VIDEO: Menohok Maruarar Respons Kritik Tajam DPD Soal Rumah Gratis Rakyat Jadi Malas

Menteri PKP Maruarar Sirait mendesak kepala daerah permudah pengurusan Rumah Subsidi MBR, menyoroti rendahnya realisasi di Jatim dan potensi besar yang belum tergarap.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta maaf secara terbuka terkait rumah subsidi yang diperkecil.

Desain rumah berukuran 14 meter persegi menuai kritik luas, baik dari masyarakat umum maupun anggota parlemen, karena dianggap tidak layak huni.

"Kau jangan adu-adu saya sama Pak Hashim. Pak Hashim orang yang saya hormati," kata Ara

Di awal rapat, Maruarar menekankan pentingnya keberpihakan terhadap rakyat

Menteri Maruarar Sirait semprot pengusaha rumah subsidi.

Maruarar menegaskan tidak semua rumah diberikan secara gratis.

Menurut Yulianus, pembangunan rumah gratis tidak efisien, sebab dinilai mampu membuat rakyat menjadi malas.

Menurut Yulianus, konsep rumah gratis yang direncanakan Maruarar akan membuat rakyat malas

Ara juga mengaku meminta izin ke Wapres Gibran karena hanya pasang gambar Presiden Prabowo.

Ara juga mengungkap Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari menyumbang tanah untuk masyarakat.

Maruarar mengatakan, sejumlah lahan didapat dari para pejabat, enam perusahaan konglomerat

Kondisi tersebut antara lain ditopang Posisi Devisa Neto (PDN) rendah dan berada jauh di bawah ambang batas ditetapkan.

Dia menyebut ke-100 SPPG tersebut terdata atau terdaftar dalam portal BGN sebelum adanya keputusan moratorium penambahan SPPG diminta membangun.

Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang resmi menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang.

Menindaklanjuti video viral itu, Unit Reskrim Polsek Gayamsari mengamankan terduga pelaku Wiji (40) Warga Medoho, Gayamsari kucing di Jembatan Kartini Semarang

Ia juga menyampaikan keluhan dan keresahan atas kondisi yang dinilai telah mengganggu kenyamanan warga.

Jaksa menilai nota keberatan terdakwa ajukan sudah masuk dalam ketentuan hukum acara pidana.

Program ini dirancang untuk mendukung pembangunan sektor perumahan sekaligus membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah.

Selain membahas jadwal serah terima, rapat juga menyoroti sejumlah isu strategis terkait penyelesaian proyek rumah susun Meikarta.

Meskipun BI Rate naik, pemerintah memastikan suku bunga KPR Subsidi tetap 5 persen untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, menunjukkan komitmen kuat dalam penyediaan perumahan terjangkau.

Presiden Prabowo menerima laporan perkembangan Program Bedah Rumah dan Program 3 Juta Rumah, termasuk rencana perluasan pada 2027.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk aktif mempengaruhi kebijakan publik, bukan sekadar organisasi seremonial. Dorongan ini bertujuan agar PIKI dapat meninggalkan legasi nyata b

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Bantul, DIY, sekaligus meresmikan pelaksanaannya dan menargetkan daerah perbatasan.