Hukum di Indonesia

Jimly berbicara mengenai etika yang saat ini terus menjadi sorotan publik

Mahfud menceritakan bobroknya hakim melalui pengalaman pribadinya

Pakar hukum Tata Negara Mahfud MD menilai Indonesia tengah mengidap beberapa penyakit hukum.

Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum yang ditandatangani pada 23 Mei 2023 lalu.

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) RI, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan bahwa terkait dengan pasal yang ada di Indonesia tidak akan sama dengan negara-negara lain.

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) Sumatra Utara dan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara (FH USU) bekerja sama menyelenggarakan Sosialisasi KUHP Nasional. Acara ini digelar di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa pada Senin (9/1).

Menurut Ma'ruf, kekayaan yang hanya dirayakan oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan, menyebabkan alokasi sumber daya jatuh kepada segelintir orang. Sehingga umat tidak tersentuh oleh nikmat kesejahteraan.

UU Perlindungan Konsumen

Dalam bidang hukum, atau ilmu hukum, terdapat berbagai istilah-istilah yang mungkin masih belum diketahui oleh beberapa orang. Mungkin Anda juga salah satu yang bertanya-tanya tentang arti istilah hukum tersebut.

Korporasi merupakan suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Dalam khutbahnya, pria asli Madura itu berpesan kepada jamaah agar hendaknya selalu bertakwa, baik takwa secara hati nurani maupun takwa secara logika karena akan menjadi ulul albab.

AHY lalu menyinggung tindakan obstruction of justice dan abuse of power dalam penegakan hukum. Menurut dia, masalah tersebut menjadi kegelisahan masyarakat.

Hukum adat adalah hukum kebiasaan. Hal itu berarti hukum adat mengacu atau dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang harus ditaati secara tertulis.

Berkaitan dengan kriminal, tindakan pengendalian sosial juga diperlukan dengan tujuan-tujuan tertentu yang arahnya adalah menekan tindakan kriminal di tengah masyarakat.

Hukum kebiri adalah jenis hukuman yang diperuntukkan bagi pelaku kekerasan dan kejahatan seksual. Dalam hukum kebiri, pelaku divonis dengan dijatuhi hukuman berupa prosedur medis penghapusan penis dan testis, atau organ seks eksternal laki-laki. Hukum kebiri sendiri telah ada di Eropa sejak Abad Pertengahan.

Meskipun persepsi positif atas penegakan hukum lebih besar dari persepsi negatif, namun ada kecenderungan persepsi buruk mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.