Menteri Kehutanan Ajak Dunia Bangun Pasar Karbon yang Kuat, Transparan, dan Berdampak Nyata

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi sebagai instrumen utama dalam mempercepat mobilisasi pembiayaan iklim global. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dalam sesi tingkat tinggi bertajuk From Fragile to Financeable – De-risking Carbon Credit Markets pada rangkaian London Climate Action Week 2026 di London, Inggris.

Forum yang digelar bersama The Coalition to Grow Carbon Markets itu mempertemukan para pemimpin pemerintahan, lembaga keuangan, pelaku industri, organisasi internasional, hingga pengembang pasar karbon untuk membahas transformasi pasar karbon global menjadi lebih matang, terpercaya, dan menarik bagi investasi jangka panjang.

Dalam pidato penutupnya, Raja Juli Antoni menilai tantangan terbesar pembiayaan iklim saat ini bukan terletak pada minimnya ambisi maupun keterbatasan modal, tetapi pada belum terciptanya ekosistem yang cukup aman dan kredibel agar investasi dapat mengalir dalam skala besar ke berbagai solusi iklim.

"Pasar karbon memiliki potensi besar untuk menyalurkan investasi bagi pengurangan emisi, perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan. Namun untuk mencapai potensi tersebut, pasar karbon harus dibangun di atas fondasi integritas, transparansi, kepastian regulasi, dan kepercayaan,” ujar Raja Juli Antoni.

Menurutnya, penguatan pasar karbon menjadi kepentingan strategis bagi Indonesia mengingat posisi negara ini sebagai salah satu pemilik kawasan hutan tropis terbesar di dunia yang memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim.

Sebagai langkah konkret, pemerintah terus memperkuat tata kelola karbon nasional melalui reformasi kebijakan dan penguatan kelembagaan. Salah satu tonggak yang telah ditetapkan adalah implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang menjadi landasan pengembangan pasar karbon nasional yang lebih terintegrasi dan memiliki kredibilitas lebih tinggi.

Di sektor kehutanan, penguatan regulasi juga dilakukan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola karbon, transparansi, integritas lingkungan, serta kepastian investasi dalam kegiatan karbon kehutanan.

Indonesia juga bersiap memperkuat infrastruktur pasar karbon melalui peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026. Sistem tersebut dirancang menjadi fondasi tata kelola pasar karbon nasional dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, keterlacakan, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor.

Peluncuran SRUK akan diikuti pendaftaran sejumlah proyek karbon kehutanan yang menggunakan standar internasional yang telah diakui secara global.

Selain itu, pada 6 Juli 2026, Kementerian Kehutanan dijadwalkan menerbitkan persetujuan menteri dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume lebih dari 30 juta ton CO₂e. Langkah tersebut disebut sebagai salah satu capaian terbesar dalam sejarah pengembangan pasar karbon kehutanan Indonesia sekaligus menandai kesiapan Indonesia membuka peluang investasi iklim yang lebih konkret dan terukur.

"Ini merupakan bukti bahwa Indonesia tidak hanya membangun kerangka kebijakan, tetapi juga menghadirkan peluang pasar yang konkret dan dapat dipercaya oleh investor," tegas Menteri Kehutanan.

Dalam kesempatan itu, Raja Juli Antoni juga mengajak komunitas internasional memperkuat kolaborasi untuk membangun pasar karbon global yang semakin kokoh. Menurutnya, pusat-pusat keuangan dunia memiliki peran penting dalam membangun institusi pasar yang terpercaya, menghadirkan instrumen pengelolaan risiko, serta memobilisasi investasi guna mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Menjelang pelaksanaan COP31, Indonesia mendorong tiga agenda utama pengembangan pasar karbon global, yakni memperkuat integritas dan transparansi pasar, mengembangkan infrastruktur dan mekanisme likuiditas untuk menarik investasi skala besar, serta memastikan pembiayaan karbon memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal, masyarakat hukum adat, dan para penjaga hutan.

Menutup sambutannya, Menteri Kehutanan menegaskan bahwa masa depan pasar karbon tidak hanya diukur dari besarnya volume kredit karbon yang diperdagangkan, tetapi juga dari tingkat kepercayaan yang dibangun, investasi yang berhasil dimobilisasi, serta manfaat nyata bagi iklim dan pembangunan berkelanjutan.