatkan, sertifikasi tanah wakaf bukan untuk sombong, tapi kemaslahatan.

Pesantren tersebut awalnya sebuah gubuk yang difungsikan untuk pengajian rutin.

Putusan tersebut dinilai mempertegas, pembangunan IKN tetap berada dalam koridor konstitusi dan dapat terus berjalan sesuai tahapan pemerintah.

Dalam forum tersebut, ia menegaskan kembali komitmen kuat Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kelestarian hutan.

Indonesia serius melindungi ekosistem habitat gajah yang terus menyusut. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres untuk menyelamatkan populasi gajah Sumatera dan Kalimantan.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam penyelamatan ekosistem kantong gajah di Sumatera dan Kalimantan melalui Instruksi Presiden, demi menjaga populasi gajah yang terancam punah.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong masyarakat untuk aktif mengelola hutan melalui skema Perhutanan Sosial, guna meningkatkan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Dia memberikan pujian kepada Raja Juli karena belum memberikan izin kepada semua perusahaan untuk melakukan penebangan kayu di area hutan tersebut.