VIDEO: Prof Jimly Singgung Putusan Anwar Usman "Ngadu ke PTUN Menang Pula, Emang Kacau Ini!"

Jimly Asshiddiqie mengatakan, sudah saatnya Indonesia memiliki lembaga yang khusus menangani pelanggaran etika.

Jimly Asshiddiqie dilaporkan ke Dewan Etik MK pada Jumat (10/11) siang.

Hakim Konstitusi Anwar Usman menuding putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk memperbaiki citra MK.

MKMK menjatuhkan sanksi mencopot Anwar sebagai Ketua MK.

Putusan ini berdasarkan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik usai memutuskan gugatan syarat usia capres-cawapres.

Jimly menyatakan rata-rata laporan terhadap Anwar yang masuk ke MKMK cukup keras.

Dalam buku tersebut dijelaskan soal konflik kepentingan yang mempengaruhi tugas dan tanggung jawab pejabat negara

Sejumlah masalah hakim yang diungkap dalam sidang etik para hakim Mahkamah Konstitusi

Sidang kali ini mendengarkan keterangan pelapor atau memeriksa perkara.

Ketua Mahkamah Kehormatan MK Jimly Asshiddiqie mengungkap sejumlah masalah yang diungkap para hakim konstitusi di sidang MKMK.

Sidang dugaan pelanggaran etik dipimpin Ketua MKMK Jimly Asshiddique.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyoroti krusialnya Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai penyeimbang eksekutif-legislatif demi merawat demokrasi dan negara hukum Indonesia.

Pakar hukum Jimly Asshiddiqie memberikan pidato sambutan dalam sebuah acara peluncuran buku.

Hingga saat ini, tercatat puluhan judul buku telah ia rampungkan dengan berbagai gagasan segar di dalamnya.

Ia menegaskan, penataan sistem etika menjadi krusial untuk menjaga integritas para penyelenggara negara.

Ia memastikan seluruh proses perumusan rekomendasi untuk pembenahan institusi kepolisian telah selesai dilakukan.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.